Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Legal Policy Model of National Strategic Projects and Social Stratification from the Welfare Society Perspective Marita Fatimah; Absori; Kelik Wardiono; Arief Budiono; Jamal Hi Arsad; Sultan Alwan
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v6i3.5498

Abstract

(1) Statement of the Problem: Infrastructure development through the National Strategic Project is one of the government's main policies in accelerating economic growth and improving national connectivity. However, its implementation often results in social impacts in the form of agrarian conflicts, unequal distribution of development benefits, and changes in the social structure of affected communities. This study analyzes the legal policy model of the National Strategic Project and its impact on social stratification from a welfare society perspective using Dahrendorf's social conflict theory approach. (2) Research questions: The research problems are: (a) How is the legal policy model of the National Strategic Project in the legal system of development in Indonesia, (b) How is the impact of the implementation of the National Strategic Project on the social stratification of society and (c) How is the legal policy model of the National Strategic Project based on welfare society in the perspective of Dahrendorf's social conflict theory? (3) Method: This study uses an empirical juridical method with legislative, conceptual, and sociological approaches. Data were obtained through literature studies and empirical data from various research reports, policy documents, and relevant field studies. (4) Findings/Results: The results show that the implementation of the National Strategic Project tends to result in social dualism between groups that benefit from development and affected community groups who experience social marginalization. This condition strengthens social stratification and triggers conflict between dominant and subordinate groups as explained in Dahrendorf's social conflict theory. Therefore, it is necessary to reconstruct the legal policy model of the National Strategic Project based on welfare society by strengthening community participation, fair distribution of development benefits, and legal protection for affected communities. (5) Academic Contribution: This paper gives academic contribution as this policy model is expected to be able to create inclusive and socially just development.
Hubungan Politik Hukum dengan Filsafat Hukum: Tinjauan Politik Hukum di Indonesia Marita Fatimah
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2023: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Filsafat hukum dan politik hukum merupakan bidang disiplin hukum yang saling berhubungan dan tidak dapat berdiri sendiri yang berarti satu disiplin hukum tidak akan memiliki makna tanpa melibatkan disiplin hukum lainnya dalam konteks pembangunan hukum, agar semua produk hukum yang dibuat dapat berjalan efektif yang dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan atau tool of analysis. Tujuan dari penelitian ini adalah suatu tinjauan adanya hubungan yang saling berkaitan antara politik hukum dengan filsafat hukum. Metode penelitian merupakan penelitan yuridis normative dengan pendekatan analisis kualitatif dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Sebagai suatu kesimpulan bahwa politik hukum merupakan kebijakan tentang hukum untuk mencapai tujuan politik hukum yaitu tujuan negara dengan menentukan arah, bentuk dan isi hukum meliputi penerapan, pembentukan dan penegakan hukum sedangkan filsafat hukum dalam politik hukum berperan untuk memperoleh hakikat hukum dan mengkajinya secara mendalam mengenai hukum dan menerapkan hukum untuk kepentingan masyarakat.
Welfare Society dalam Perspektif Prophetic Wordview Marita Fatimah
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Welfare society merupakan sistem kesejahteraan sosial yang dijalankan oleh dan untuk masyarakat sipil yang beroperasi pada level lokal atau sub-nasional, yaitu bagian-bagian tertentu dari sebuah negara. Dengan menggunakan metode kajian pustaka (desk study) bahwa welfare society sebagai ujung tombak sistem kesejahteraan sosial. Realitas yang memprihatinkan dan memerlukan perhatian yaitu cara pandang masyarakat terhadap pencapaian kesejahteraan yang terlalu materialistik. Dalam perspektif prophetic wordview atau paradigma profetik bahwa perlunya tinjauan konsep kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang termuat dalam Al-Qur’an. Sebagai suatu kesimpulan bahwa pendekatan dengan paradigma profetik mempertemukan kebenaran tidak saja secara empiris-material, tapi juga aspek filosofis, ruhaniah, terdalam, di balik yang nampak, bahkan spiritual sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia sebagai bagian dari "welfare society".