Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kewarganegaraan Journal of Community Development QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Lila Graciella Yuwono
Universitas Tarumanagara
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Mencegah Kekerasan Dalam Lingkungan Sekolah Menengah Atas Menurut Undang Undang Nomor 35 Pasal 54 Tahun 2014 Silvia Rusni Sabrina; Silvia Evelyn; Lila Graciella Yuwono; Gregorius Godfrey Gunawan; Raden Mahaputra
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5592

Abstract

Abstract A positive and safe school environment is important for students and for their learning activities in school. A positive environment may as well help a child growing into positive individual. Whereas violence in school is harmful for both students and schools. Which reducing violence in school is one way that the students could get a comfortable and safe learning process. This research aims to determine whether there is still violence happening in schools and ways to prevent violences in school in Jakarta. Keywords: Violence, School Environment, Positive Abstrak Lingkungan sekolah yang positif dan aman merupakan suatu hal yang penting dengan berlangsungnya aktivitas belajar murid di sekolah. Lingkungan yang positif juga dapat membantu seorang anak tumbuh menjadi seseorang yang positif. Sedangkan kekerasan dalam sekolah adalah suatu hal atau kejadian yang merugikan bagi murid maupun sekolah. Sehingga mengurangi kekerasan dalam lingkungan sekolah adalah salah satu cara agar seorang anak mendapatkan proses pembelajaran yang nyaman dan aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masih ada terjadinya kekerasan dalam lingkungan sekolah SMA di Jakarta, dan cara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam lingkungan sekolah. Kata Kunci: Kekerasan, Lingkungan Sekolah, Positif
Analisis Permasalahan Dalam Praktek Profesi Advokat Terhadap Akses Keadilan di Masyarakat Lila Graciella Yuwono; Meiliani; Yuwono Prianto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6249

Abstract

Abstract At this time, many problems occur in all fields of work, including in the field of Law. One of the problems faced today is the number of advocate organizations that exist, which is much more when compared to other professions. For example, the Indonesian Teachers Association (PGRI) is the only organization that oversees the teaching profession in Indonesia, while the advocate profession has many organizations, including the Indonesian Advocates Association (IKADIN), the Indonesian Advocates Association (AAI), the Indonesian Legal Advisors Association (IPHI), the Indonesian Advocates and Lawyers Association (HAPI), the Indonesian Lawyers Union (SPI), the Indonesian Legal Consultants Association (AKHI), the Capital Market Legal Consultants Association (HKHPM) and the Indonesian Sharia Lawyers Association (APSI). This has led to unhealthy competition among these advocate organizations. The purpose of this journal is to find a solution so that the number of advocate organizations does not limit the development of the advocate profession as a whole. With government intervention, it is hoped that prospective advocates can receive standardized and quality education and training, thus creating competent and professional advocates. This will help reduce unfair competition between advocate organizations and encourage better development of the advocate profession in Indonesia. Keywords: Advocate development, Government, Association Abstrak Pada saat ini, permasalahan banyak terjadi di segala bidang pekerjaan, termasuk dalam bidang Hukum. Salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah banyaknya organisasi advokat yang ada, yang jumlahnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan profesi lain. Seperti contoh, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah satu-satunya organisasi yang menaungi profesi guru di Indonesia, sedangkan profesi advokat memiliki banyak organisasi, diantaranya Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Hal ini menyebabkan persaingan yang tidak sehat di antara organisasi-organisasi advokat tersebut. Tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah untuk mencari solusi agar banyaknya organisasi-organisasi advokat tersebut tidak membatasi perkembangan profesi advokat secara keseluruhan. Dengan campur tangan pemerintah, diharapkan calon advokat dapat menerima pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi dan berkualitas, sehingga menciptakan advokat-advokat yang kompeten dan profesional. Hal ini akan membantu mengurangi persaingan tidak sehat antar organisasi-organisasi advokat dan mendorong perkembangan profesi advokat yang lebih baik di Indonesia. Kata Kunci: Perkembangan profesi advokat, Pemerintah, Asosiasi
Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim: Analisis Terhadap Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 Rasji; Lila Graciella Yuwono; Meiliani
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2369

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 memegang peranan penting dalam menentukan kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batasan kewenangan KY sebagaimana ditetapkan dalam putusan tersebut serta dampaknya terhadap independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa KY hanya dapat menjalankan pengawasan etik dan moralitas hakim, tanpa campur tangan dalam substansi putusan atau proses pengambilan keputusan yudisial. Namun, dalam praktiknya, KY menghadapi tantangan besar, termasuk penolakan Mahkamah Agung terhadap rekomendasi KY terkait sanksi bagi hakim yang melanggar kode etik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KY memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan etika hakim, efektivitas pengawasannya terbatas akibat hambatan hukum dan ketidakpatuhan lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih tegas guna memperkuat kewenangan KY tanpa merusak prinsip independensi kekuasaan kehakiman.
Penggunaan Artificial Intelligence dalam Penyusunan Kontrak Digital: Analisis Validitas dan Kepastian Hukum di Indonesia Mochamad Novel; Brenda Christy Ardianto; Keira Adzra Athayya; Meiliani Meiliani; Lila Graciella Yuwono
Journal of Community Development Vol. 6 No. 1 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v6i1.1758

