Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) PERSPEKTIF Jurnal Abdi: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) Rechtsvinding
Supardi Supardi
Universitas Tamansiswa Palembang
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Konteks Organisasi, Teknologi Informasi dan Kapabilitas Knowledge Sharing Pegawai di PT PLN (Persero) Area Palembang Supardi Supardi
Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 3 No 3 (2021): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jmiap.v3i3.287

Abstract

Rapid changes in the information age indirectly require reforms in the public sector. The public sector must continue to improve, one of which is through the creation of innovation. Innovation in the public sector is carried out through the creation of ideas that cannot be separated from the knowledge sharing process. Knowledge sharing is important for organizations considering the nature of knowledge which is complementary and no single individual masters all fields of knowledge. Unfortunately, not many public agencies have implemented knowledge management properly through the use of information technology by considering organizational culture and the type of organizational structure. The purpose of this study was to examine how the influence of internalization of organizational culture and functional organizational structure on knowledge sharing capability at PT. PLN (Persero) Palembang Area by including information technology as an intervening variable. The method used in this study is a quantitative method using a questionnaire as primary data. The sample used in this study is a census sample so that the entire population is used as research respondents. The results showed that the use of information technology mediates the effect of internalization of organizational culture on knowledge sharing capabilities but does not mediate the effect of functional organizational structures on knowledge sharing capabilities. Based on these findings, the suggestions given by the researcher are: maximizing the use of information technology while maintaining a conducive organizational culture and climate for increasing knowledge sharing capabilities.
PELATIHAN PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA SUNGAI KEDUKAN KABUPATEN BANYUASIN Syahri; Sari Mustika Widyastuti; Wiwin Winarsih; Supardi
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 02 (2023): APRIL 2023
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aset Desa merupakan kekayaan desa yang memiliki potensi dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin sebuah desa yang terletak berbatasan dengan Kota Palembang.  Desa ini memiliki aset yang belum dikelola dengan optimal.  Tanah lapang, pasar desa, galian pasir dan balai desa merupakan beberapa aset yang dimiliki.  Tujuan pelaksanaan Pengabdian adalah upaya memberikan pemahaman kepada Aparatur Desa dan Anggota Badan Musyawarah Desa (BPD) tentang aturan dan pentingnya pengelolaan aset desa untuk peningkatan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.  Metode pengabdian yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Aparatur Desa dan Anggota BPD Desa Sungai Kedukan semakin memahami regulasi yang memberi dasar pengelolaan aset desa.  Selain itu juga memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam menyusun perencanaan pengelolaan aset desa.
Analysis of Public Policy of The Ministry of Law and Human Rights of West Kalimantan in Encouraging Trademark Registration Husyam Husyam; Supardi Supardi; Zakiyul Faqih
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1268

Abstract

Trademark registration plays a crucial role in protecting businesses and helping to create healthy and fair businesses. Through public policy, the government is responsible for ensuring that trademark protection is accessible and utilized by the public, particularly businesses. This article examines how policies implemented by the Ministry of Law, specifically the West Kalimantan Regional Office of the Ministry of Law, encourage businesses to register their trademarks as a form of legal protection and to strengthen the regional economy. This research uses a qualitative approach with public policy analysis and legal effectiveness theory to determine whether existing policies are running according to their objectives and meet real-world conditions. The study results indicate that the West Kalimantan Ministry of Law and Human Rights has undertaken various efforts, such as outreach, mentoring, and facilitation of trademark registration in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. These efforts have been quite effective for businesses directly involved in government programs, particularly fostered MSMEs. However, this policy has not been widely recognized due to low legal awareness, economic constraints, and the public's perception that trademark registration is not yet a necessary necessity. Therefore, a strengthened state role, more integrated policies, and cross-sectoral collaboration are needed to ensure a more effective and sustainable trademark registration policy.
Studi Kebijakan Pengelompokan Standar Upah dan Rasio Kerja Petugas Kebersihan Lapangan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang Derriansya Putra Jaya; Lies Nur Intan; Zet Abdullah; Rita Junita; Supardi
Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS) Vol. 5 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/ijoms.v5i1.2515

