Garuda - Garba Rujukan Digital

Dampak Reuni Sekolah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Urf Riziq Ahmad Pulungan; Abd Mukhsin
Journal of Economics, Law, and Humanities Vol. 4 No. 2 (2025): Economics, Law, and Humanities
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/jelhum.v4i2.5302

This study examines in depth the impact of school reunions on household harmony from the perspective of ‘urf among the community of Gedung Johor Village, Medan City. This phenomenon is important to explore because reunions, which ideally aim to strengthen social ties and expand networks, often become a source of tension within families due to intensive interactions with former classmates, particularly those of the opposite sex. The purpose of this study is to analyze how the community interprets reunions within the context of ‘urf and their implications for family harmony. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews with married couples who attended reunions, religious leaders, and community members, complemented by field observations and documentation. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that most residents of Gedung Johor consider reunions to be ‘urf sahih when conducted with proper manners, transparency with spouses, and without neglecting family responsibilities. However, reunions that lead to jealousy, distrust, or infidelity—resulting in household conflict—are viewed as ‘urf fasid because they contradict Islamic principles and social norms. Thus, reunions should be carried out within the boundaries of religious values and local culture to remain a means of strengthening social ties and avoiding harm to family harmony.

Penyelesaian Adat Pegi Belari Hamil di Luar Nikah Melalui Akta Hukum Adat Dusun Tebo Sri Nurmalinda; Mhd Yadhi Harahap; Abd Mukhsin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7045

Tradisi "Pegi Belari" merupakan salah satu bentuk praktik perkawinan adat yang masih berlangsung di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Tradisi ini mengacu pada tindakan sepasang laki-laki dan perempuan yang pergi bersama tanpa melalui proses lamaran resmi untuk melangsungkan pernikahan, yang dalam banyak kasus diawali atau disertai dengan kehamilan di luar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum adat Dusun merespons serta menyelesaikan kasus kehamilan di luar nikah dalam konteks tradisi "Pegi Belari", dengan menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian melalui Akta Perdamaian Adat sebagai instrumen yang diakui dalam komunitas adat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) hukum adat Dusun memiliki mekanisme penyelesaian yang menyeluruh melalui musyawarah adat, pemberian sanksi berupa denda, serta enerbitan Akta Perdamaian; (2) terdapat ketidaksesuaian antara mekanisme adat dengan hukum positif, khususnya terkait pencatatan perkawinan; dan (3) Akta Perdamaian Adat berfungsi sebagai bentuk legitimasi sosial, namun masih memerlukan penguatan pengakuan secara yuridis agar mampu memberikan kepastian hukum secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembentukan regulasi daerah yang dapat mengakomodasi mekanisme adat ke dalam kerangka hukum nasional.

Pemenuhan Hak Nafkah Wajib Dan Madhiyah Melalui Mediasi Non-Litigasi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dan Istri Pasca Perceraian khodijah Khodijahmy; Mhd Yadhi Harahap; Abd Mukhsin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7494

Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak nafkah wajib dan madhiyah melalui mekanisme mediasi non-litigasi sebagai upaya perlindungan anak dan istri pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kasus (case approach), penelitian ini menganalisis Kasus Mediasi Nomor 045/MED-NL/PN.JKT-SEL/2024 yang mempertemukan mantan pasangan suami istri dalam sengketa nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, nafkah wajib dan madhiyah memiliki landasan normatif yang kuat baik dalam Al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab fiqh lintas mazhab, maupun dalam UU Perkawinan, KHI, dan UU Perlindungan Anak; kedua, mekanisme mediasi non-litigasi yang mengedepankan prinsip voluntariness, confidentiality, dan self-determination terbukti mampu menghasilkan kesepakatan yang lebih realistis dan tingkat kepatuhan lebih tinggi dibandingkan jalur litigasi; ketiga, implementasi mediasi dalam kasus konkret berhasil menyelesaikan sengketa nafkah senilai Rp 13.320.000,- (nafkah iddah), Rp 30.000.000,- (mut'ah), dan Rp 5.500.000,-/bulan (nafkah anak) melalui empat sesi mediasi yang dialogis dan berbasis kepentingan para pihak. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan mediasi non-litigasi selaras dengan prinsip ishlah dalam Islam dan maqashid al-syariah, khususnya dalam melindungi kemaslahatan perempuan dan anak sebagai pihak paling rentan pasca perceraian.

