Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara JUDGE: Jurnal Hukum Teknovokasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Hairul Saleh Satrul
Universitas Negeri Makassar
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penguatan Digital Legal Awareness Berbasis UU ITE bagi Siswa SMA Negeri 9 Gowa dalam Pencegahan Cyberbullying Riskawati Riskawati; Puspitasari Rusdi; Erlika Sari; Nur Hafizal Hasanah; Hairul Saleh Satrul
TEKNOVOKASI : Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 4: Issue 1 (Januari 2026)
Publisher : Jurusan Teknik Informatika dan Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59562/sp85sj27

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan pelajar, salah satunya meningkatnya kasus cyberbullying di kalangan siswa SMA. Digital Legal Awareness dalam penelitian ini dimaknai sebagai kesadaran siswa terhadap aspek hukum, etika digital, dan konsekuensi penggunaan media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMA Negeri 9 Gowa dengan melibatkan 50 siswa kelas X dan XI. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap jenis delik ITE dari rata-rata skor 45 menjadi 82, pemahaman etika digital dari 55 menjadi 90, serta pemahaman prosedur penanganan kasus cyberbullying dari 30 menjadi 78. Kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman siswa mengenai penggunaan media digital yang bijak dan bertanggung jawab. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA mengenai aturan hukum, etika bermedia digital, serta dampak hukum dari tindakan cyberbullying. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, penyuluhan, dan diskusi interaktif yang melibatkan siswa secara aktif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa terhadap pentingnya penggunaan media digital secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penguatan Digital Legal Awareness berbasis UU ITE terbukti efektif dalam membentuk sikap dan perilaku siswa yang lebih sadar hukum serta mampu mencegah terjadinya cyberbullying di lingkungan sekolah. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model edukasi berkelanjutan dalam menciptakan budaya digital yang sehat, aman, dan berintegritas di kalangan pelajar.
Kekerasan Berbahasa sebagai Kejahatan Sosial: Sebuah Kajian Kriminologi Hairul Saleh Satrul; Heri Tahir; Ririn Nurfaathirany Heri
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 13, No 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v13i2.35457

Abstract

Bahasa telah mengalami pergeseran makna dari sekadar sarana komunikasi menjadi instrumen agresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonseptualisasikan kekersan berbahasa sebagai suatu bentuk kejahatan sosial melalui pendekatan kriminologi. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis fenomena tersebut melalui sintesis tiga teori kunci dalam kriminologi, yakni Teori Labeling, Teori Konflik, dan Teori Kontrol Sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan berbahasa bukanlah sekadar pelanggaran etika semata, tapi merupakan kejahatan simbolik yang menimbulkan kerugian sosial yang kompleks. Dampak ditimbulkan bersifat multidimensional, mulai dari erosi kepercayaan sosial, normalisasi kekerasan verbal, trauma psikologis pada korban, hingga fragmentasi dan polarisasi masyarakat. Dalam konteks ruang digital, kekerasan ini semakin masif dan problematis akibat karakteristik medium yang memungkinkan difusi ruang tanpa batas, potensi viralitas yang tinggi, dan fenomena pseudonimitas yang mengurangi tanggung jawab individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perspektif kriminologi memberikan lensa teoretis yang komprehensif dan relevan untuk memahami akar permasalahan, mekanisme, serta dampak sistematis dari kekerasan berbahasa, sekaligus menegaskan urgensi untuk menanganinya secara serius setara dengan bentuk-bentuk kejahatan konvensional lainnya, tidak hanya melalui pendekatan hukum yang represif semata, tetapi juga melalui berbagai upaya preventif-edukatif yang berkelanjutan.Language has undergone a shift in meaning from merely a means of communication to an instrument of aggression. This study aims to conceptualize verbal violence as a form of social crime through a criminological approach. Using a literature study method, this research analyzes the phenomenon through a synthesis of three key theories in criminology: Labeling Theory, Conflict Theory, and Social Control Theory. The results indicate that verbal violence is not merely an ethical violation but constitutes a symbolic crime that inflicts complex social harm. Its impacts are multidimensional, ranging from the erosion of social trust, normalization of verbal aggression, psychological trauma to victims, to societal fragmentation and polarization. Within the digital sphere, this violence becomes increasingly massive and problematic due to the characteristics of the medium that enable boundless spatial diffusion, high virality potential, and pseudonymity that diminishes individual accountability. This study concludes that the criminological perspective provides a comprehensive and relevant theoretical lens to understand the root causes, mechanisms, and systematic impacts of verbal violence, while emphasizing the urgency to address it as seriously as conventional crimes, not only through repressive legal approaches but also through various sustainable preventive-educational measures.
Transformasi Budaya Kewargaan di Era Digital: Studi Budaya Makassar dan Ambon Susi Anita Patmawati; Hairul Saleh Satrul; Rismawati Rismawati; Muhammad Asriadi
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 13, No 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v13i2.35460

