Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Regulasi Hukum Merek Terhadap Merek Terkenal Rika Novalina; Nia Nopianti; Johansyah; Fadli Rahman Wahidi
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v4i1.1428

Abstract

This research is an intensive, detailed, and in-depth literature study. The data collection method used in this study is the applicable regulations, and legal analysis is one of the useful research methods for future legal knowledge needs. To analyze the files from the search results, primary and secondary data can be processed and then analyzed qualitatively. Subsequently, a review was conducted, and the essence was obtained. The legal regulation of the trademark system adopted in Indonesia is the “first-to-file” system, meaning that the first applicant to file will be protected. However, pursuant to Article 21 of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, the applicant for trademark registration must act in good faith. Therefore, the first applicant whose rights are protected is the one who acts in good faith.
Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja Di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kupang Immanuel, Limrogate; Adri, Saidil; Prayitno S, Vicky; Wahidi, Fadli Rahman
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 1 (2026): Edisi Januari - April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v7i1.7334

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kupang dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Permasalahan utama yang dihadapi adalah penyalahgunaan narkoba yang masih banyak ditemukan di kalangan remaja. Menurut laporan Narkoba tahun 2023 yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), jumlah pengguna narkoba di dunia mencapai sekitar 263 juta orang, di mana ganja tercatat sebagai jenis narkoba yang paling banyak digunakan secara global. Menurut data terkini yang dipublikasikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2025, tercatat sebanyak 9.348 kasus terkait narkotika telah ditangani di Indonesia, dengan jumlah tersangka mencapai 12.137 orang. Metode pelaksaan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa tentang penyalahgunaan narkoba dengan nilai rata-rata sebelum dilakukan sosialisasi yaitu 60,7 dan setelah dilakukan sosialisasi meningkat menjadi 87,5, serta terbentuknya kelompok satgas pencegahan penyalahgunaan narkoba. Temuan ini menjadi langkah awal dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja khususnya remaja wilayah Kabupaten Kupang.
The Police negligence in crime enforcement efforts: Ethical sanctions or criminal punishment Anizar Ayu Pratiwi; Fadli Rahman Wahidi
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 6 (2026): June 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i6.1900

Abstract

Polri is an institution that participates in its duties and responsibilities to provide service, care and protection to the community. Police attitudes and ethics are regulated in the Code of Ethics and Guidelines for the Conduct of the Polri to limit and avoid arbitrariness and abuse of power, including police negligence in carrying out their duties and responsibilities. The purpose of this study is to determine the ethical and criminal sanctions for Polri’s member and the limitations of ethical and criminal sanctions for police negligence in carrying out their duties. The research method used in this writing is theoretical research based on primary, secondary, and tertiary data sources. Polri as one of the professions, upholds ethics and behavior in carrying out their duties. Any member of the police who violates ethical and disciplinary provisions may be subject to ethical sanctions in accordance with the applicable code of ethics. Meanwhile, legal violations and criminal acts committed by the police can be subject to criminal penalties just like the general public, and thru the applicable criminal justice process and criminal procedure law. Ethical and disciplinary sanctions do not negate criminal penalties, nor do criminal penalties negate ethical sanctions; these sanctions can be applied concurrently
Mewujudkan Keadilan Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Fadli Rahman Wahidi; Rika Novalina; Nia Nopianti
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2025): Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i1.10066

Abstract

Syarat untuk dapat mengajukan permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sangat sederhana. PKPU sebagai pilihan menyelesaikan perkara utang-piutang cenderung disalahgunakan dengan cara kreditur mengajukan dan menolak perdamaian PKPU debitur yang berdampak debitur pailit. Celah hukum ini menimbulkan kurangnya perlindungan hukum terhadap debitur. Permasalahannya adalah bagaimana nilai keadilan dalam perlindungan hukum penundaan kewajiban pembayaran utang. Metodelogi yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang dianalisis secara preskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kreditur dan debitur diberikan hak yang sama untuk dapat mengajukan PKPU sebagai bentuk keadilan. Upaya hukum kasasi pada PKPU diberikan kepada debitur bertujuan memenuhi nilai keadilan karena tidak tercapainya perdamaian sesuai Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021. Namun pengaturan yang seharusnya di formulasikan guna memberikan perlindungan hukum dalam UU Kepailitan dan PKPU dimasa mendatang yaitu dengan menambahkan mekanisme Insolvency Test untuk menilai kemampuan membayar dari debitur dan sebagai upaya menghindari pailitnya debitur yang masih memiliki aset lebih daripada utangnya
Kewenangan Atributif Jaksa dalam Permohonan Pembatalan Perkawinan Tanpa Izin dalam Menjaga Ketertiban Umum Fadli Rahman Wahidi; Anizar Ayu Pratiwi; Andi Rima Febrina Sari
Jurnal Hukum Positum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v10i2.13247

Abstract

Marriage is a relationship between a man and a woman within a household, legally recognized as husband and wife. The State Attorney (Jaksa Pengacara Negara or JPN), as a functional official, is granted unlimited authority not only in the criminal sphere but also in annulling marriages if they do not have permission according to the provisions of the Marriage Law. The writing methodology in this scientific work is the normative juridical method and library research. This research shows that marriage annulment can be done if the following conditions are not met: the marriage registrar and the person performing the marriage do not have the right or are not authorized, there is still a valid marriage status or the person is in the iddah period when the marriage is performed, there are fewer than two witnesses, the marriage was performed under pressure or threat, and the person is not of legal age to marry according to the law. The role of the prosecutor as a law enforcer and in accordance with statutory provisions gives them authority in civil matters. The prosecutor can file for annulment of the marriage by acting as the petitioner without being required to use a special power of attorney. Keywords: State Attorney; Marriage Without Permission; Marriage Annulment.