Abstract

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dalam penyusunan kontrak digital di Indonesia tidak mengurangi keabsahan kontrak secara substansial. Keabsahan kontrak secara esensial tetap ditentukan oleh terpenuhinya empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kapasitas pihak, objek tertentu, dan kausa yang halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, AI hanya berfungsi sebagai alat teknologi untuk mempercepat dan menyederhanakan proses penyusunan draf, dan bukan merupakan subjek hukum. Kontrak digital yang dihasilkan AI juga tetap memiliki kedudukan hukum yang sah dan dapat ditegakkan selama mematuhi ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan menggunakan tanda tangan elektronik yang diakui. Meskipun AI menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi drafting, penerapannya menimbulkan tantangan hukum, termasuk isu tanggung jawab jika terjadi kesalahan — di mana tanggung jawab tetap berada pada pengguna atau penyedia teknologi, bukan pada AI itu sendiri — serta masalah perlindungan data pribadi sesuai UU PDP. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi untuk membentuk regulasi yang lebih fleksibel dan komprehensif guna memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi perkembangan teknologi AI dalam praktik hukum kontrak di Indonesia.
Mencegah Kekerasan Dalam Lingkungan Sekolah Menengah Atas Menurut Undang Undang Nomor 35 Pasal 54 Tahun 2014 Silvia Rusni Sabrina; Silvia Evelyn; Lila Graciella Yuwono; Gregorius Godfrey Gunawan; Raden Mahaputra
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5592

Abstract

Abstract A positive and safe school environment is important for students and for their learning activities in school. A positive environment may as well help a child growing into positive individual. Whereas violence in school is harmful for both students and schools. Which reducing violence in school is one way that the students could get a comfortable and safe learning process. This research aims to determine whether there is still violence happening in schools and ways to prevent violences in school in Jakarta. Keywords: Violence, School Environment, Positive Abstrak Lingkungan sekolah yang positif dan aman merupakan suatu hal yang penting dengan berlangsungnya aktivitas belajar murid di sekolah. Lingkungan yang positif juga dapat membantu seorang anak tumbuh menjadi seseorang yang positif. Sedangkan kekerasan dalam sekolah adalah suatu hal atau kejadian yang merugikan bagi murid maupun sekolah. Sehingga mengurangi kekerasan dalam lingkungan sekolah adalah salah satu cara agar seorang anak mendapatkan proses pembelajaran yang nyaman dan aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masih ada terjadinya kekerasan dalam lingkungan sekolah SMA di Jakarta, dan cara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam lingkungan sekolah. Kata Kunci: Kekerasan, Lingkungan Sekolah, Positif
Analisis Permasalahan Dalam Praktek Profesi Advokat Terhadap Akses Keadilan di Masyarakat Lila Graciella Yuwono; Meiliani; Yuwono Prianto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6249

Abstract

Abstract At this time, many problems occur in all fields of work, including in the field of Law. One of the problems faced today is the number of advocate organizations that exist, which is much more when compared to other professions. For example, the Indonesian Teachers Association (PGRI) is the only organization that oversees the teaching profession in Indonesia, while the advocate profession has many organizations, including the Indonesian Advocates Association (IKADIN), the Indonesian Advocates Association (AAI), the Indonesian Legal Advisors Association (IPHI), the Indonesian Advocates and Lawyers Association (HAPI), the Indonesian Lawyers Union (SPI), the Indonesian Legal Consultants Association (AKHI), the Capital Market Legal Consultants Association (HKHPM) and the Indonesian Sharia Lawyers Association (APSI). This has led to unhealthy competition among these advocate organizations. The purpose of this journal is to find a solution so that the number of advocate organizations does not limit the development of the advocate profession as a whole. With government intervention, it is hoped that prospective advocates can receive standardized and quality education and training, thus creating competent and professional advocates. This will help reduce unfair competition between advocate organizations and encourage better development of the advocate profession in Indonesia. Keywords: Advocate development, Government, Association Abstrak Pada saat ini, permasalahan banyak terjadi di segala bidang pekerjaan, termasuk dalam bidang Hukum. Salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah banyaknya organisasi advokat yang ada, yang jumlahnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan profesi lain. Seperti contoh, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah satu-satunya organisasi yang menaungi profesi guru di Indonesia, sedangkan profesi advokat memiliki banyak organisasi, diantaranya Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Hal ini menyebabkan persaingan yang tidak sehat di antara organisasi-organisasi advokat tersebut. Tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah untuk mencari solusi agar banyaknya organisasi-organisasi advokat tersebut tidak membatasi perkembangan profesi advokat secara keseluruhan. Dengan campur tangan pemerintah, diharapkan calon advokat dapat menerima pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi dan berkualitas, sehingga menciptakan advokat-advokat yang kompeten dan profesional. Hal ini akan membantu mengurangi persaingan tidak sehat antar organisasi-organisasi advokat dan mendorong perkembangan profesi advokat yang lebih baik di Indonesia. Kata Kunci: Perkembangan profesi advokat, Pemerintah, Asosiasi
Violation of Exclusive Distribution Agreement: Case Study of PT Unilever Indonesia Tbk vs PT Indomarco Prismatama Lila Graciella Yuwono; Gunardi Lie
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i2.4189