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi budaya kewargaan di era digital dalam konteks budaya Makassar dan Ambon. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis systematic literature review, data diperoleh dari sepuluh artikel ilmiah yang relevan mengenai transformasi budaya, kewargaan digital, dan pendidikan kewarganegaraan. Hasil analisis menunjukkan lima bentuk utama transformasi budaya kewargaan: pergeseran dari kewargaan pasif menuju partisipatif, transisi identitas tunggal menjadi majemuk, penguatan budaya inklusivitas, adaptasi kewargaan konvensional menuju bentuk digital, serta pergeseran makna kewargaan dari formalitas hukum menuju etika publik. Nilai-nilai lokal seperti Siri’ na Pacce, Sipakatau, dan Pela Gandong terbukti memainkan peran sentral dalam menumbuhkan etika kewargaan reflektif dan solidaritas sosial di tengah arus globalisasi digital. Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai agen transformatif melalui penerapan kurikulum kontekstual, pedagogi reflektif-partisipatif, dan integrasi nilai lokal dalam bingkai global. Temuan ini memperkuat konsep technological citizenship dan multicultural civic education sebagai kerangka teoritis baru bagi pengembangan kewargaan digital yang beretika dan berkeadaban. Implikasi penelitian menegaskan perlunya penguatan literasi digital, etika publik, dan pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai lokal untuk membentuk warga negara yang kritis, adaptif, dan inklusif dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi.This study aims to analyze the transformation of civic culture in the digital era in the context of Makassar and Ambon culture.. Through a qualitative-descriptive approach based on a systematic literature review, data were obtained from ten relevant scientific articles on cultural transformation, digital citizenship, and citizenship education. The analysis results indicate five primary forms of citizenship culture transformation: a shift from passive to participatory citizenship, the transition from a single to a plural identity, the strengthening of a culture of inclusivity, the adaptation of conventional citizenship to a digital form, and the shift in the meaning of citizenship from legal formality to public ethics. Local values, such as Siri' na Pacce, Sipakatau, and Pela Gandong, have been shown to play a central role in fostering reflective citizenship ethics and social solidarity amidst the flow of digital globalization. Citizenship Education functions as a transformative agent through the application of a contextual curriculum, reflective-participatory pedagogy, and the integration of local values within a global framework. These findings strengthen the concepts of technological citizenship and multicultural civic education as new theoretical frameworks for the development of ethical and civilized digital citizenship. The implications of the research underscore the need to enhance digital literacy, public ethics, and local value-based citizenship education to foster critical, adaptive, and inclusive citizens who can effectively face the challenges of globalization and digitalization.
Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Debt Collector dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Erlika Sari; Puspitasari Rusdi; Hairul Saleh Satrul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2083

Abstract

Consumer protection stipulates that every consumer has the right to obtain legal protection and fair dispute resolution mechanisms, as provided in Article 4 letter (e) of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. In Indonesia, there has been a significant increase in public interest in purchasing vehicles through credit schemes offered by financing companies, which has given rise to various legal issues. In many cases, debtors experience default (wanprestasi). This condition has led most financing companies (leasing companies) to employ third parties, commonly referred to as debt collectors, to conduct debt collection activities against consumers (debtors). However, in practice, numerous incidents have occurred in which consumers’ fiduciary objects are forcibly repossessed due to delayed installment payments. This study examines the legal protection afforded to consumers in the repossession of fiduciary collateral objects, as well as the constraints and recommendations necessary to ensure compliance with the applicable laws and regulations. This research employs a normative juridical approach, conducted by examining statutory regulations related to the actions of debt collectors in the repossession of fiduciary objects. The results of the study indicate that the execution of fiduciary collateral objects may only be carried out if there is a voluntary agreement between the creditor and the debtor, or through a court decision. Therefore, actions undertaken by third parties or debt collectors that involve the forcible repossession of vehicles without a clear and lawful legal basis constitute a violation of the law.
KONTRUKSI MASKULINITAS DAN SUBKULTUR KEKERASAN (STUDI KRIMINOLOGIS ATAS FENOMENA "BUSUR" DI KALANGAN REMAJA KOTA MAKASSAR) Hairul Saleh Satrul
SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara Vol. 5 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sabana.v5i1.7919

Abstract

This study aims to examine the phenomenon of juvenile violence using homemade arrows (busur) in Makassar City through criminological and sociological lenses. The high rate of street crime poses a serious threat to urban community security. This research employs a literature review method by collecting secondary data from various journal articles, textbooks, legal documents, and police reports. The analysis results indicate that this phenomenon is rooted in the distortion of local wisdom Siri' Na Pacce, which is misinterpreted as a justification for communal revenge. Additionally, the construction of hegemonic masculinity drives adolescent boys to prove their bravery through physical aggression and the use of homemade weapons. This subculture of violence is further reinforced by urban spatial segregation ("anak lorong"), the ease of weapon assembly, and widespread provocation via social media. The conclusion of this study emphasizes that repressive law enforcement approaches are insufficiently effective due to the constraints of the Juvenile Criminal Justice System Law (SPPA). The implication is that holistic social policy engineering, such as optimizing the Jagai Anakta program and providing vocational spaces, is required to reintegrate adolescents into conventional and positive social bonds.
Co-Authors Erlika Sari HERI TAHIR Muhammad Asriadi Nur Hafizal Hasanah Puspitasari Rusdi Ririn Nurfaathirany Heri Riskawati Riskawati Rismawati Rismawati Susi Anita Patmawati