Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

ANALISIS PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN KAUM HAMBA (ATA) OLEH KAUM BANGSAWAN (MARAMBA) DALAM TRADISI DI SUMBA TIMUR Felly Chitas Rambu Dionisius; Karolus Kopong Medan; Ngongo Dede
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1496

Abstract

Penelitian ini menyelidiki jenis-jenis kekerasan yang dialami perempuan dari kelas Ata (kelompok budak/pelayan) oleh Maramba (bangsawan) dalam kerangka perbudakan tradisional di Sumba Timur, serta menilai pendekatan hukum terhadap insiden-insiden tersebut. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum empiris dengan perspektif sosiologis, studi ini mengumpulkan data melalui wawancara komprehensif dan analisis dokumen di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Temuan menunjukkan bahwa perempuan Ata mengalami tiga bentuk utama kekerasan: kekerasan fisik (seperti pemukulan dan penyiksaan), kekerasan seksual (termasuk perkosaan dan eksploitasi reproduksi sejak usia muda), dan kekerasan psikologis (yang dimanifestasikan melalui ancaman, penghinaan, dan kontrol berlebihan). Tanggapan hukum menghadapi hambatan besar karena terbatasnya jumlah korban yang melaporkan insiden, yang disebabkan oleh rasa takut, ketergantungan ekonomi, dan penerimaan yang kuat terhadap hukum adat yang lebih mengutamakan penyelesaian keluarga daripada peradilan pidana, sehingga memungkinkan impunitas bagi pelaku dan mempertahankan siklus kekerasan struktural.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBUATAN SPEED BUMP ILEGAL DI KOTA KUPANG Orland Ricard Nokas; Adrianus Djara Dima; Ngongo Dede
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.12322

Abstract

Speed bump berfungsi untuk memperlambat laju kendaraan pada area dan jalan tertentu dengan syarat dan spesifikasi yang telah diatur dalam undang - undang. Namun pada penelitian penulis, ditemukan speed bump yang dibangun oleh warga kota kupang tidak sesuai dengan syarat dan spesifikasi yang diatur dalam undang - undang sehingga menimbulkan dampak negatif bagi pengguna jalan. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan harapan dan kenyataan dalam penyelenggaraan alat pembatas kecepatan di Kota Kupang. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan responden, informan serta narasumber dan melakukan observasi ke lokasi penelitian. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu masyarakat sekitar tempat speed bump ilegal, pejabat Dinas Perhubungan dan pejabat satuan lalu lintas Kota Kupang. Penelitian ini menemukan bahwa warga Kota Kupang membuat speed bump ilegal karena tidak mengetahui adanya aturan khusus mengenai speed bump dan ingin melindungi pengguna jalan lain dan orang - orang sekitar lingkungan mereka akan terjadinya kecelakaan. Namun faktanya perbuatan tersebut justru melanggar aturan dan menimbulkan banyak dampak negatif sehingga para pelaku pembuatan speed bump ilegal ini dapat dipidana yang diatur dalam pasal 274 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Peranan Lembaga Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Di Kalangan Pemuda Yang Mengganggu Ketertiban Umum ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Maulafa ) Theresia Dwierlangga Rosari Mole; Rudepel Petrus Leo; Ngongo Dede
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.12918

Abstract

Alcohol abuse among young people has become one of the major factors contributing to public order disturbances and criminal offences within the jurisdiction of the Maulafa Sector Police, Kupang City. This condition requires the police to play an active role in maintaining public security and order through effective countermeasures. This study aims to analyze the effectiveness of the measures implemented by the Maulafa Sector Police in maintaining public order related to alcohol abuse among youths and to identify the obstacles encountered in their implementation. This research employed an empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature studies, and were analyzed using descriptive qualitative methods. The findings reveal that the Maulafa Sector Police have implemented pre-emptive measures through legal counseling and public education, preventive measures through routine patrols, inspections of illegal alcoholic beverages, and monitoring of vulnerable locations, as well as repressive measures through law enforcement against offenders whose crimes were associated with alcohol abuse. These efforts have been reasonably effective in reducing public order disturbances; however, their effectiveness has not yet reached an optimal level due to limited personnel and facilities, low public legal awareness, and socio-cultural factors that continue to tolerate alcohol consumption. Therefore, stronger collaboration among the police, local government, community leaders, families, and the public is essential to improve the prevention of alcohol abuse among young people.
Kajian Hukum Pidana Penyalahgunaan Dana Gereja: Studi Kasus Kupang Timur Juane Priskila; Deddy R. Ch. Manafe; Ngongo Dede
Artemis Law Journal Vol 3 No 2 (2026): Artemis Law Journal Vol.3, No.2, May 2026
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v3i2.22696

