Sutarso Sutarso
Universitas Mpu Tantular

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Tata Niaga Gula Nasional (Studi Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst) Sutarso Sutarso; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi dalam sektor perdagangan dan tata niaga pangan nasional merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi, distribusi kebutuhan pokok, dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dalam praktiknya, korupsi dalam tata niaga komoditas strategis sering berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, pemberian fasilitas tertentu kepada pihak swasta, serta kerja sama yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu sektor yang rentan terhadap praktik tersebut adalah tata niaga gula nasional, khususnya dalam kebijakan impor dan distribusi gula untuk kepentingan stabilisasi harga dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam tata niaga gula nasional serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 65/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap fakta hukum dalam putusan, keterlibatan para pihak, serta penerapan ketentuan hukum pidana korupsi dalam perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Ali Sandjaja Boedidarmo selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kegiatan pengadaan dan distribusi gula yang berkaitan dengan penugasan stabilisasi harga gula nasional. Dalam perkara tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 serta dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp47.868.288.631,28.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Sutarso Sutarso; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5735

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perjudian berdasarkan hukum pidana Indonesia, khususnya penerapan Pasal 303 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara perjudian yang dilakukan secara terorganisasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penelaahan bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana para terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan pidana, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf. Pembagian tugas antara penggagas, pengawas, kasir, pengocok dadu, pencatat hasil, pencari pemain, dan penjaga keamanan menunjukkan adanya kerja sama yang sadar dan erat sehingga para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku turut sert namun penjatuhan pidana yang sama terhadap seluruh terdakwa perlu dikaji kembali berdasarkan prinsip individualisasi dan proporsionalitas pemidanaan karena terdapat perbedaan peran, penguasaan, dan keuntungan yang diperoleh masing-masing pelaku.