Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Yurisdiksi Materiil Mahkamah Pidana Internasional Atas Kejahatan Kemanusiaan Pada Kasus Myanmar (Rohingya) Sindi Hadrian Afrisa; Dwi Putri Lestarika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6152

Abstract

Krisis Rohingya 2017 merupakan salah satu tragedi kemanusiaan paling serius di abad ke-21, yang melibatkan operasi militer Tatmaday, Myanmar yang mengakibatkan deportasi massal lebih dari 700.000 warga Rohingya ke Bangladesh. Artikel ini mengkaji yurisdiksi materiil Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma atas kejahatan kemanusiaan dalam kasus Myanmar, dengan dua fokus utama: (1) pemenuhan unsur serangan meluas atau sistematis terhadap populasi sipil, dan (2) penerapan prinsip komplementaritas dalam konteks Myanmar sebagai non-negara anggota ICC. Dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis dan analisis empiris terhadap putusan-putusan ICC 2018-2025, penelitian ini menyimpulkan bahwa yurisdiksi materiil ICC atas kasus Rohingya valid secara hukum melalui mekanisme yurisdiksi teritorial Bangladesh (Pasal 12 ayat (2) huruf a Statuta Roma), meskipun menghadapi hambatan politik yang signifikan. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi Indonesia dan ASEAN dalam konteks perlindungan pengungsi lintas batas.
ANALISIS PENYELESAIAN DELIK ADAT SELAGHIANMENURUT HUKUM ADAT DALAM PERATURANDESA PAGAR AGUNG, KABUPATEN SELUMA Amelia Suci Rahmadani; Tenti Ayu; Yulia Tri Wahyuni; Sindi Hadrian Afrisa; Mardhatillah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/kq0avr73

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme penyelesaiandelik adat selaghian menurut hukum adat dalam Peraturan Desa Pagar Agung, KabupatenSeluma, implementasinya dalam masyarakat adat, serta dampaknya terhadap pemulihanhubungan sosial dan rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitianhukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengantokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat, serta studi terhadap Peraturan Desa tentangHukum Adat Desa Pagar Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian delik adatselaghian dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan perangkat desa,tokoh adat, serta keluarga para pihak, dengan sanksi berupa tanci (pembayaran adat) dalambentuk uang dan/atau kambing sikuak. Sanksi ditentukan berdasarkan status pelaku dankorban serta dampak sosial yang ditimbulkan. Implementasi Peraturan Desa berjalan efektifkarena didukung oleh legitimasi sosial dan kesadaran kolektif masyarakat. Penyelesaian iniberdampak positif terhadap pemulihan harmoni sosial, menjaga kehormatan keluarga, sertamenghadirkan keadilan restoratif yang kontekstual. Meskipun demikian, diperlukankoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menghindari tumpang tindih kewenangandengan hukum pidana nasional.Kata Kunci: selaghian, peraturan desa, masyarakat Serawai
ANALISIS PENYELESAIAN DELIK ADAT SELAGHIANMENURUT HUKUM ADAT DALAM PERATURANDESA PAGAR AGUNG, KABUPATEN SELUMA Amelia Suci Rahmadani; Tenti Ayu; Yulia Tri Wahyuni; Sindi Hadrian Afrisa; Mardhatillah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/kq0avr73

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme penyelesaiandelik adat selaghian menurut hukum adat dalam Peraturan Desa Pagar Agung, KabupatenSeluma, implementasinya dalam masyarakat adat, serta dampaknya terhadap pemulihanhubungan sosial dan rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitianhukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengantokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat, serta studi terhadap Peraturan Desa tentangHukum Adat Desa Pagar Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian delik adatselaghian dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan perangkat desa,tokoh adat, serta keluarga para pihak, dengan sanksi berupa tanci (pembayaran adat) dalambentuk uang dan/atau kambing sikuak. Sanksi ditentukan berdasarkan status pelaku dankorban serta dampak sosial yang ditimbulkan. Implementasi Peraturan Desa berjalan efektifkarena didukung oleh legitimasi sosial dan kesadaran kolektif masyarakat. Penyelesaian iniberdampak positif terhadap pemulihan harmoni sosial, menjaga kehormatan keluarga, sertamenghadirkan keadilan restoratif yang kontekstual. Meskipun demikian, diperlukankoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menghindari tumpang tindih kewenangandengan hukum pidana nasional.Kata Kunci: selaghian, peraturan desa, masyarakat Serawai