Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implikasi hukum diskresi birokrasi terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi (studi kasus Thomas Trikasih Lembong dan La Nyalla Mattalitti) Nurman Sadam Bawono; Hadi Purnomo; Nugraha Pranadita
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 6 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/vh4jp671

Abstract

Penelitian ini berjudul Implikasi Hukum Diskresi Birokrasi terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi : Studi Kasus Thomas Trikasih Lembong dan La Nyalla Mahmud Mattalitti. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi mengapa terdapat disparitas implikasi hukum antara dua kasus tersebut dan menentukan faktor-faktor dominan yang memengaruhi perbedaan itu. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus, analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kajian literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan implikasi disebabkan oleh perbedaan penafsiran norma (legal interpretation), pembuktian unsur mens rea dan kerugian negara, paradigma penegakan hukum (formalistik vs. substantif-proporsional), konteks kelembagaan-politik, serta peran ahli dan media dalam membentuk opini publik. Kasus Tom Lembong cenderung dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang dengan dampak kerugian negara, sementara kasus La Nyalla diputus bebas karena tidak terpenuhinya unsur niat jahat dan kerugian aktual. Kesimpulannya, penelitian merekomendasikan harmonisasi norma administrasi dan pidana, penguatan prinsip ultimum remedium, dan pedoman teknis bagi penegak hukum untuk mencegah kriminalisasi kebijakan administratif.
Crowdfunding Misuse as Cybercrime: A Criminal Law Perspective in Indonesia Nugraha Pranadita; Sungguh Raja Sembiring; Heddy Permana Putra; Yuninda Dwi Kartika; Yoga Gustiadi; Gede Indra Udayana
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1472

Abstract

The rapid development of information technology has led to various innovations in the digital financial sector, one of which is crowdfunding. In principle, crowdfunding is a legitimate fundraising mechanism that provides social and economic benefits. However, in practice, crowdfunding is often misused as a means to commit cybercrime. Such misuse includes fictitious fundraising, misleading information, and the misappropriation of funds collected from the public. This study aims to analyze crowdfunding as a form of cybercrime from the perspective of Indonesian criminal law. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that unlawful crowdfunding practices may fulfill the elements of criminal offenses, both as conventional fraud and as electronic-based crimes, thereby giving rise to criminal liability for perpetrators, including corporate entities. Therefore, stronger supervision, effective law enforcement, and enhanced digital legal literacy are essential to ensure legal protection for the public.