Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN KAUM HAMBA (ATA) OLEH KAUM BANGSAWAN (MARAMBA) DALAM TRADISI DI SUMBA TIMUR Felly Chitas Rambu Dionisius; Karolus Kopong Medan; Ngongo Dede
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1496

Abstract

Penelitian ini menyelidiki jenis-jenis kekerasan yang dialami perempuan dari kelas Ata (kelompok budak/pelayan) oleh Maramba (bangsawan) dalam kerangka perbudakan tradisional di Sumba Timur, serta menilai pendekatan hukum terhadap insiden-insiden tersebut. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum empiris dengan perspektif sosiologis, studi ini mengumpulkan data melalui wawancara komprehensif dan analisis dokumen di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Temuan menunjukkan bahwa perempuan Ata mengalami tiga bentuk utama kekerasan: kekerasan fisik (seperti pemukulan dan penyiksaan), kekerasan seksual (termasuk perkosaan dan eksploitasi reproduksi sejak usia muda), dan kekerasan psikologis (yang dimanifestasikan melalui ancaman, penghinaan, dan kontrol berlebihan). Tanggapan hukum menghadapi hambatan besar karena terbatasnya jumlah korban yang melaporkan insiden, yang disebabkan oleh rasa takut, ketergantungan ekonomi, dan penerimaan yang kuat terhadap hukum adat yang lebih mengutamakan penyelesaian keluarga daripada peradilan pidana, sehingga memungkinkan impunitas bagi pelaku dan mempertahankan siklus kekerasan struktural.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBUATAN SPEED BUMP ILEGAL DI KOTA KUPANG Orland Ricard Nokas; Adrianus Djara Dima; Ngongo Dede
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.12322

Abstract

Speed bump berfungsi untuk memperlambat laju kendaraan pada area dan jalan tertentu dengan syarat dan spesifikasi yang telah diatur dalam undang - undang. Namun pada penelitian penulis, ditemukan speed bump yang dibangun oleh warga kota kupang tidak sesuai dengan syarat dan spesifikasi yang diatur dalam undang - undang sehingga menimbulkan dampak negatif bagi pengguna jalan. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan harapan dan kenyataan dalam penyelenggaraan alat pembatas kecepatan di Kota Kupang. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan responden, informan serta narasumber dan melakukan observasi ke lokasi penelitian. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu masyarakat sekitar tempat speed bump ilegal, pejabat Dinas Perhubungan dan pejabat satuan lalu lintas Kota Kupang. Penelitian ini menemukan bahwa warga Kota Kupang membuat speed bump ilegal karena tidak mengetahui adanya aturan khusus mengenai speed bump dan ingin melindungi pengguna jalan lain dan orang - orang sekitar lingkungan mereka akan terjadinya kecelakaan. Namun faktanya perbuatan tersebut justru melanggar aturan dan menimbulkan banyak dampak negatif sehingga para pelaku pembuatan speed bump ilegal ini dapat dipidana yang diatur dalam pasal 274 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Peranan Lembaga Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Di Kalangan Pemuda Yang Mengganggu Ketertiban Umum ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Maulafa ) Theresia Dwierlangga Rosari Mole; Rudepel Petrus Leo; Ngongo Dede
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.12918

Abstract

Alcohol abuse among young people has become one of the major factors contributing to public order disturbances and criminal offences within the jurisdiction of the Maulafa Sector Police, Kupang City. This condition requires the police to play an active role in maintaining public security and order through effective countermeasures. This study aims to analyze the effectiveness of the measures implemented by the Maulafa Sector Police in maintaining public order related to alcohol abuse among youths and to identify the obstacles encountered in their implementation. This research employed an empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature studies, and were analyzed using descriptive qualitative methods. The findings reveal that the Maulafa Sector Police have implemented pre-emptive measures through legal counseling and public education, preventive measures through routine patrols, inspections of illegal alcoholic beverages, and monitoring of vulnerable locations, as well as repressive measures through law enforcement against offenders whose crimes were associated with alcohol abuse. These efforts have been reasonably effective in reducing public order disturbances; however, their effectiveness has not yet reached an optimal level due to limited personnel and facilities, low public legal awareness, and socio-cultural factors that continue to tolerate alcohol consumption. Therefore, stronger collaboration among the police, local government, community leaders, families, and the public is essential to improve the prevention of alcohol abuse among young people.
Kajian Hukum Pidana Penyalahgunaan Dana Gereja: Studi Kasus Kupang Timur Juane Priskila; Deddy R. Ch. Manafe; Ngongo Dede
Artemis Law Journal Vol 3 No 2 (2026): Artemis Law Journal Vol.3, No.2, May 2026
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v3i2.22696

Abstract

Misuse of funds occurred in two churches with a difference in funds that could not be accounted for by the previous treasurer, and the takeover of the management of church construction funds by active military members. Based on these problems, this study aims to determine and understand the criminal acts that occur in the management of church funds, as well as the form of criminal responsibility carried out in the East Kupang Classis and the Imatha Yonif 743/PSY Naibonat Church. The type of research used is empirical legal research, through an approach that emphasizes legal analysis seen from social reality. This study not only examines the applicable written legal norms, but also examines the application of the law in society, especially in the misuse of church funds. Data were obtained directly from the research location through interview techniques with sources from the East Kupang Classis Congregation and the Imatha Yonif 743/PSY Naibonat Congregation. In addition, data were also obtained from reading several literatures that were in accordance with the problem, then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that the settlement of the case against the two churches was carried out internally by providing compensation in the form of replacement money by the parties involved and the dismissal of active military members from their positions as deputy chairmen of the congregation council. Therefore, a firm legal strategy and internal church policy are needed to strengthen the integrity and transparency in the financial management of religious institutions.