Abstract

Breach of exclusive distribution agreement is one of the critical issues that often arise in business relationships between manufacturers and distributors, especially in competitive industries such as fast-moving consumer goods. The case involving PT Unilever Indonesia Tbk and PT Indomarco Prismatama (Indomaret) is a clear example of such a dispute, where the dispute arose from an alleged breach of an exclusive distribution agreement by Indomaret. Unilever claimed that Indomaret, acting as one of their main distributors, had sold Unilever's products outside the terms stipulated in the exclusive agreement, including selling the products below the agreed price or even to third parties not included in the authorized distribution network. This study examines in depth the legal aspects of exclusive distribution agreements in the context of business disputes in Indonesia, with a focus on the Supreme Court's decision number 1559 K/Pdt/2015 which upheld Unilever's claim for breach of contract by Indomaret. Through normative juridical analysis, this research seeks to explore the implications of the ruling for product distribution practices in Indonesia, as well as how such breaches may affect the long-term business relationship between manufacturers and distributors. The analysis shows that exclusive distribution agreements are contractual instruments that have a significant impact on competition in the market. When one party breaches the agreed terms, whether in terms of price, distribution area, or other requirements, the impact is not only limited to legal aspects, but also touches on aspects of reputation and business relationships. In this case, the Supreme Court ruled that PT Indomarco Prismatama was guilty of breach of contract and was required to compensate PT Unilever Indonesia Tbk. This judgment emphasizes the importance of compliance with exclusive distribution contracts and the need for strict sanctions to maintain market integrity. The broader impact of this breach also includes aspects of fair competition. This research highlights how non-compliant distribution practices can affect market dynamics, especially when large distributors such as Indomaret are involved. Under these conditions, exclusive distribution violations can create unfair conditions for other business actors who operate in accordance with existing rules. Therefore, in addition to the legal implications of breach of contract, this study also proposes stricter regulations and effective monitoring mechanisms to prevent such practices from occurring in the future. In addition, this study also provides insights into how the business relationship between producers and distributors should be maintained through a clear and transparent contractual mechanism. One of the key findings of this research is the importance of detailed agreements and strict sanctions against violations, as well as the need for close supervision of contract implementation, especially in highly competitive industries. This applies not only to the consumer goods sector, but also to other sectors that rely on extensive and complex distribution systems. Thus, this research contributes to the understanding of the importance of exclusive distribution agreements in maintaining a balance between the business interests of producers and distributors, as well as in ensuring the creation of a competitive and fair business climate. This research also enriches the literature on business and distribution law in Indonesia, and provides practical insights for companies involved in distribution agreements to avoid potential disputes in the future.
The Role of Law in Regulating Compulsory Vaccination: Between Human Rights and State Obligations during the Pandemic Lila Graciella Yuwono; Christine S T Kansil
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i2.4231

Abstract

Public health protection is one of the main obligations of the state in an effort to maintain the welfare of its citizens. One of the policies implemented is mandatory vaccination to reduce the spread of infectious diseases and maintain collective health. However, this policy raises challenges in terms of balancing between the state's responsibility to protect the community and individual human rights, especially the right to determine which medical interventions to accept. This research aims to examine the role of law in regulating mandatory vaccination in Indonesia, as well as how the policy can be implemented without violating human rights. This study uses a normative juridical approach by exploring various regulations that form the basis for the implementation of mandatory vaccination in Indonesia, including Law Number 36 of 2009 concerning Health and Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation. The analysis shows that compulsory vaccination has a strong legal footing to protect public health, but it must still respect individual rights, especially the right to choose medical interventions. The state is also required to ensure that this policy is implemented in a fair and non-discriminatory manner, especially for vulnerable groups such as children, the elderly, and individuals with special health conditions. This study also found that adequate education and socialization are important factors to increase public acceptance of mandatory vaccination. Public opposition is generally caused by a lack of proper understanding of the benefits of vaccines, as well as the spread of inaccurate information about vaccine safety. Therefore, a more persuasive approach, involving community leaders and related institutions, is needed to provide better understanding and increase public trust in vaccination policies. Mandatory vaccination policies need to be implemented while maintaining a balance between the state's obligation to protect public health and human rights. Not only does the state need to strengthen the legal basis for vaccination, but it must also ensure that this policy is implemented in a fair and inclusive manner.
Co-Authors Brenda Christy Ardianto Christine S T Kansil Gregorius Godfrey Gunawan Gunardi Lie Keira Adzra Athayya Meiliani Meiliani Meiliani Mochamad Novel Raden Mahaputra Rasji Silvia Evelyn Silvia Rusni Sabrina Yuwono Prianto