Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penegakan hukum penyimpangan bantuan dana sosial dikaitkan dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Karawang Munib Munib; Hadi Purnomo; Syahrul Machmud
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 6 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/hm888e09

Abstract

Penelitian ini berangkat dari maraknya praktik penyimpangan dalam penyaluran bantuan dana sosial (bansos) di Kabupaten Karawang, seperti manipulasi data penerima, pemotongan dana tanpa dasar hukum, dan adanya penerima fiktif. Fenomena tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial, sehingga menimbulkan kerugian negara serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi prosedur penegakan hukum terhadap penyimpangan penyaluran dana sosial di Kabupaten Karawang serta mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam konteks tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris (law in action), melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, putusan pengadilan, serta wawancara dan laporan lembaga pengawas seperti KPK dan Ombudsman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum atas penyimpangan dana bansos di Kabupaten Karawang belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum, kurangnya transparansi dalam proses distribusi bansos, serta rendahnya kesadaran hukum aparat dan masyarakat. Faktor dominan yang memengaruhi penegakan hukum antara lain faktor aparat penegak hukum, faktor peraturan yang belum diterapkan secara konsisten, dan faktor budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap praktik korupsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan sistem pengawasan, peningkatan integritas aparat, serta penerapan sanksi yang tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk mewujudkan tata kelola dana sosial yang bersih dan berkeadilan.
The Accountability of Nurses for Neglecting Their Responsibilities in Diagnosis and Medication Administration to Patients in Health Centers as Stipulated by Law Number 38 of 2014 Regarding Nursing Rosidah Rosidah; Yeti Kurniati; Syahrul Machmud
Formosa Journal of Applied Sciences Vol. 4 No. 6 (2025): June 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjas.v4i6.162

Abstract

Health is one of the most important supporting factors of human life in order to live a prosperous and happy life. The research method used in this writing uses a qualitative method designed to collect, analyze and understand descriptive qualitative data aimed at understanding a phenomenon in depth that describes the characteristics, nature, quality and certain attributes of an object, phenomenon or subject being studied and obtained through observation methods, document studies or group discussions which include: Approach Method, Research Specifications, Types of Research, Data Collection Techniques, Data Analysis, Research Locations. Analysis of the burden of nurse responsibility aims to find out a nurse in carrying out their duties, this workload can certainly affect the performance and welfare of nurses.