Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Private Law
M. Yazid Fathoni
University of Mataram
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Perjanjian Penjualan Tiket Antara Perusahaan Transportasi Dengan Agen Aulia Rahmawati; Aris Munandar; M. Yazid Fathoni
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/h4mxjf72

Abstract

Penelitian ini Bertujuan untuk menjelaskan implementasi perjanjian penjualan tiket antara PO. Surya Kencana dengan agen berdasarkan hukum perjanjian dan mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penjualan tiket antara PO. Surya Kencana dengan agen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pedekatan sosiologis (sociological approach). Teknik memperoleh data yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian dilapangan menunjukkan adanya hambatan-hambatan yang terjadi ketika pelaksanaan penjualan tiket yang di lakukan oleh pihak agen dan perusahaan, ada beberapa factor hambatan yang pertama factor intern yang meliputi ketidakjelasan perjanjian, yang kedua factor ekstern yang meliputi ketidaksetaraan keuntungan, ketidak patuhan terhadap standar pelayanan, persaingan dengan agen penjualan tiket lain, ketidakpastian dalam ketersediaan tempat duduk dan perubahan jadwal atau rute. Sedangkan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak perushaan yaitu tidak adanya tanggung jawab atas konsumen yangmerasa dirugikan yang membeli tiket palsu karna menurut perusahaan itu bukan dari kelalaian dari pihak perusahaan melainkan kelalaian dari pihak pembeli yang tidak berhati-hati.
Penyelesaian Konflik Penguasaan Hak Atas Tanah Antara PT. Tanjung Kenanga Dengan Warga Desa Dara Kunci, Kabupaten Lombok Timur Liana Sartika; Widodo Dwi Putro; M. Yazid Fathoni
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/n3gac202

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor terjadinya konflik penguasaan hak atas tanah antara PT. Tanjung Kenanga dengan Warga Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, dan Bagaimana pola penyelesaian konflik penguasaan hak atas tanah  antara PT. Tanjung Kenanga dengan Warga Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu data kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer yaitu data lapangan yang bersumber dari masyarakat beserta tokoh-tokoh Desa Dara Kunci, Perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa faktor utama dari terjadinya konflik penguasaan hak atas tanah antara PT. Tanjung Kenanga dengan warga Desa Dara Kunci yaitu adanya ketimpangan pemilikan tanah, penelantaran tanah Hak Guna Usaha, tingginya kebutuhan manusia akan tanah yang kemudian menyebabkan para pihak terutama warga Desa Dara Kunci merasa kepentingannya tidak dapat terpenuhi dan merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain selain itu lemahnya penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. 
Pasal 7 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Dalam Pengajuan Isbat Nikah Oleh Ahli Waris Indani Sapta Erika; M. Yazid Fathoni; Musakir Salat
Private Law Vol 6 No 1 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/k5z62244

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dalam konteks pengajuan isbat nikah oleh ahli waris dan untuk mengkaji adanya kekosongan norma atau konflik norma dalam praktik pengajuan isbat nikah oleh ahli waris di pengadilan agama dan untuk memberikan landasan yuridis dan argumentasi hukum terhadap legalitas permohonan isbat nikah oleh ahli waris dalam rangka kepastian hukum. Jenis Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (1) Pasal 7 ayat 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengajuan isbat nikah atas perkawinan yang tidak tercatat dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, termasuk ahli waris. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi keluarga atau pihak lain yang memiliki kepentingan hukum, seperti dalam pembagian warisan, untuk meminta pengesahan atas suatu perkawinan yang secara agama telah sah namun belum dicatatkan secara administrasi negara. (2) Akibat hukum dari tidak disetujuinya proses isbat nikah oleh pihak yang berkepentingan adalah potensi ditolaknya permohonan isbat oleh pengadilan. Hal ini berdampak pada tidak diakuinya status hukum pernikahan tersebut secara resmi dan mempengaruhi kedudukan anak, hak waris, serta keabsahan hubungan hukum lainnya. Oleh karena itu, penting bagi ahli waris yang mengajukan isbat nikah untuk memastikan bahwa permohonan tersebut dilengkapi dengan bukti yang cukup dan mampu membuktikan bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah terjadi menurut hukum Islam, meskipun tidak tercatat secara administratif.
Co-Authors Aris Munandar Aulia Rahmawati Indani Sapta Erika Liana Sartika Musakir Salat Widodo Dwi Putro