Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Transformation of Mandalika Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Lysa Angrayni
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Analisis Program Makan Bergizi Gratis: DampakTerhadap Standar Pendidikan Yang Layak Ditinjau Dari Perspektif Ham Di Indonesia Reta Nitanza; Lysa Angrayni; Ivania Alyarifdah S
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5336

Abstract

Hak atas pendidikan yang layak tidak hanya sekadar dimaknai sebagai akses formal melalui bangku sekolah, melainkan juga sebagai bagian esensial dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara ekslusif tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum dalam alenia ke IV. Namun, dalam realita Di Indonesia, masih banyak peserta didik yang menghadapi hambatan struktural seperti kemiskinan, dan juga ketimpangan akses terhadap pendidikan itu sendiri, yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah. Terdapat sejumlah kebijakan yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap terhambatnya perwujudan pendidikan yang layak Di Indonesia, terutama ketika perhatian dan alokasi sumber daya lebih banyak diarahkan pada program tertentu salah satunya Program Makan Bergizi Gratis dibandingkan pada pemenuhan kebutuhan fundamental pendidikan, seperti kualitas pengajar, pemerataan akses, serta kelayakan sarana dan prasarana pendidikan. Kehadiran Progam Makan Bergizi Gratis (MBG) sering dianggap sebagai solusi afirmatif dalam menjamin kebutuhan dasar siswa agar mampu mengikuti proses pembelajaran secara optimal, meskipun kemudian program ini nyatanya menggeser optimalisasi pemenuhan atas hak pendidikan yang jelas-jelas tercantum secara tegas dalam konstitusi Indonesia. Metode yuridis normative diterapkan dalam penelitian ini dengan menggunakan perspektif analisis deskriptif. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara rinci kondisi aktual, temuan, dan isu-isu yang muncul terkait mutu pendidikan Di Indonesia, alokasi MBG, serta dampaknya terhadap standar pendidikan yang layak Di Indonesia. Fokus utama penelitian ini ialah untuk menelaah secara kritis sejauh mana program MBG benar-benar memberikan sumbangsih terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia, terkhusus pada hak atas pendidikan yang layak. Kata Kunci: HAM, Pendidikan Layak, MBG.
Keadilan Restoratif sebagai Penyeimbang Disparitas Penanganan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Lysa Angrayni; Febri Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5668

Abstract

Artikel ini membahas mengenai disparitas dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika yang pada tataran implementasinya menunjukkan perbedaan penanganan pada masing-masing institusi yang memiliki kewenangan. Dalam sistem peradilan pidana, muara sebuah putusan seharusnya berada pada pihak pengadilan untuk memberikan penetapan apakah terhadap penyalahguna narkotika dapat diputuskan untuk menjalani rehabilitasi atau menjalani pidana penjara berdasarkan hasil asesmen. Dimilikinya kewenangan dari masing-masing institusi untuk menyelesaikan perkara, meskipun secara tidak langsung mengandung aspek kepastian hukum, namun bukan pada kepastian penerapan hukumnya sehingga terjadi disparitas dalam penanganan kasus tersebut. Melalui artikel ini dengan menggunakan metode penelitian hukum nomatif, memberikan gambaran problematika disparitas dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Pada tataran implementasi menunjukkan bahwa dengan adanya berbagai regulasi yang muncul dari institusi kepolisian, kejaksaan, maupun yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, menunjukkan adanya disparitas dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Hal ini berimplikasi pada kurangnya rasa keadilan karena pada kasus yang sama atau hampir sama dapat diperlakukan berbeda. Kesimpulan akhir dari tulisan ini menunjukkan bahwa adanya disparitas dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika dikarenakan belum adanya kesamaan persepsi termasuk penyatuan regulasi terkait penanganan kasus penyalahguna narkotika, karena seharusnya dimungkinkan adanya norma hukum “satu pintu” dimana hanya ada satu regulasi terkait penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika untuk menghindari adanya berbagai penafsiran dari aparat penegak hukum
Pendidikan Sebagai Hak Warga Negara Melalui Integrasi Pendidikan Karakter Menurut Sistem Pendidikan Jepang Sabrina Nur Saliha; Lysa Angrayni; Haura Luthfi Cahyani; Miftahul Gusniar; Zeky Drisura
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6220

Abstract

Pendidikan adalah hak dasar setiap individu yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, untuk memenuhi hak ini, tidak hanya perlu memperhatikan akses pendidikan, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pendidikan yang dapat mengembangkan karakter seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendidikan sebagai hak bagi warga negara melalui penerapan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan di Jepang serta hubungannya dengan Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendidikan Jepang secara efisien menggabungkan nilai-nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan kejujuran melalui proses belajar serta aktivitas sehari-hari di sekolah. Pengintegrasian ini bersifat praktis dan berkelanjutan, bukan hanya teori. Hubungan dengan Indonesia terletak pada kebutuhan untuk memperkuat penerapan pendidikan karakter yang tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga pada kebiasaan di lingkungan sekolah. Dengan cara ini, pendidikan sebagai hak warga negara dapat terlaksana secara maksimal, tidak hanya di bidang kognitif tetapi juga dalam pengembangan karakter.
Perlindungan Anak Dari Algoritma Buta Di Ruang Digital Serta Urgensi Pembatasan Akses Media Sosial Bagi Anak Di Bawah Umur Erika Tampubolon; Aurora Rizky Cahyani; Siti Aqhira Salsabilla Adrismon; Luthfiya Afifah; Lysa Angrayni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6276

