Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia (jupenkei) Jurnal Citra Multidisiplin
Natasya Bethari
Universitas Syiah Kuala
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI INTEGRASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN EKONOMI BERBASIS SYARIAH Nur Faradisa; Fina Salsabila; Natasya Bethari; Dhiya Safriza Fahrina; Nofriadi
Jurnal Citra Multidisiplin Vol. 1 No. 6 (2026): Jurnal Citra Multidisiplin (Juni)
Publisher : STKIP Citra Bakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38048/jcm.v1i6.7095

Abstract

Pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan pembangunan sebagai upaya memperkuat efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui integrasi kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi berbasis syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai literatur akademik, dokumen kebijakan, dan praktik implementasi di beberapa daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip syariah dapat diwujudkan melalui kebijakan lingkungan yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam, kebijakan sosial yang menekankan keadilan dan pemberdayaan masyarakat, serta kebijakan ekonomi yang memanfaatkan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan pembiayaan hijau berbasis syariah. Praktik implementasi di Provinsi Aceh dan Kota Palopo menunjukkan bahwa pendekatan berbasis syariah berpotensi mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan regulasi, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan indikator pembangunan yang selaras dengan nilai-nilai maqashid syariah.
Perbandingan Implementasi dan Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Pengangguran antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe Natasya Bethari; Siti Rahima; Annisa Fatia Rizki; Nurul Kamaly; Reza Fahlevi
Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia Vol. 3 No. 2 (2026): Juni: Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/jupenkei.v3i2.1078

Abstract

Unemployment remains a serious challenge in Aceh, with an Open Unemployment Rate (OUR) of 8.24% (2025) in Lhokseumawe City and 6.54% (2025) in Banda Aceh City. This study compares the implementation and effectiveness of unemployment alleviation policies in the two cities using Van Meter and Van Horn's policy implementation framework with four effectiveness indicators: training absorption, job placement rate, corporate compliance, and community participation. A descriptive qualitative method with a literature study approach was employed, utilizing secondary data from journals, theses, and official documents. The findings show that Banda Aceh focuses on competency-based training through the Job Training Center (BLK) with certification and third-party partnerships. Lhokseumawe prioritizes Qanun Number 1 of 2020 on local labor priority (minimum 40%). Based on the indicators, Banda Aceh is more effective (55% of graduates employed) compared to Lhokseumawe, where local labor priority implementation is weak due to the absence of sanctions and non-existent coordination with PT. PAG. The novelty of this study lies in its systematic comparison of two Acehnese cities using a policy implementation model that integrates demographic bonus and local context. Specific recommendations: Banda Aceh needs to expand BLK capacity, extend training duration (9–12 months with internships), and mandate graduate absorption reports. Lhokseumawe needs to revise the qanun by adding administrative sanctions, recruit permanent instructors, establish a tripartite supervisory team, and establish an energy-sector BLK in the Arun area in collaboration with PT PAG.
Co-Authors Annisa Fatia Rizki Dhiya Safriza Fahrina Fina Salsabila Nofriadi Nur Faradisa Nurul Kamaly Reza Fahlevi Siti Rahima