Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PENGABDI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) IPTEK: Jurnal Hasil Pengabdian kepada Masyarakat INSIGHT: Indonesian Journal of Social Studies and Humanities Seminar Nasional Hasil Penelitian LP2M UNM Jurnal Lamellong: Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Cendekia Ilmiah Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia
Ririn Nurfaathirany Heri
Universitas Negeri Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Analisis Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Makassar Heri Tahir; Ririn Nurfaathirany Heri; St. Junaeda
Seminar Nasional LP2M UNM SEMINAR NASIONAL 2022 : PROSIDING EDISI 6
Publisher : Seminar Nasional LP2M UNM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.147 KB)

Abstract

Abstrak. Perkara kekerasan seksual sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, hukum, religi dan adat istiadat, nilai etika, dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi perdadaban dan keadaban sekaliapun dalam era globalisasi yang menjunjung tinggi kebebasan masih menjadi pertanyaan besar. Apakah kekerasan seksual itu dapat ditinjau dari berbagai dimensi nilai dan disiplin ilmu. Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan perguruan tinggi kian mencuat satu persatu. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan Pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori. Kesiapan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi khususnya di Universitas Negeri Makassar saat penelitian dilakukan belum begitu optimal karena masih dalam tahapan proses pembentukan dan perekrutan, mengingat Permendikbud masih sangat baru. Universitas Negeri Makassar telah menangani beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Saat penelitian dilakukan satuan tugas (satgas) kekerasan seksual di Universitas Negeri Makassar merupakan satgas yang bersifat ad-hoc. Kata Kunci: Kekerasan Seksuak, Kekerasan Kampus, Pola Patriarki
Tindak Kekerasan yang Melibatkan Anak di Satuan Pendidikan Ririn Nurfaathirany Heri
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 4: Juni 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i4.4018

Abstract

Violence in the world of education is increasing both in quantity and quality. This raises questions regarding the quality of education provided to students and teaching staff. As an effort to prevent and handle violence in the educational unit environment, regulations have been made to improve it through the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia Number 46 of 2023 concerning Prevention and Handling of Violence in the Education Unit Environment, which regulates the types of violence in the school environment, including violence physical, psychological, bullying, sexual violence, discrimination and intolerance, policies that contain violence and other forms of violence which include students, educators, education staff, parents/guardians, school committees, and communities who have mild, moderate to severe consequences of sanctions .
Penyuluhan Hukum dan Dialog Interaktif sebagai Upaya Pencegahan Perundungan di Kota Makassar Ririn Nurfaathirany Heri; Heri Tahir; Muhammad Aswan; St. Junaeda
PENGABDI PENGABDI: VOL. 7, NO.1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pengabdi.v7i1.86621

Abstract

Abstrak. Kekerasan Bullying (perundungan) merupakan salah satu bentuk kekerasan sosial yang masih sering terjadi di lingkungan masyarakat dan pendidikan serta berdampak terhadap kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan karakter korban. Fenomena bullying tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga verbal, sosial, dan cyberbullying yang semakin berkembang seiring penggunaan media sosial. Permasalahan utama yang ditemukan di masyarakat adalah masih rendahnya pemahaman mengenai bentuk-bentuk bullying, dampak hukum yang ditimbulkan, serta lemahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap tindakan perundungan. Selain itu, sebagian masyarakat masih menganggap bullying sebagai candaan biasa sehingga penanganannya belum dilakukan secara serius. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui Penyuluhan dan Dialog Interaktif Luar Studio bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia Pro 1 Makassar di Jl. Banta-bantaeng Lorong 2 Makassar pada 13 Juli 2025. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan hukum, ceramah edukasi, dan dialog interaktif bersama masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya bullying serta pentingnya membangun lingkungan sosial yang aman dan bebas kekerasan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk bullying, dampak psikologis korban, serta langkah pencegahan dan penanganannya. Dialog interaktif juga mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun budaya anti kekerasan melalui penguatan pendidikan karakter, pengawasan media sosial, dan keterlibatan keluarga serta lingkungan sosial dalam pencegahan bullying. Kata Kunci: bullying, anti kekerasan, penyuluhan hukum, pengabdian masyarakat, perlindungan anak.
Eksplorasi Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Perbedaan Paradigmatik, Objek Kajian, dan Implementasinya dalam Penulisan Hukum Muhammad Aswan; Heri Tahir; Ririn Nurfaathirany Heri; St. Junaeda; Nasihin Nasihin
IPTEK: Jurnal Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5, No 3 (2026): IPTEK: Jurnal Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Univeristas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/iptek.v5i3.86624