Abstract

Perkembangan teknologi digital, terutama platform sosial yang menggunakan algoritma, telah menciptakan tantangan baru dalam menjaga keamanan anak di dunia maya. Algoritma yang fokus pada peningkatan interaksi pengguna sering kali mengabaikan keamanan dan kepentingan terbaik anak, yang dapat membuat anak terpapar pada materi yang tidak pantas dan berbahaya. Di samping itu, tindakan egois dari pengguna dewasa semakin memperburuk situasi dengan menjadikan anak sebagai subjek dalam konten digital tanpa memikirkan hak privasi dan perlindungan bagi anak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis akibat dari kerusakan algoritma serta egoisme digital terhadap kesejahteraan anak, meneliti regulasi perlindungan hukum bagi anak di Indonesia, serta mengevaluasi pentingnya pembatasan akses media sosial untuk anak di bawah umur. Kajian ini disusun menggunakan metodologi hukum normatif. Penulis menggabungkan pendekatan terhadap regulasi yang berlaku dengan pendekatan konseptual untuk mendapatkan gambaran hukum yang menyeluruh. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa aturan yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, belum mengatur secara spesifik tentang risiko digital yang dihasilkan oleh algoritma. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) menjadi langkah awal dalam meningkatkan perlindungan anak di ranah digital melalui pendekatan yang berbasis pada risiko. Maka dari itu, diperlukan penguatan dalam peraturan, pengawasan terhadap platform digital, dan pembatasan akses media sosial untuk anak supaya anak mendapatkan perlindungan dengan maksimal.
Analis Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dan Pengelolaan Hutan Di indonesia Mila Anggia; Aisyah Tiara Novita Fitri; Nor Hidayah Pratiwi; Lysa Angrayni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6327

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan di Indonesia, dengan menitikberatkan pada aspek landasan hukum, implementasi, serta tantangan dan upaya penguatannya. Secara normatif, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Meskipun demikian, dalam praktiknya implementasi hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti proses pengakuan administratif yang panjang, tumpang tindih perizinan, konflik agraria, serta ketidakharmonisan regulasi antar sektor. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, serta menganalisis realitas empiris di lapangan guna mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum pengakuan hak masyarakat hukum adat relatif progresif, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada komitmen politik, harmonisasi kebijakan, serta partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Tantangan utama terletak pada konflik kepentingan antara agenda pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan hak masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pengakuan wilayah adat, penguatan mekanisme partisipasi dan persetujuan masyarakat adat, serta integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan hutan. Dengan langkah tersebut, diharapkan terwujud tata kelola hutan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menghormati hak konstitusional masyarakat hukum adat..
Hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional dalam sistem pendidikan indonesia dan finlandia Roihan Luthfi Daulay; Ahmad Fauzi Harahap; Surya Hakiki; Roy Candra; Lysa Angrayni
Journal Transformation of Mandalika, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956 Vol. 7 No. 4 (2026): April
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jtm.v7i4.6394

Abstract

Abstract The right to education is a fundamental human right guaranteed by international legal instruments and the constitution of every state. This article discusses the right to education as a constitutional right within the educational systems of Indonesia and Finland through a normative legal approach using comparative study methods. The purpose of this research is to analyze the regulation of the right to education in the constitution, educational policies, and their implementation in both countries. Indonesia places the right to education within the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, particularly Article 31, which emphasizes the state’s obligation to provide education for all citizens. Meanwhile, Finland is recognized as one of the countries with the best education systems in the world, ensuring free education, equal access, and high-quality education as a manifestation of human rights fulfillment. The results of this study indicate that although Indonesia has constitutionally guaranteed the right to education, its implementation still faces various challenges, such as inequality in educational access, disparities in teacher quality, and uneven educational facilities. In contrast, Finland has successfully implemented the right to education effectively through educational policies that prioritize equality, student welfare, and teacher professionalism. This comparison demonstrates that the fulfillment of the right to education depends not only on constitutional regulation but also on the state’s commitment to implementing fair and inclusive educational policies.
Co-Authors Ahmad Fauzi Harahap Aisyah Tiara Novita Fitri Aurora Rizky Cahyani Erika Tampubolon Febri Handayani Haura Luthfi Cahyani Ivania Alyarifdah S Luthfiya Afifah Miftahul Gusniar Mila Anggia Nor Hidayah Pratiwi Reta Nitanza Roihan Luthfi Daulay Roy Candra Sabrina Nur Saliha Siti Aqhira Salsabilla Adrismon Surya Hakiki Zeky Drisura