Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Lex Journal of Social Sciences and Humanities Perspectives
Asrul Hamid
Universitas Terbuka
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Gunungkidul Syarif Ardianto Nugroho; Asrul Hamid
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6058

Abstract

Sistem peradilan pidana anak Indonesia telah menerapkan pendekatan restorative justice untuk melindungi dan memulihkan anak yang berhadapan dengan hukum melalui mekanisme diversi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana restorative justice melalui diversi diterapkan di Kabupaten Gunungkidul dan menilai bagaimana tujuan diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dipenuhi. Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Peraturan, literatur, dan temuan penelitian yang relevan dievaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi telah diterapkan di setiap tahapan proses peradilan, tetapi tidak secara optimal. Tidak adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, ketidakmampuan para pihak untuk memahami satu sama lain, dan kekurangan dukungan sarana dan prasarana adalah beberapa penyebabnya. Namun, nilai musyawarah yang ada di masyarakat Gunungkidul menjadi potensi yang dapat membantu diversifikasi berhasil. Restorative justice through diversi mengutamakan penyelesaian perkara di luar peradilan formal dengan mengutamakan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan perlindungan anak. Untuk mencapai tujuan perlindungan anak, penelitian ini menyarankan penguatan fungsi penegak hukum, pengoptimalan tugas Pembimbing Kemasyarakatan, peningkatan sosialisasi masyarakat, dan penyediaan fasilitas pendukung
Analisis Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Silvani Elsa Fitriana; Asrul Hamid
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6695

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara. Pengelolaan BMN merupakan bagian penting dari sistem keuangan negara karena berkaitan dengan tertib administrasi, akuntabilitas dan pemanfaatan aset negara secara optimal. Secara normatif pengelolaan BMN telah diatur dalam berbagai peraturan perundang- undangan mulai dari Undang-Undang Keuangan Negara hingga peraturan pelaksana di bawahnya. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala administratif yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan BMN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum pengelolaan BMN di lingkungan Mahkamah Agung telah memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan asas legalitas. Akan tetapi dari sisi pelaksanaan masih diperlukan peningkatan dalam aspek akuntabilitas, transparansi dan pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola dan peningkatan kapasitas seorang aparatur menjadi langkah penting untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efektif dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.
Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui PPJB Lunas Dalam Hal Pembeli Meninggal Dunia Sebelum Balik Nama Carolina; Asrul Hamid
Lex: Journal of Social Sciences and Humanities Perspectives Volume 1 Issue 1, 2026
Publisher : Ell Publication & Research Center for International Development Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum peralihan hak atas tanah melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas jika pembeli meninggal sebelum balik nama. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (seperti KUHPerdata, UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) serta bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas yang dibuat secara autentik di hadapan Notaris merupakan perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Berdasarkan asas pacta sunt servanda (Pasal 1338 KUHPerdata) dan yurisprudensi Mahkamah Agung/SEMA, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas membuktikan bahwa perikatan jual beli telah selesai. Meninggalnya pembeli tidak membatalkan perjanjian tersebut. Berdasarkan asas le mort saisit le vif, segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada para ahli warisnya. Ahli waris berhak menuntut penjual untuk membuatkan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna keperluan balik nama. Untuk melakukan balik nama di Kantor Pertanahan (BPN), ahli waris harus melengkapi persyaratan administratif, termasuk penetapan ahli waris dan pelunasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pewaris.
Co-Authors Carolina Silvani Elsa Fitriana Syarif Ardianto Nugroho