Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The State's Negligence in Overseeing Daycare Centers and Children's Constitutional Rights Dliya Ul Muharram; Ayu Aprilia Pangestu Putri
Realism: Law Review Vol. 4 No. 1 (2026): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v4i1.136

Abstract

This article examines the legal qualification of local government omission in supervising the operational licensing of daycare facilities, with reference to the cases of toddler maltreatment at Wensen School Depok (August 2024) and the comparable incident in Yogyakarta (April 2026). The research is normatively juridical and combines statutory, conceptual, and case approaches, drawing on Article 28B paragraph (2) and Article 28I paragraph (4) of the 1945 Constitution, Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2019. The analysis demonstrates that the toleration of unlicensed daycare operations by competent regional authorities exceeds the boundary of administrative infraction and fulfils the qualification of an Unlawful Act by the Government (Onrechtmatige Overheidsdaad). The novelty of the study lies in the transplantation of the doctrine of vicarious liability from Article 1367 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) into administrative adjudication, thereby constructing an integrated litigation route through which a local government may be subjected to joint civil liability before the Administrative Court (PTUN). The study recommends the institutionalisation of a proactive periodic supervisory mechanism at the regional level and the issuance of executory rulings ordering the allocation of regional budget (APBD) funds for the medical and psychological rehabilitation of child victims
Pertanggungjawaban Perserikatan Bangsa Bangsa Atas Kegagalan Perlindungan Pasukan Perdamaian UNIFIL Di Lebanon Berdasarkan Articles On Responsibility Of International Organizations 201 1 Viyani Annisa Permatasari Maasba; Rezky Amalia Syafiin; Teguh Basuki; Dliya Ul Muharram; Wida Ramona Haryadi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.19133

Abstract

Studi ini meneliti tanggung jawab hukum internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas kegagalannya melindungi pasukan penjaga perdamaian PBB sementara di Lebanon (UNIFIL) selama eskalasi militer antara Israel dan Hizbullah dari tahun 2024 hingga 2026. Dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan studi kasus, makalah ini menggunakan Pasal-Pasal tentang Tanggung Jawab Organisasi Internasional 2011 sebagai alat analisis utamanya. Analisis tersebut mengungkapkan bahwa PBB memiliki kepribadian hukum internasional yang objektif, yang menetapkan kapasitasnya untuk menanggung kewajiban dan tanggung jawab hukum secara independen dari negara-negara anggotanya. Lebih lanjut, penerapan uji "kontrol efektif" berdasarkan Pasal 7 ARIO 2011 membuktikan bahwa kegagalan sistemik untuk menyesuaikan Aturan Keterlibatan (ROE) yang restriktif dan defensif dengan lingkungan konflik berisiko tinggi merupakan tindakan yang salah secara internasional yang dapat dikaitkan langsung dengan PBB. Akibatnya, PBB terikat oleh kewajiban untuk memberikan ganti rugi penuh atas cedera dan kematian yang diderita oleh pasukan penjaga perdamaian dari Negara-Negara Penyumbang Pasukan (TCC), termasuk Indonesia. Makalah ini diakhiri dengan memberikan kerangka kerja prosedural untuk mengatasi kekebalan institusional melalui klaim arbitrase pihak ketiga.