Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PENGABDI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat IPTEK: Jurnal Hasil Pengabdian kepada Masyarakat INSIGHT: Indonesian Journal of Social Studies and Humanities Seminar Nasional Hasil Penelitian LP2M UNM Jurnal Cendekia Ilmiah Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia
Ririn Nurfaathirany Heri
Universitas Negeri Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Analisis Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Makassar Heri Tahir; Ririn Nurfaathirany Heri; St. Junaeda
Seminar Nasional LP2M UNM SEMINAR NASIONAL 2022 : PROSIDING EDISI 6
Publisher : Seminar Nasional LP2M UNM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.147 KB)

Abstract

Abstrak. Perkara kekerasan seksual sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, hukum, religi dan adat istiadat, nilai etika, dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi perdadaban dan keadaban sekaliapun dalam era globalisasi yang menjunjung tinggi kebebasan masih menjadi pertanyaan besar. Apakah kekerasan seksual itu dapat ditinjau dari berbagai dimensi nilai dan disiplin ilmu. Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan perguruan tinggi kian mencuat satu persatu. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan Pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori. Kesiapan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi khususnya di Universitas Negeri Makassar saat penelitian dilakukan belum begitu optimal karena masih dalam tahapan proses pembentukan dan perekrutan, mengingat Permendikbud masih sangat baru. Universitas Negeri Makassar telah menangani beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Saat penelitian dilakukan satuan tugas (satgas) kekerasan seksual di Universitas Negeri Makassar merupakan satgas yang bersifat ad-hoc. Kata Kunci: Kekerasan Seksuak, Kekerasan Kampus, Pola Patriarki
Tindak Kekerasan yang Melibatkan Anak di Satuan Pendidikan Ririn Nurfaathirany Heri
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 4: Juni 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i4.4018

Abstract

Violence in the world of education is increasing both in quantity and quality. This raises questions regarding the quality of education provided to students and teaching staff. As an effort to prevent and handle violence in the educational unit environment, regulations have been made to improve it through the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia Number 46 of 2023 concerning Prevention and Handling of Violence in the Education Unit Environment, which regulates the types of violence in the school environment, including violence physical, psychological, bullying, sexual violence, discrimination and intolerance, policies that contain violence and other forms of violence which include students, educators, education staff, parents/guardians, school committees, and communities who have mild, moderate to severe consequences of sanctions .
Penyuluhan Hukum dan Dialog Interaktif sebagai Upaya Pencegahan Perundungan di Kota Makassar Ririn Nurfaathirany Heri; Heri Tahir; Muhammad Aswan; St. Junaeda
PENGABDI PENGABDI: VOL. 7, NO.1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pengabdi.v7i1.86621

Abstract

Abstrak. Kekerasan Bullying (perundungan) merupakan salah satu bentuk kekerasan sosial yang masih sering terjadi di lingkungan masyarakat dan pendidikan serta berdampak terhadap kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan karakter korban. Fenomena bullying tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga verbal, sosial, dan cyberbullying yang semakin berkembang seiring penggunaan media sosial. Permasalahan utama yang ditemukan di masyarakat adalah masih rendahnya pemahaman mengenai bentuk-bentuk bullying, dampak hukum yang ditimbulkan, serta lemahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap tindakan perundungan. Selain itu, sebagian masyarakat masih menganggap bullying sebagai candaan biasa sehingga penanganannya belum dilakukan secara serius. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui Penyuluhan dan Dialog Interaktif Luar Studio bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia Pro 1 Makassar di Jl. Banta-bantaeng Lorong 2 Makassar pada 13 Juli 2025. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan hukum, ceramah edukasi, dan dialog interaktif bersama masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya bullying serta pentingnya membangun lingkungan sosial yang aman dan bebas kekerasan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk bullying, dampak psikologis korban, serta langkah pencegahan dan penanganannya. Dialog interaktif juga mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun budaya anti kekerasan melalui penguatan pendidikan karakter, pengawasan media sosial, dan keterlibatan keluarga serta lingkungan sosial dalam pencegahan bullying. Kata Kunci: bullying, anti kekerasan, penyuluhan hukum, pengabdian masyarakat, perlindungan anak.
Eksplorasi Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Perbedaan Paradigmatik, Objek Kajian, dan Implementasinya dalam Penulisan Hukum Muhammad Aswan; Heri Tahir; Ririn Nurfaathirany Heri; St. Junaeda; Nasihin Nasihin
IPTEK: Jurnal Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5, No 3 (2026): IPTEK: Jurnal Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Univeristas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/iptek.v5i3.86624