Abstract

Abstrak. Perkembangan penelitian hukum di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan yang semakin besar terhadap pemahaman metodologi penelitian hukum yang tepat, khususnya penelitian hukum normatif dan empiris. Namun dalam praktik akademik, masih banyak mahasiswa hukum mengalami kesulitan membedakan paradigma, objek kajian, pendekatan, sumber data, dan orientasi analisis dari kedua metode tersebut. Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara rumusan masalah, metode penelitian, dan argumentasi hukum dalam penulisan karya ilmiah hukum. Oleh sebab itu, penguatan pemahaman metodologi penelitian hukum menjadi penting untuk membangun karya ilmiah yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode edukatif dan partisipatif dalam bentuk “Kelas Kepenulisan Hukum” yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin Cabang Makassar Timur di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui ceramah akademik dan diskusi interaktif yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Aswan mengenai perbandingan penelitian hukum normatif dan empiris serta implementasinya dalam penulisan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakteristik penelitian hukum normatif dan empiris, termasuk pendekatan penelitian, penggunaan sumber data, serta relevansi metodologi dalam membangun argumentasi hukum. Kegiatan ini juga meningkatkan kemampuan peserta dalam menentukan metode penelitian yang tepat sesuai karakteristik permasalahan hukum yang dikaji. Kata Kunci: penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, metodologi penelitian hukum, penulisan hukum, argumentasi hukum.
Forensik Digital dan Pembuktian Siber: Menakar Keabsahan Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana Heri Tahir; Ririn Nurfaathirany Heri
INSIGHT: Indonesian Journal Social Studies and Humanities Vol 6, No 1 (2026): INSIGHT: Indonesian Journal Social Studies and Humanities
Publisher : INSIGHT: Indonesian Journal Social Studies and Humanities

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/.v6i1.86200

Abstract

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi kejahatan dari bentuk konvensional menuju tindak pidana berbasis digital yang bersifat virtual, lintas yurisdiksi, dan sulit dibuktikan. Secara normatif (das sollen), sistem hukum pidana di Indonesia menghendaki adanya kepastian hukum dan efektivitas pembuktian terhadap setiap tindak pidana, termasuk kejahatan siber, melalui pengakuan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun dalam praktiknya (das sein), proses pembuktian tindak pidana siber menghadapi berbagai tantangan, seperti karakter bukti digital yang mudah dimodifikasi, bersifat volatil, tersebar lintas negara, serta sulitnya mengidentifikasi pelaku anonim dalam ruang siber. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan literatur terkait cybercrime serta digital forensics, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang sah dan mandiri dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia, yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Keabsahan bukti digital sangat ditentukan oleh penerapan Chain of Custody, proses akuisisi forensik, penggunaan write-blocker, serta verifikasi integritas melalui nilai hash. Selain itu, ahli forensik digital memegang peran penting dalam menjelaskan validitas dan reliabilitas alat bukti elektronik di persidangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuktian tindak pidana siber memerlukan adaptasi hukum acara pidana, penguatan kapasitas digital forensics, serta harmonisasi regulasi guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum di era digital. Kata Kunci : Cybercrime; Bukti Elektronik; Digital Forensics; Chain of Custody; Pembuktian Digital; UU ITE.
Children’s Legal Protection in Landfill-Affected Communities: State Responsibility Analysis in Makassar City Ririn Nurfaathirany Heri; Maya Kasmita; Muhammad Aswan; Andi Mutya; Siti Fatimah Nur Syachriani
Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia Vol. 7 No. 3 (2026): Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59784/glosains.v7i3.666