Abstract

Studi kebiajakan standar upah dan rasio kerja menggambarkan bahwa jaringan pengaman dan bentuk perlindungan terhadap pekerja yang mempunyai kompetensi yang rendah, masa kerja lebih rendah dari satu tahun dan jabatan paling rendah di dalam bekerja harus mendapatkan perlindungan dari terpuruknya pendapatan dan kesejahteraan yang diterima pekerja. Teori upah menerangkan bahwa upah menurut kodrat adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan kelurganya sedangkan upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang akan berubah di sekitar upah menurut kodrat. Dalam teori upah dijelaskan bahwa penerapan system upah kodrat menimbulkan tekanan kaum buruh, karena kaum buruh dalam posisi yang sulit untuk menembus kebijakan upah yang telah diterapkan oleh para produsen. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa upah yang diterima dari petugas kebersihan lapangan cukup bervariasi sesuai dengan gambaran pekerjaannya masing-masing Upah petugas kebersihan lapangan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori kelompok pengupahan. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa petugas penyapuan memiliki jumlah pekerja yang paling banyak dan tersebar di masing-masing wilayah kecamatan sebanyak 637 pekerja. Wilayah kerja dari petugas penyapuan ini adalah di jalan utama/protokol, jalan di lingkungan perkantoran, jalan di depan area bisnis, wilayah pasar-pasar tradisional yang cukup ramai dan padat seperti di Pasar 16 Ilir Palembang, Pasar Induk Jakabaring, Pasar buah Jakabaring, Pasar 10 Ulu, Pasar kalangan Masjid Cengho. Ada juga wilayah yang dibersihkan area taman kota seperti area Kambang Iwak Park, wilayah pemukiman padat berupah perumahan masyarakat di tengah kota, depo sampah yang merupakan tempat penampungan sampah sementara termasuk dan wilayah sungai dan drainase seperti anak sungai di simpang sekip dan area sungai Lambidaro Palembang.
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBERDAYAAN KOLABORATIF ANAK JALANAN DI YAYASAN INTAN MAHARANI PALEMBANG: PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBERDAYAAN KOLABORATIF ANAK JALANAN DI YAYASAN INTAN MAHARANI PALEMBANG Syahri Syahri; Masayu Adiah; Lies Nur Intan; Fitri Herdayani; Rita Junita; Supardi Supardi
Jurnal ABDI: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 11 No. 2 (2026): JURNAL ABDI : Media Pengabdian Kepada masyarakat
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/abdi.v11i2.40048

Abstract

Street children are one of the problems in urban areas, including in the city of Palembang. The number of street children is increasing from time to time, so comprehensive and sustainable efforts are needed to resolve the problem. To make these efforts, the involvement of many parties is required, one of the parties that plays an important role is civil society organizations, namely non-governmental organizations. The Intan Maharani Foundation is one of the Civil Society Organizations that has a serious concern for fostering street children in the city of Palembang. To help improve their role, this community service activity was carried out, namely, strengthening the collaborative fostering of street children. The activity was carried out using the brainstorming and discussion method. The leaders and staff of the foundation understand the importance of collaboration with stakeholders, conducting analysis of support and resources, and designing follow-up plans for cooperation. From the results of the workshop, the Intan Maharani Foundation can build a wider stakeholder network so that it will increase its role in urban poverty issues, including street children. Keywords: street children, collaborative, coaching, stakeholders
Empat Wajah Kekuasaan: Kajian Spektrum Kepemimpinan Politik Indonesia Pascareformasi (1999–2024) Novita Wulandari; Aris Munandar; Renny Candradewi; Supardi Supardi
PERSPEKTIF Vol. 15 No. 1 (2026): PERSPEKTIF January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v15i1.16495

Abstract

This study develops a Spectrum Model of Indonesian Political Leadership through an analysis of the political thought and exercise of power of four post-reform presidents: Abdurrahman Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, and Prabowo Subianto. The study aims to map variations in political leadership within Indonesia’s electoral democracy from 1999 to 2024 and to explain their implications for democratic quality. Using content analysis, the research examines 86 state speeches, 24 policy documents, and 212 national media articles. The analysis employs frequency coding of key thematic terms representing orientations toward power and democracy. The findings identify four ideal types of political leadership: Normative–Pluralist, Rational–Stable, Populist–Pragmatic, and Militaristic–Adaptive. These types exhibit fundamental differences in power orientation, state–society relations, and strategies of political consolidation. The spectrum model offers a new analytical framework for understanding leadership dynamics in electoral democracies that are vulnerable to oligarchic influence and power centralization. Policy implications underscore the importance of strengthening non-executive
Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Tata Kelola Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Supardi Supardi; Novita Wulandari; Masayu Adiah
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 8, No 3 (2026): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Februari
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v8i3.2938

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the supervisory function of the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) in the governance of community organizations (Ormas) in Ogan Komering Ilir Regency. The analysis focuses on administrative and substantive supervisory mechanisms, guidance as a preventive instrument, and factors affecting supervisory effectiveness within the context of local government. A qualitative descriptive approach was employed, grounded in theories of public administrative supervision and governance. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and analyzed interactively through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that Kesbangpol’s supervision has been implemented in accordance with the regulatory framework through organizational registration and legal verification, activity monitoring, and ideological as well as civic education. However, supervision remains predominantly administrative and has not been substantively optimal due to limited institutional capacity, low administrative compliance among some community organizations, and weak cross-sectoral coordination. Theoretically, this study contributes to the field of Government Studies by conceptualizing the supervision of community organizations as a governance instrument that requires institutional capacity, inter-agency collaboration, and constructive state–civil society relations in local governance.
Co-Authors Aris Munandar Derriansya Putra Jaya Fitri Herdayani Husyam Husyam Lies Nur Intan Masayu Adiah Novita Wulandari Novita Wulandari Renny Candradewi Rita Junita Sari Mustika Widyastuti Syahri Syahri Wiwin Winarsih Zakiyul Faqih Zet Abdullah