Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.144
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Dwi Putri Lestarika
Universitas Bengkulu
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Perkembangan Hukum Pidana Internasional dalam Menanggapi Kejahatan Global Kontemporer Ahmad Yasir Irsyahma; Dwi Putri Lestarika; Wevy Efticha Sary
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.385

Abstract

Perkembangan hukum pidana internasional telah mengalami transformasi signifikan seiring meningkatnya kompleksitas dan intensitas kejahatan global kontemporer, seperti terorisme, kejahatan transnasional terorganisir, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan lingkungan. Artikel ini menganalisis dinamika perkembangan hukum pidana internasional dalam menanggapi tantangan global tersebut, dengan fokus pada pembentukan lembaga-lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), adaptasi prinsip-prinsip hukum pidana dalam konteks internasional, serta peran negara-negara, termasuk Indonesia, dalam mengimplementasikan norma-norma hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional. Melalui pendekatan normatif dan yuridis-komparatif, tulisan ini menemukan bahwa meskipun kerangka hukum pidana internasional semakin matang, tantangan politik, yuridis, dan institusional masih menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum atas kejahatan global. Diperlukan sinergi antara komunitas internasional dan negara-negara anggota untuk memperkuat efektivitas hukum pidana internasional demi menjamin keadilan global dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PELAKU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN VIKTIMOLOGI Risma Rahmadani; Chaerly Ernanda Safitri; Iqbal Haris Maulana Efendi; Muhammad Ratra Alhabsy; Sudirman Sitepu; Dwi Putri Lestarika
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1706

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan pembelaan terpaksa (noodweer) yang mengakibatkan kematian pelaku dalam KUHP Nasional Indonesia (UU No. 1/2023) di tengah disparitas penegakan hukum dan meningkatnya kekerasan jalanan, seperti kasus Hogi Minaya di Sleman. Tujuan penelitian mencakup analisis batasan antara pembelaan sah (Pasal 34) dan noodweer exces (Pasal 43), serta perspektif viktimologi terhadap pertanggungjawaban korban. Penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif-analitis menggunakan pendekatan statute dan konseptual melalui studi pustaka bahan hukum primer (KUHP), sekunder (jurnal, doktrin), dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil menunjukkan pembelaan sah mensyaratkan serangan seketika melawan hukum, proporsionalitas, dan subsidiaritas, sedangkan exces memerlukan keguncangan jiwa hebat dengan hubungan kausal langsung; viktimologi menempatkan korban sebagai aktor aktif untuk hindari reviktimisasi. Penelitian menyimpulkan perlunya pedoman operasional kontekstual bagi aparat penegak hukum guna wujudkan keadilan substantif, dengan implikasi pelatihan viktimologi dan restorative justice
Yurisdiksi Materiil Mahkamah Pidana Internasional Atas Kejahatan Kemanusiaan Pada Kasus Myanmar (Rohingya) Sindi Hadrian Afrisa; Dwi Putri Lestarika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6152

Abstract

Krisis Rohingya 2017 merupakan salah satu tragedi kemanusiaan paling serius di abad ke-21, yang melibatkan operasi militer Tatmaday, Myanmar yang mengakibatkan deportasi massal lebih dari 700.000 warga Rohingya ke Bangladesh. Artikel ini mengkaji yurisdiksi materiil Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma atas kejahatan kemanusiaan dalam kasus Myanmar, dengan dua fokus utama: (1) pemenuhan unsur serangan meluas atau sistematis terhadap populasi sipil, dan (2) penerapan prinsip komplementaritas dalam konteks Myanmar sebagai non-negara anggota ICC. Dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis dan analisis empiris terhadap putusan-putusan ICC 2018-2025, penelitian ini menyimpulkan bahwa yurisdiksi materiil ICC atas kasus Rohingya valid secara hukum melalui mekanisme yurisdiksi teritorial Bangladesh (Pasal 12 ayat (2) huruf a Statuta Roma), meskipun menghadapi hambatan politik yang signifikan. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi Indonesia dan ASEAN dalam konteks perlindungan pengungsi lintas batas.
Kesenjangan Gender dalam Pengambilan Keputusan Kesehatan Reproduksi : Dampak Terhadap Kesejahteraan Perempuan Betrilia Betrilia; Nakayla Azzahwa; Sudirman Sitepu; Dwi Putri Lestarika
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2024): September - Oktober
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/p2wffw80

