Nazwa Az Zahra
Universitas Trunojoyo Madura

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Forced Selling di Kampung Inggris Pare: Uji Keabsahan Akad Berbasis Prinsip An Tarāḍin Nazwa Az Zahra; Shofiyun Nahidloh; mohammad Ali Hisyam; Ahmad Musadad
Jesya Vol 9 No 2 (2026): FORTHCOMING ARTICLES : JUNI 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Washliyah Sibolga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36778/jesya.v9i2.2706

Abstract

Praktik forced selling oleh pedagang lokal di Kampung Inggris Pare kawasan dengan lebih dari 250 lembaga kursus dan mobilitas konsumen yang sangat tinggi menjadi persoalan muamalah yang belum banyak dikaji secara normatif. Fenomena ini ditandai oleh penjual yang secara aktif memaksa peserta kursus membeli produk, seperti alat tulis, melalui tekanan verbal, psikologis, maupun pengikatan situasional, sehingga pembeli tidak memiliki ruang yang cukup untuk menolak secara bebas. Kajian terdahulu tentang prinsip an tarāḍin mayoritas berfokus pada jual beli daring dan akad kerja sama produksi, sehingga belum menjangkau praktik penjualan paksa di ruang ekonomi lokal inilah celah yang diisi penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif empiris-normatif dengan data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara terhadap pelaku usaha serta konsumen (peserta kursus) di Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri, tahun 2026. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga bentuk forced selling yang terbukti melanggar prinsip an tarāḍin: (1) tekanan verbal berulang hingga pembeli menyerah karena kelelahan, (2) tekanan psikologis melalui pemanfaatan rasa sungkan dan penempatan barang di tangan pembeli tanpa persetujuan, serta (3) pengikatan situasional yang menghilangkan ruang penolakan secara sosial. Sebaliknya, transaksi yang berlangsung secara terbuka dan tanpa tekanan dinyatakan sah menurut prinsip an tarāḍin. Kontribusi penelitian ini adalah mengoperasionalkan prinsip an tarāḍin sebagai instrumen uji normatif yang konkret untuk membedakan transaksi yang sah dari yang cacat akad, berdasarkan kualitas kerelaan bukan sekadar ada atau tidaknya persetujuan formal