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN OBJEK WARIS MELALUI MEDIASI DAN AKTA PERDAMAIAN Mukhlis Tri Mulya Marpaung; Mhd Yadi Harahap; Abd Mukhsin
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9063

Sengketa waris dalam keluarga Muslim di Indonesia kerap menimbulkan konflik berkepanjangan apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme yang tepat, terutama ketika harta peninggalan tidak terdokumentasi dengan baik dan terdapat perbedaan kepentingan antara ahli waris dari perkawinan berbeda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data terdiri atas data primer berupa rekonstruksi fakta kasus dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, kitab fikih waris, dan literatur hukum keluarga Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, proses musyawarah yang dipimpin oleh tokoh yang memiliki otoritas hukum dan moral mampu menggeser kesepakatan dari pembagian faraidh menuju pembagian sama rata atas dasar pertimbangan keadilan sosial dan penghargaan terhadap jasa pengasuhan; kedua, penundaan penjualan rumah disepakati guna melindungi hak tempat tinggal istri almarhum; ketiga, formalisasi kesepakatan melalui akta perdamaian notariil memberikan kepastian hukum yang mengikat. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan musyawarah berbasis nilai kearifan lokal dan ajaran Islam dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa keluarga yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan.

PERLINDUNGAN KEPENTINGAN TERBAIK ANAK MELALUI MEDIASI NON LITIGASI DALAM SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN Nurmalia Tara; Mhd Yadhi Harahap; Abd Mukhsin
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 1 (2026): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v7i1.3170

This study is based on the increasing number of child custody (hadhanah) disputes after divorce in Indonesia, which highlights the limitations of litigation-based dispute resolution, particularly in terms of time, cost, and the psychological impact on children. Therefore, there is a need for alternative dispute resolution mechanisms that are more oriented toward the best interests of the child. This study aims to analyze out-of-court child custody dispute resolution within the Indonesian legal system and to assess the effectiveness of non-litigation mediation based on the child’s best interests through a case study of Non-Litigation Mediation Deed Number 078/AKTA-MED/LMKN-JKT/V/2024 issued by the Lembaga Mediasi Keluarga Nusantara (LMKN) Jakarta. The research method used is normative-empirical legal research with a statutory approach and case study analysis. The data are analyzed through the study of positive legal norms, legal doctrines, and the practice of child custody dispute resolution through non-litigation mediation. The findings show that the Indonesian legal system has provided a fairly comprehensive legal foundation for Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanisms through Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. There are five forms of ADR used in child custody disputes, namely negotiation, family mediation, conciliation, customary deliberation, and institutional counseling. The LMKN case study demonstrates that a child-inclusive mediation model involving a psychologist co-mediator can produce more comprehensive agreements, including the application of joint legal custody with primary physical custody and a parenting schedule that is more adaptive to the child’s needs. The findings also indicate that the joint legal custody model combined with primary physical custody can be integrated with the concept of hadhanah in Islamic law, particularly within the framework of maqāṣid al-sharī’ah and the principle of child welfare (maslahah al-walad), and is therefore not contrary to Islamic law as long as it prioritizes the best interests of the child. This study concludes that child psychology-based non-litigation mediation is an effective dispute resolution model; however, it still faces challenges such as the absence of a specific family mediation regulation, low public literacy regarding ADR, and the limited number of certified mediators.

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN OBJEK WARIS MELALUI MEDIASI DAN AKTA PERDAMAIAN Mukhlis Tri Mulya Marpaung; Mhd Yadi Harahap; Abd Mukhsin
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9063

Sengketa waris dalam keluarga Muslim di Indonesia kerap menimbulkan konflik berkepanjangan apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme yang tepat, terutama ketika harta peninggalan tidak terdokumentasi dengan baik dan terdapat perbedaan kepentingan antara ahli waris dari perkawinan berbeda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data terdiri atas data primer berupa rekonstruksi fakta kasus dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, kitab fikih waris, dan literatur hukum keluarga Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, proses musyawarah yang dipimpin oleh tokoh yang memiliki otoritas hukum dan moral mampu menggeser kesepakatan dari pembagian faraidh menuju pembagian sama rata atas dasar pertimbangan keadilan sosial dan penghargaan terhadap jasa pengasuhan; kedua, penundaan penjualan rumah disepakati guna melindungi hak tempat tinggal istri almarhum; ketiga, formalisasi kesepakatan melalui akta perdamaian notariil memberikan kepastian hukum yang mengikat. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan musyawarah berbasis nilai kearifan lokal dan ajaran Islam dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa keluarga yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search