Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ekasakti Journal of law and Justice Jurnal Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam
Huzaiman
Universitas Muhammadiyah Kendari
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Criminal Liability for Doxing Perpetrators as a Form of CrimeCyber ​​Crime: A Study of Criminal Law in Indonesia Anfathurrahman M. Thohari; Faisal Abdaud; Huzaiman
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/dsvbx789

Abstract

Cybercrime is a crime or illegal activity committed through electronic networks, particularly the internet, with cross-border characteristics and is difficult to trace. The rapid development of information technology has led to an increase in the complexity and quantity of cybercrimes, one of which is doxing, namely the act of spreading someone's personal data without permission through digital media that can cause material and immaterial losses to the victim. In the context of Indonesian law, doxing can be qualified as a crime based on laws and regulations governing information and electronic transactions and personal data protection. Law enforcement against perpetrators is carried out through the imposition of criminal sanctions in the form of imprisonment and/or fines as a form of accountability for the actions committed. This study aims to analyze the effectiveness of implementing criminal sanctions against doxing perpetrators in order to reduce the number of cybercrimes and prevent the repetition of criminal acts (recidivism). The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The research results show that even though regulations are in place, the effectiveness of law enforcement still faces various obstacles, such as limited law enforcement capabilities, lack of public awareness, and faster technological developments than regulations. Therefore, it is necessary to optimize law enforcement, increase digital literacy, and update adaptive regulations to address doxing crimes more effectively.
ILEGAL MINING DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA Huzaiman; Wahyudi Umar
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 1 Maret Tahun 2025
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v7i1.3629

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana penambangan mineral tanpa izin dan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana pertambangan mineral. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik analisis pengkajian perspektif. Pertambangan secara ilegal, selayaknya penjatuhan pidana diorientasikan tidak hanya pada pelanggaran terhadap izinnya, melainkan pada perbuatan lain yang terkait dokumen terbang, pencucian hasil tambang dan reklamasi pasca tambang. Dijajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara misalanya, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sejak tahun 2023 sampai 2024 tercatat 150 kasus pertambangan. Hal demikian dapat diupayakan melalui penjatuhan sanksi hukuman pidana yang bersifat remedi (pembayaran ganti kerugian) melaui pidana denda dan sanksi tindakan yang bersifat daya paksa melaui pidana tambahan sebagaimana ketentuan pasal 164 Undang-undang minerba yang ditujukan sebagai pemulihan lingkungan hidup agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana Ilegal Mining.
RECONFIGURATION OF INDONESIAN MINING LAWS: REVIEW OF LAW NUMBER 2 OF 2025 AND GOOD GOVERNANCE Muhammad Hasgar; Huzaiman; Wahyudi Umar
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 7 No 2 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 2 September Tahun 2025
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v7i2.4183

Abstract

This study aims to examine Law No. 2 of 2025, which is the fourth revision of Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The main focus of this law is to improve the management of the mining sector in Indonesia. Although there are efforts to strengthen community participation and increase transparency, there are still significant challenges, such as concentration of power, low community involvement, and negative impacts on the environment. In this study, we use a normative juridical approach and comparative analysis with international practices to assess how this law is implemented. The results of the study show that although there are good intentions to empower the local economy, it is very important to have more transparent and accountable regulations so that the goals of sustainability and social justice can be achieved. Thus, this study is expected to provide constructive recommendations for improving mining management in the future. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, yang merupakan revisi keempat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara. Fokus utama dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia. Meskipun ada upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan transparansi, masih terdapat tantangan yang signifikan, seperti konsentrasi kekuasaan, rendahnya keterlibatan masyarakat, serta dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif dengan praktik internasional untuk menilai bagaimana undang-undang ini diimplementasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun ada niat baik untuk memberdayakan ekonomi lokal, sangat penting untuk memiliki regulasi yang lebih transparan dan akuntabel agar tujuan keberlanjutan dan keadilan sosial dapat tercapai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan pengelolaan pertambangan di masa mendatang.
Co-Authors Abdaud, Faisal Anfathurrahman M. Thohari Muhammad Hasgar Wahyudi Umar