Abstract

Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan reproduksi menjadi isu krusial yang merugikan suatu gender tertentu, terutama kaum perempuan. Kesenjangan gender dalam masyarakat yang menganut budaya patriaki yang kuat, membuat perempuan sering kali tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan kesehatan yang menyangkut tubuh mereka sendiri. Hal ini pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan perempuan secara keseluruhan dan berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pengambilan keputusan reproduksi memiliki resiko yang besar terhadap perempuan, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, kompikasi kehamilan, dan kurangnya akses ke layanan kesehatan. Dampak psikologis yang ditimbulkan mencangku peningkatan stress dan rendahnya kualitas hidup akibat keterbatasan hak dalam pengambilan keputusan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan yaitu, pemberdayaan perempuan, peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi, dan kebijakan yang mendukung hak perempuan untuk berpartisipasi dalam keputusan kesehatan reproduksi. Dari hasil penelitian ini diharapkan agar penelitian ini dapat memperluas pengetahuan bagi laki-laki dan perempuan agar saling berkontribusi dalam pengambilan keputusan mengenai kesehatan reproduksi kedepannya.
Keterwakilan Perempuan dalam Struktur Keorganisasian Mahasiswa Muhammad Hafizh Aziz; Nadia Permata Sari; Dwi Putri Lestarika
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2024): September - Oktober
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/b5wy7904

Abstract

Women's representation in student organizational structures is an important issue that reflects the gender gap that still exists, even though the number of female students is often greater than male. This research uses normative juridical methods to explore the legal and social challenges that hinder women from occupying leadership positions in student organizations, such as gender stereotypes and lack of support from the social environment. The results of this research show that even though there are regulations that support gender equality, such as Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, practice in the field still shows the dominance of men in strategic positions. Therefore, it is important to increase women's representation so that student organizations can create more inclusive policies and encourage women's empowerment, so that they can form a future generation of leaders who value equality and social justice more.
Diskriminasi Gender Akibat MinimnyaPengetahuan Kesetaraan Gender Di Kalangan Masyarakat Marisa Putri; Efti Restiana; Dwi Putri Lestarika
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2024): September - Oktober
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/64582k48

Abstract

Gender discrimination is still a significant issue in many countries, including Indonesia. This trend is caused by a variety of factors, the most notable of which being the general public's lack of knowledge on gender equality. The purpose of this article is to examine how much knowledge about gender equality contributes to gender discrimination in the general population. Using literature and research, this article will examine gender discrimination, its causes, and the impact of a lack of understanding of gender in various aspects of life. The findings of the study indicate that increasing public understanding of gender equality can have a significant impact on reducing discrimination.
Kesenjangan Gender Dalam Lapas Kelas II B Bengkulu: (Tentang Fasilitas, Kesehatan, Dan Dukungan Bagi Narapidana Perempuan) Caca Khairunnisa; Ajah Mas Tati Yarti; Dwi Putri Lestarika
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2024): September - Oktober
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/yryh7853