Abstract

Background: Landfill-affected communities face compounded socio-economic challenges that extend beyond technical environmental management and disproportionately affect children and other vulnerable groups living in surrounding areas. Objective: This study examines the normative framework for the legal protection of children and vulnerable groups surrounding the Tamangapa Landfill in Makassar City and critically evaluates the responsibilities of the state and local government in mitigating the associated socio-economic impacts. Methods: This study employs a normative-empirical method with legislative and conceptual approaches, supported by empirical data on landfill management conditions and the social life of surrounding communities. Results: The findings indicate that the management of the Tamangapa Landfill, which is still dominated by an open dumping system, combined with high waste volumes and the community’s economic dependence on informal waste-related activities, has created structural vulnerabilities for children and vulnerable groups. These include increased health risks, the normalization of child labor, and limited access to basic services. Normatively, this condition reflects the suboptimal fulfillment of state and local government obligations as duty bearers in ensuring children’s rights and the protection of vulnerable groups, as mandated in the 1945 Constitution, the Child Protection Law, and applicable waste management legislation. Conclusion: This study underscores that sustainable landfill governance must be integrated with obligations to protect children and vulnerable groups, necessitating policy reforms that embed human rights standards within waste management frameworks.
Kekerasan Berbahasa sebagai Kejahatan Sosial: Sebuah Kajian Kriminologi Hairul Saleh Satrul; Heri Tahir; Ririn Nurfaathirany Heri
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 13, No 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v13i2.35457

Abstract

Bahasa telah mengalami pergeseran makna dari sekadar sarana komunikasi menjadi instrumen agresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonseptualisasikan kekersan berbahasa sebagai suatu bentuk kejahatan sosial melalui pendekatan kriminologi. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis fenomena tersebut melalui sintesis tiga teori kunci dalam kriminologi, yakni Teori Labeling, Teori Konflik, dan Teori Kontrol Sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan berbahasa bukanlah sekadar pelanggaran etika semata, tapi merupakan kejahatan simbolik yang menimbulkan kerugian sosial yang kompleks. Dampak ditimbulkan bersifat multidimensional, mulai dari erosi kepercayaan sosial, normalisasi kekerasan verbal, trauma psikologis pada korban, hingga fragmentasi dan polarisasi masyarakat. Dalam konteks ruang digital, kekerasan ini semakin masif dan problematis akibat karakteristik medium yang memungkinkan difusi ruang tanpa batas, potensi viralitas yang tinggi, dan fenomena pseudonimitas yang mengurangi tanggung jawab individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perspektif kriminologi memberikan lensa teoretis yang komprehensif dan relevan untuk memahami akar permasalahan, mekanisme, serta dampak sistematis dari kekerasan berbahasa, sekaligus menegaskan urgensi untuk menanganinya secara serius setara dengan bentuk-bentuk kejahatan konvensional lainnya, tidak hanya melalui pendekatan hukum yang represif semata, tetapi juga melalui berbagai upaya preventif-edukatif yang berkelanjutan.Language has undergone a shift in meaning from merely a means of communication to an instrument of aggression. This study aims to conceptualize verbal violence as a form of social crime through a criminological approach. Using a literature study method, this research analyzes the phenomenon through a synthesis of three key theories in criminology: Labeling Theory, Conflict Theory, and Social Control Theory. The results indicate that verbal violence is not merely an ethical violation but constitutes a symbolic crime that inflicts complex social harm. Its impacts are multidimensional, ranging from the erosion of social trust, normalization of verbal aggression, psychological trauma to victims, to societal fragmentation and polarization. Within the digital sphere, this violence becomes increasingly massive and problematic due to the characteristics of the medium that enable boundless spatial diffusion, high virality potential, and pseudonymity that diminishes individual accountability. This study concludes that the criminological perspective provides a comprehensive and relevant theoretical lens to understand the root causes, mechanisms, and systematic impacts of verbal violence, while emphasizing the urgency to address it as seriously as conventional crimes, not only through repressive legal approaches but also through various sustainable preventive-educational measures.
PENGUATAN PENDIDIKAN BAHARI BERBASIS KEAGAMAAN MELALUI PELATIHAN KETERAMPILAN MARITIM BAGI SISWA DI SD 82 PATTENE KABUPATEN MAROS Rifal Rifal; Ririn Nurfaathirany Heri; Sitti Hardiyanti Arhas; Salwia Salwia; Muh Rijal
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 5 No. 2 (2025): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2025
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v5i2.4881

