Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Eka Izzatul Muna
Universitas Tidar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada dan Implikasi terhadap Legitimasi Pemerintah Daerah: (Studi Kasus Pilkada Walikota Bekasi 2024) Saskya Widiastuti; Eka Izzatul Muna; Salsabila Alifa Kinanti; Niken Ayu Sekar Sari; Alsa Amitha Nuraeni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7437

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan penyelesaian Pemilihan Walikota Bekasi 2024, serta memperkuatnya terhadap legitimasi pemerintah kota terpilih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji landasan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan penyelenggaraan pemilu tersebut, serta dampak putusannya terhadap kepercayaan masyarakat. Analisis Putusan No. 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 menggunakan metode hukum normatif yang didasarkan pada pendekatan legislatif serta pendekatan berbasis kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berupaya mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan materiil dengan menelaah argumen dan bukti yang diajukan oleh pihak. Permohonan permohonan ditolak karena tidak memenuhi standar hukum dan tidak terdapat bukti pelanggaran yang berdampak signifikan terhadap hasil pemilu. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum atas hasil pemilu daerah sekaligus memperkuat legitimasi formal pemerintah daerah terpilih. Namun tingkat kepercayaan masyarakat tetap ditentukan oleh penilaian masyarakat terhadap integritas proses pemilihan daerah dan kualitas keputusan yang dihasilkan.  
TAHAPAN PEMERIKSAAN DI PTUN : ANALISIS KETIDAKSESUAIAN ANTARA TEORI HUKUM ACARA DAN PRAKTIK DI LAPANGAN Eka Izzatul Muna; Niken Ayu Sekar Sari; Amandha Rezqy; Eko Fitrina
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1872

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan praktik yang terjadi di lapangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 telah mengatur tahapan pemeriksaan secara sistematis guna mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris yang terintegrasi untuk menghubungkan analisis yuridis dengan kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara teori dan praktik disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, ambiguitas norma hukum, tekanan sosial-politik, serta lemahnya efektivitas pelaksanaan putusan. Fenomena ini tampak nyata dalam berbagai sengketa lahan, seperti pada kasus SMAN 1 Bandung, yang mencerminkan lemahnya penerapan hukum acara secara ideal. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kredibilitas lembaga PTUN di mata publik.
Co-Authors Alsa Amitha Nuraeni Amandha Rezqy Eko Fitrina Niken Ayu Sekar Sari Salsabila Alifa Kinanti Saskya Widiastuti