Abstract

Abstrak. Perkembangan penelitian hukum di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan yang semakin besar terhadap pemahaman metodologi penelitian hukum yang tepat, khususnya penelitian hukum normatif dan empiris. Namun dalam praktik akademik, masih banyak mahasiswa hukum mengalami kesulitan membedakan paradigma, objek kajian, pendekatan, sumber data, dan orientasi analisis dari kedua metode tersebut. Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara rumusan masalah, metode penelitian, dan argumentasi hukum dalam penulisan karya ilmiah hukum. Oleh sebab itu, penguatan pemahaman metodologi penelitian hukum menjadi penting untuk membangun karya ilmiah yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode edukatif dan partisipatif dalam bentuk “Kelas Kepenulisan Hukum” yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin Cabang Makassar Timur di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui ceramah akademik dan diskusi interaktif yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Aswan mengenai perbandingan penelitian hukum normatif dan empiris serta implementasinya dalam penulisan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakteristik penelitian hukum normatif dan empiris, termasuk pendekatan penelitian, penggunaan sumber data, serta relevansi metodologi dalam membangun argumentasi hukum. Kegiatan ini juga meningkatkan kemampuan peserta dalam menentukan metode penelitian yang tepat sesuai karakteristik permasalahan hukum yang dikaji. Kata Kunci: penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, metodologi penelitian hukum, penulisan hukum, argumentasi hukum.
Forensik Digital dan Pembuktian Siber: Menakar Keabsahan Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana Heri Tahir; Ririn Nurfaathirany Heri
INSIGHT: Indonesian Journal Social Studies and Humanities Vol 6, No 1 (2026): INSIGHT: Indonesian Journal Social Studies and Humanities
Publisher : INSIGHT: Indonesian Journal Social Studies and Humanities

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/.v6i1.86200

Abstract

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi kejahatan dari bentuk konvensional menuju tindak pidana berbasis digital yang bersifat virtual, lintas yurisdiksi, dan sulit dibuktikan. Secara normatif (das sollen), sistem hukum pidana di Indonesia menghendaki adanya kepastian hukum dan efektivitas pembuktian terhadap setiap tindak pidana, termasuk kejahatan siber, melalui pengakuan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun dalam praktiknya (das sein), proses pembuktian tindak pidana siber menghadapi berbagai tantangan, seperti karakter bukti digital yang mudah dimodifikasi, bersifat volatil, tersebar lintas negara, serta sulitnya mengidentifikasi pelaku anonim dalam ruang siber. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan literatur terkait cybercrime serta digital forensics, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang sah dan mandiri dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia, yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Keabsahan bukti digital sangat ditentukan oleh penerapan Chain of Custody, proses akuisisi forensik, penggunaan write-blocker, serta verifikasi integritas melalui nilai hash. Selain itu, ahli forensik digital memegang peran penting dalam menjelaskan validitas dan reliabilitas alat bukti elektronik di persidangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuktian tindak pidana siber memerlukan adaptasi hukum acara pidana, penguatan kapasitas digital forensics, serta harmonisasi regulasi guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum di era digital. Kata Kunci : Cybercrime; Bukti Elektronik; Digital Forensics; Chain of Custody; Pembuktian Digital; UU ITE.
Children’s Legal Protection in Landfill-Affected Communities: State Responsibility Analysis in Makassar City Ririn Nurfaathirany Heri; Maya Kasmita; Muhammad Aswan; Andi Mutya; Siti Fatimah Nur Syachriani
Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia Vol. 7 No. 3 (2026): Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59784/glosains.v7i3.666

Abstract

Background: Landfill-affected communities face compounded socio-economic challenges that extend beyond technical environmental management and disproportionately affect children and other vulnerable groups living in surrounding areas. Objective: This study examines the normative framework for the legal protection of children and vulnerable groups surrounding the Tamangapa Landfill in Makassar City and critically evaluates the responsibilities of the state and local government in mitigating the associated socio-economic impacts. Methods: This study employs a normative-empirical method with legislative and conceptual approaches, supported by empirical data on landfill management conditions and the social life of surrounding communities. Results: The findings indicate that the management of the Tamangapa Landfill, which is still dominated by an open dumping system, combined with high waste volumes and the community’s economic dependence on informal waste-related activities, has created structural vulnerabilities for children and vulnerable groups. These include increased health risks, the normalization of child labor, and limited access to basic services. Normatively, this condition reflects the suboptimal fulfillment of state and local government obligations as duty bearers in ensuring children’s rights and the protection of vulnerable groups, as mandated in the 1945 Constitution, the Child Protection Law, and applicable waste management legislation. Conclusion: This study underscores that sustainable landfill governance must be integrated with obligations to protect children and vulnerable groups, necessitating policy reforms that embed human rights standards within waste management frameworks.
Co-Authors Andi Mutya HERI TAHIR Maya Kasmita Muhammad Aswan Nasihin Nasihin Siti Fatimah Nur Syachriani St. Junaeda