Abstract

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pendidikan bahari berbasis keagamaan melalui pelatihan keterampilan maritim bagi siswa SD 82 Pattene, Kabupaten Maros. Maros memiliki potensi maritim yang besar, namun belum diimbangi dengan pendidikan yang memadai untuk menanamkan kesadaran bahari sejak dini. Selain itu, integrasi nilai-nilai keagamaan dalam konteks kemaritiman menjadi penting untuk membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia sekaligus mencintai potensi lokal. Metode pelaksanaan meliputi tiga tahap: (1) sosialisasi konsep pendidikan bahari berbasis agama melalui ceramah interaktif dan diskusi; (2) pelatihan keterampilan maritim dasar seperti navigasi sederhana, keselamatan di laut, dan pengenalan ekosistem pesisir. Kegiatan melibatkan 50 siswa kelas VI-V. Selain itu, siswa mampu menciptakan produk kerajinan dari bahan laut sebagai wujud kreativitas dan kepedulian lingkungan. Program ini juga mendorong sinergi antara sekolah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan kurikulum berbasis kearifan lokal. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah terwujudnya generasi muda yang kompeten di bidang maritim, berkarakter religius, dan siap berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir. Melalui pendekatan holistik ini, pendidikan bahari tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi juga media penguatan identitas budaya dan spiritual masyarakat Maros.
Penanaman Nilai Berkebinekaan Global untuk Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila di SMP Negeri 3 Salomekko Bahri Bahri; Andi Dewi Riang Tati; Asmunandar Asmunandar; Oschar Sumardin; Ririn Nurfaathirany Heri
Jurnal Lamellong: Pengabdian Kepada Masyarakat (JLPM) Volume 2, Nomor 1, April 2025
Publisher : ASHA Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70188/zevk2160

Abstract

Pengabdian ini dilatarbelakangi fenomena kemajemukan bangsa Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Adanya keberagaman ini menjadikan jati diri unik dari bangsa Indonesia. Di sisi lain, keragaman tersebut juga mengandung potensi masalah. Jumlah suku yang besar sering kali menjadi perhatian karena dapat menimbulkan banyak masalah dan mudah terpecah karena perbedaan bahasa, politik dan ekonomi. Kita harus mencoba mendidik masyarakat tentang seperti apa negara ini dan terus mendukung toleransi dan keragaman sebagai bangsa multikultural dan menggunakan strategi untuk mempromosikan budaya. Upaya yang tepat untuk itu adalah mengajarkan nilai multikultural melalui mata pelajaran sejarah untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Berdasarkan hasil pengabdian, menunjukkan bahwa pembelajaran nilai multikultural dalam mata pelajaran sejarah dapat diajarkan oleh guru melalui 2 cara, yakni mengajar materi (mengintegrasikan nilai kebhinekaan global dalam pembelajaran) di dalam kelas, dan mengajarkan perilaku toleransi secara langsung kepada peserta didik.    
Co-Authors Andi Dewi Riang Tati Andi Mutya Asmunandar Asmunandar Bahri, Bahri Hairul Saleh Satrul HERI TAHIR Maya Kasmita Muh Rijal Muhammad Aswan Nasihin Nasihin Oschar Sumardin Rifal Rifal Salwia Salwia Siti Fatimah Nur Syachriani Sitti Hardiyanti Arhas St. Junaeda