Abstract

This research highlights the gender gap in the Bengkulu Class II B Correctional Institution), especially in terms of providing facilities, health services and support for female prisoners. Prisons are generally designed to meet the needs of the majority of male prisoners, so the specific needs of female prisoners are often overlooked. This study uses a qualitative approach through interviews and observations to understand the experiences of female prisoners in prison. The research results show that the available health facilities do not support the reproductive and psychological health of female prisoners, who often face mental and emotional stress during their detention. These limitations have a negative impact on the welfare of female prisoners and demonstrate the need for correctional policies that are more sensitive to gender needs. It is hoped that these findings will encourage reform of the prison system to make it more inclusive, so that all prisoners, regardless of gender, receive fair treatment and adequate facilities.
Peran Pendidikan Dalam Mengurangi Kesenjangan Gender Di Tempat Kerja Cahaya Dwi Anggola; Firanica Prawita; Dwi Putri Lestarika
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2024): September - Oktober
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/25rjvg28

Abstract

Gender gap in the workplace is a global issue that is still relevant, with significant impacts on the economy and society. This article discusses the role of education as a strategic tool in reducing gender gaps, focusing on how education can empower women and prepare them for an equal workplace. Through an analysis of various educational programs and policies that have been implemented, this article shows that equal access to quality education can improve women's skills, self-confidence, and employment opportunities. In addition, this article also highlights the importance of gender-sensitive education, which not only educates women but also men about gender equality. By providing recommendations for the integration of inclusive curricula and relevant skills training, this article argues that education is an important foundation in creating a fair and equal work environment. Through collective efforts in education, it is hoped that gender gaps in the workplace can be minimized, thereby promoting more inclusive and sustainable economic growth.
Analisis Ketidakadilan Gender Dan Peran Hukum Sebagai Payung Perlindungan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Ranah Pendidikan Yulia Tri Wahyuni; Dwi Putri Lestarika
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2024): September - Oktober
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/hq2vrq34

Abstract

ini membahas ketidakadilan gender dan peran hukum sebagai instrumen untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia. Ketidakadilan gender yang dihadapi perempuan meliputi subordinasi, marjinalisasi, beban ganda, stereotip negatif, dan kekerasan berbasis gender. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan langkah menuju kesetaraan gender sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi literatur, artikel ini mengevaluasi efektivitas hukum dalam menangani ketidakadilan gender. Meskipun terdapat kemajuan dalam regulasi, tantangan dalam implementasi tetap ada. Artikel ini berkontribusi pada pemahaman perlindungan hukum yang efektif dan solusi yang dapat mengurangi kesenjangan gender di masyarakat Indonesia.
Analisis Mendalam tentang Kesenjangan Gender di Indonesia: Perspektif Teori dan Kebijakan Ega Anjellika; Dwi Putri Lestarika
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2024): September - Oktober
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/m0zpx588

Abstract

The gender gap in Indonesia remains a significant issue even though various policies have been implemented to reduce it. This article analyzes the inequality between men and women in the social, economic, educational, and political fields, and explores relevant social theories, such as Structural Functionalism, Feminism, and Institutional Economics. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS) and other reports, the gender gap in Indonesia is still seen in low female labor force participation, inequality in access to education, and income disparities. Policies such as Law No. 13 of 2003 on Manpower and Gender Mainstreaming (PUG) have been enacted, but challenges in patriarchal culture and economic limitations still hamper efforts to achieve equality. This article recommends strengthening gender equality education, policy oversight, and inclusive economic development as strategic steps to reduce the gender gap in Indonesia.  
Co-Authors Ahmad Yasir Irsyahma Ajah Mas Tati Yarti Aldi Prasetiawan Saputra Ayu Putriyana Betrilia Betrilia Caca Khairunnisa Cahaya Dwi Anggola Chaerly Ernanda Safitri Dea Eryan Ananda Efti Restiana Ega Anjellika Elia Fitriani Firanica Prawita Gema Fajar Fitriansyah Gun Ramajayadi Iqbal Haris Maulana Efendi Marisa Putri Muhammad Armada Muhammad Hafizh Aziz Muhammad Ratra Alhabsy Nadia Permata Sari Nakayla Azzahwa Noval Dwi Satria Risma Rahmadani Sindi Hadrian Afrisa Sudirman Sitepu Tiara Okta Yanti Wevy Efticha Sary Yulia Tri Wahyuni