Abstract

Misuse of funds occurred in two churches with a difference in funds that could not be accounted for by the previous treasurer, and the takeover of the management of church construction funds by active military members. Based on these problems, this study aims to determine and understand the criminal acts that occur in the management of church funds, as well as the form of criminal responsibility carried out in the East Kupang Classis and the Imatha Yonif 743/PSY Naibonat Church. The type of research used is empirical legal research, through an approach that emphasizes legal analysis seen from social reality. This study not only examines the applicable written legal norms, but also examines the application of the law in society, especially in the misuse of church funds. Data were obtained directly from the research location through interview techniques with sources from the East Kupang Classis Congregation and the Imatha Yonif 743/PSY Naibonat Congregation. In addition, data were also obtained from reading several literatures that were in accordance with the problem, then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that the settlement of the case against the two churches was carried out internally by providing compensation in the form of replacement money by the parties involved and the dismissal of active military members from their positions as deputy chairmen of the congregation council. Therefore, a firm legal strategy and internal church policy are needed to strengthen the integrity and transparency in the financial management of religious institutions.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Penipuan yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI AU dalam Rekrutmen Penerimaan Tamtama PK TNI AU : (Studi Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 1-K/PM.III-15/AU/I/2025) Cici Yuyun Pehi; Heryanto Amalo; Ngongo Dede
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i4.8676

Abstract

This study aims to analyze the factors causing fraud committed by Indonesian Air Force personnel in the recruitment process of Tamtama PK TNI AU and the efforts to address such crimes. This research employs an empirical legal research method using criminological and juridical approaches. Data were obtained through literature review and analysis of relevant military court decisions. The findings indicate that fraudulent acts are influenced by both internal and external factors. Internal factors include deliberate intent and weak personal integrity of the soldiers in internalizing moral values, military ethics, and professional responsibility. Meanwhile, external factors involve opportunities arising from social trust relations, victim vulnerability, weak supervision, and social environmental pressures, including consumptive lifestyles that encourage the pursuit of instant financial gain. Crime prevention efforts are carried out through both repressive and rehabilitative approaches. The repressive approach is implemented through strict enforcement of criminal law and military discipline, while the rehabilitative approach focuses on mental and moral development of the offenders. The integration of these approaches is essential to maintain military integrity, protect the public, and preserve the credibility of the Indonesian National Armed Forces institution.
Analisis Perbedaan Hukuman terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencurian Ditinjau dari Perspektif Kriminologi di Pengadilan Negeri Kota Kupang Aurelia Revalina Anaede; Rudepel Petrus Leo; Ngongo Dede
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i4.8683

Abstract

This study aims to analyze the differences in the application of criminal law to corruption and theft cases at the Kupang District Court from a criminological perspective, and to identify factors influencing sentencing disparities. The research employs a combination of normative and empirical legal methods with a qualitative approach. Data were collected through literature review, analysis of court decisions, and interviews with judges as key informants. The findings reveal significant differences in the application of criminal law between corruption and theft cases, particularly in terms of legal basis, prosecution process, and judicial considerations in sentencing. Corruption is categorized as an extraordinary crime due to its broad impact on state finances and public trust, resulting in more complex handling and additional sanctions. In contrast, theft is generally influenced by socio-economic factors and is handled through conventional legal approaches. Sentencing disparities are influenced by juridical, sociological, and criminological factors, including offender characteristics, the impact of the crime, and judicial considerations of justice. The study concludes that although the principle of equality before the law is upheld, sentencing practices still demonstrate disparities that require evaluation to achieve substantive justice.
Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Adat Lamaholot di Adonara Kabupaten Flores Timur Natalia Tinsi Gita Sengaji; Karolus Kopong Medan; Ngongo Dede
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i4.9310

Abstract

This study aims to identify the reasons why the Lamaholot indigenous community in Adonara Island, East Flores Regency, prefers to resolve assault crimes through customary law and to understand the settlement mechanism applied in the community. This research employed an empirical juridical method with a case approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed descriptively using a qualitative approach. The results indicate that the Lamaholot community prefers customary law settlement due to the high level of trust in customary leaders, the fast, simple, and low-cost settlement process, as well as the strong values of kinship and social harmony within the community. In addition, the community’s belief in the moral and spiritual power of customary sanctions strengthens compliance with customary decisions. The settlement mechanism consists of several stages, namely reporting the case to customary leaders, summoning the disputing parties, conducting customary deliberations, reaching a peace agreement, and implementing customary sanctions such as customary fines, sacrificial animals, and the traditional oath known as tuak lolon goka. This settlement pattern reflects a restorative approach because it emphasizes the restoration of social relations and reconciliation between the offender and the victim. The study also shows that Lamaholot customary law is relevant to the concept of restorative justice within the national legal system, although challenges remain regarding the harmonization between customary law and positive law in Indonesia.