Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Fitra Kadir
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Etika Pengambilan Keputusan dalam Birokrasi: Analisis Konflik Kepentingan pada Proses Kebijakan Publik Daerah: Penelitian Raihan A. Hanasi; Riskawati Ma’ruf; Fitra Kadir; Zaskia Kurnia Matahar; Ria Khairunnisa J. Kaharu; Tiara Primasari A Olii
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.294

Abstract

Pengambilan keputusan dalam birokrasi publik merupakan proses penting yang menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam praktik administrasi pemerintahan, pengambilan keputusan sering kali menghadapi persoalan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas, integritas, dan netralitas aparatur negara. Konflik kepentingan muncul ketika pejabat publik memiliki kepentingan pribadi, politik, ekonomi, maupun hubungan sosial tertentu yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika pengambilan keputusan dalam birokrasi daerah dengan menitikberatkan pada konflik kepentingan dalam proses kebijakan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur, regulasi, dan dokumen resmi, terutama pedoman Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2003) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan dalam birokrasi daerah masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya integritas birokrasi, intervensi politik, hubungan patronase, serta rendahnya pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan publik. OECD menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penguatan sistem integritas dalam mengelola konflik kepentingan. Sementara itu, UU No. 30 Tahun 2014 memberikan dasar hukum mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam administrasi pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan etika birokrasi dan pengawasan kelembagaan menjadi faktor penting dalam mendorong terciptanya kebijakan publik daerah yang adil, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
MALADMINISTRASI DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL: KAJIAN TRANSPARANSI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN GORONTALO Raihan A. Hanasi; Moh. Rifky Abdullah; Riskawati Ma’ruf; Fitra Kadir; Andini Gagaube; Salsa Nabila Baks
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial serta mengkaji tingkat transparansi data penerima bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo. Permasalahan maladministrasi dalam pengelolaan bantuan sosial menjadi isu krusial karena berdampak pada ketidaktepatan sasaran bantuan, rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi yang meliputi regulasi, laporan resmi, jurnal ilmiah, serta dokumen terkait pengelolaan bantuan sosial. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk utama maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo, yaitu ketidakakuratan data penerima bantuan, penyimpangan dalam prosedur verifikasi dan validasi, serta lemahnya mekanisme pengaduan masyarakat. Selain itu, tingkat transparansi data penerima bantuan sosial masih tergolong rendah, yang ditandai oleh terbatasnya keterbukaan informasi, sulitnya akses data bagi masyarakat, rendahnya partisipasi publik dalam proses verifikasi, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data bantuan sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa rendahnya transparansi berkontribusi terhadap terjadinya maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui pengembangan sistem pengelolaan bantuan sosial berbasis digital yang terintegrasi, penguatan mekanisme partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Co-Authors Andini Gagaube Moh. Rifky Abdullah Raihan A. Hanasi Ria Khairunnisa J. Kaharu Riskawati Ma’ruf Salsa Nabila Baks Tiara Primasari A Olii Zaskia Kurnia Matahar