Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyelesaian Adat Pegi Belari Hamil di Luar Nikah Melalui Akta Hukum Adat Dusun Tebo Sri Nurmalinda; Mhd Yadhi Harahap; Abd Mukhsin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7045

Abstract

Tradisi "Pegi Belari" merupakan salah satu bentuk praktik perkawinan adat yang masih berlangsung di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Tradisi ini mengacu pada tindakan sepasang laki-laki dan perempuan yang pergi bersama tanpa melalui proses lamaran resmi untuk melangsungkan pernikahan, yang dalam banyak kasus diawali atau disertai dengan kehamilan di luar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum adat Dusun merespons serta menyelesaikan kasus kehamilan di luar nikah dalam konteks tradisi "Pegi Belari", dengan menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian melalui Akta Perdamaian Adat sebagai instrumen yang diakui dalam komunitas adat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) hukum adat Dusun memiliki mekanisme penyelesaian yang menyeluruh melalui musyawarah adat, pemberian sanksi berupa denda, serta enerbitan Akta Perdamaian; (2) terdapat ketidaksesuaian antara mekanisme adat dengan hukum positif, khususnya terkait pencatatan perkawinan; dan (3) Akta Perdamaian Adat berfungsi sebagai bentuk legitimasi sosial, namun masih memerlukan penguatan pengakuan secara yuridis agar mampu memberikan kepastian hukum secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembentukan regulasi daerah yang dapat mengakomodasi mekanisme adat ke dalam kerangka hukum nasional.
Pemenuhan Hak Nafkah Wajib Dan Madhiyah Melalui Mediasi Non-Litigasi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dan Istri Pasca Perceraian khodijah Khodijahmy; Mhd Yadhi Harahap; Abd Mukhsin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7494

Abstract

Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak nafkah wajib dan madhiyah melalui mekanisme mediasi non-litigasi sebagai upaya perlindungan anak dan istri pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kasus (case approach), penelitian ini menganalisis Kasus Mediasi Nomor 045/MED-NL/PN.JKT-SEL/2024 yang mempertemukan mantan pasangan suami istri dalam sengketa nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, nafkah wajib dan madhiyah memiliki landasan normatif yang kuat baik dalam Al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab fiqh lintas mazhab, maupun dalam UU Perkawinan, KHI, dan UU Perlindungan Anak; kedua, mekanisme mediasi non-litigasi yang mengedepankan prinsip voluntariness, confidentiality, dan self-determination terbukti mampu menghasilkan kesepakatan yang lebih realistis dan tingkat kepatuhan lebih tinggi dibandingkan jalur litigasi; ketiga, implementasi mediasi dalam kasus konkret berhasil menyelesaikan sengketa nafkah senilai Rp 13.320.000,- (nafkah iddah), Rp 30.000.000,- (mut'ah), dan Rp 5.500.000,-/bulan (nafkah anak) melalui empat sesi mediasi yang dialogis dan berbasis kepentingan para pihak. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan mediasi non-litigasi selaras dengan prinsip ishlah dalam Islam dan maqashid al-syariah, khususnya dalam melindungi kemaslahatan perempuan dan anak sebagai pihak paling rentan pasca perceraian.