Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Mesada: Journal of Innovative Research QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Sri Nurmalinda
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Adat Pegi Belari Hamil di Luar Nikah Melalui Akta Hukum Adat Dusun Tebo Sri Nurmalinda; Mhd Yadhi Harahap; Abd Mukhsin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7045

Abstract

Tradisi "Pegi Belari" merupakan salah satu bentuk praktik perkawinan adat yang masih berlangsung di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Tradisi ini mengacu pada tindakan sepasang laki-laki dan perempuan yang pergi bersama tanpa melalui proses lamaran resmi untuk melangsungkan pernikahan, yang dalam banyak kasus diawali atau disertai dengan kehamilan di luar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum adat Dusun merespons serta menyelesaikan kasus kehamilan di luar nikah dalam konteks tradisi "Pegi Belari", dengan menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian melalui Akta Perdamaian Adat sebagai instrumen yang diakui dalam komunitas adat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) hukum adat Dusun memiliki mekanisme penyelesaian yang menyeluruh melalui musyawarah adat, pemberian sanksi berupa denda, serta enerbitan Akta Perdamaian; (2) terdapat ketidaksesuaian antara mekanisme adat dengan hukum positif, khususnya terkait pencatatan perkawinan; dan (3) Akta Perdamaian Adat berfungsi sebagai bentuk legitimasi sosial, namun masih memerlukan penguatan pengakuan secara yuridis agar mampu memberikan kepastian hukum secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembentukan regulasi daerah yang dapat mengakomodasi mekanisme adat ke dalam kerangka hukum nasional.
Penerapan Prinsip Keadilan Substantif dan Kepentingan Anak dalam Harta Bersama (Analisis Putusan No. 82/Pdt.G/2024/PA.Probolinggo) Agung Taufik Wahyuda; Sri Nurmalinda; Ibnu Radwan Siddik Turnip
Mesada: Journal of Innovative Research Vol. 3 No. 1 (2026): January-June
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/1rc3wr81

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan substantif dan kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa harta bersama pasca perceraian pada Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menetapkan objek sengketa sebagai harta bersama yang dibagi sama rata, namun pelaksanaannya ditangguhkan hingga anak dewasa atau menikah. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan terbaik anak diprioritaskan tanpa mengabaikan hak para pihak. Disimpulkan bahwa penerapan hukum bersifat kontekstual dengan menyeimbangkan kepastian hukum dan perlindungan anak, meskipun berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hak.
Perkawinan Campuran Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional Sri Nurmalinda; Sukiati; Iwan Nasution
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.912

Abstract

Perkawinan beda negara atau perkawinan campuran merupakan fenomena hukum yang semakin lazim terjadi seiring meningkatnya mobilitas global dan interaksi lintas batas negara. Di Indonesia, perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mendefinisikannya sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan mengkaji perkawinan beda negara dari dua perspektif utama: hukum nasional Indonesia dan hukum internasional, meliputi syarat, prosedur, akibat hukum terhadap status anak, kewarganegaraan, hak atas tanah, dan harta perkawinan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kompleksitas normatif yang signifikan dalam perkawinan beda negara, terutama menyangkut konflik antara prinsip hukum perdata internasional dengan ketentuan hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi yang lebih baik antara ketentuan hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum internasional untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan perkawinan campuran beserta anak-anaknya.
Co-Authors Abd Mukhsin Agung Taufik Wahyuda Ibnu Radwan Siddik Turnip Iwan Nasution Mhd Yadhi Harahap Sukiati Sukiati