Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE MODEL KOLABORASI DALAM PENANGANAN SAMPAH PERKOTAAN Puja Lestari; Dhiya Safriza Fahrina; Afrijal
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 2 (2026): Maret
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i2.3694

Abstract

Permasalahan sampah perkotaan berkembang menjadi isu strategis yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan tata kelola publik. Kompleksitas persoalan sampah mendorong perlunya pendekatan collaborative governance yang melibatkan berbagai aktor dalam proses pengelolaan sampah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model collaborative governance dalam penanganan sampah perkotaan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan collaborative governance, mendeskripsikan hubungan dan peran antaraktor, serta menganalisis tantangan implementasi collaborative governance berdasarkan kajian literatur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh dari artikel jurnal, prosiding konferensi, buku ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan tema penelitian pada periode 2020–2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur pada berbagai database ilmiah, sedangkan teknik analisis menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance menjadi pendekatan yang relevan dalam pengelolaan sampah perkotaan karena mampu memperkuat koordinasi, komunikasi, dan partisipasi antaraktor. Keberhasilan collaborative governance dipengaruhi oleh kepemimpinan kolaboratif, kepercayaan antaraktor, partisipasi masyarakat, komunikasi yang efektif, dan ketersediaan sumber daya. Penelitian juga menemukan bahwa implementasi collaborative governance masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan infrastruktur, serta perbedaan kepentingan antaraktor. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan model collaborative governance pada penanganan sampah perkotaan secara berkelanjutan. Kata kunci: collaborative governance, pengelolaan sampah, sampah perkotaan, tata kelola kolaboratif, partisipasi masyarakat
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI INTEGRASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN EKONOMI BERBASIS SYARIAH Nur Faradisa; Fina Salsabila; Natasya Bethari; Dhiya Safriza Fahrina; Nofriadi
Jurnal Citra Multidisiplin Vol. 1 No. 6 (2026): Jurnal Citra Multidisiplin (Juni)
Publisher : STKIP Citra Bakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38048/jcm.v1i6.7095

Abstract

Pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan pembangunan sebagai upaya memperkuat efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui integrasi kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi berbasis syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai literatur akademik, dokumen kebijakan, dan praktik implementasi di beberapa daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip syariah dapat diwujudkan melalui kebijakan lingkungan yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam, kebijakan sosial yang menekankan keadilan dan pemberdayaan masyarakat, serta kebijakan ekonomi yang memanfaatkan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan pembiayaan hijau berbasis syariah. Praktik implementasi di Provinsi Aceh dan Kota Palopo menunjukkan bahwa pendekatan berbasis syariah berpotensi mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan regulasi, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan indikator pembangunan yang selaras dengan nilai-nilai maqashid syariah.