Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementasi Hukum Ketenagakerjaan Dalam Menjamin Kesejahteraan Buruh Michaela Michaela; Gunardi Lie
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8341

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjamin kesejahteraan buruh, khususnya terkait perubahan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2025 terkait pemberian pesangon dan penghargaan masa kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PKWT dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia telah memberikan batasan tegas untuk mencegah penyalahgunaan oleh pengusaha, namun dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran berupa penggunaan PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Dalam kondisi tersebut, hukum memberikan perlindungan melalui mekanisme perubahan status hubungan kerja menjadi PKWTT secara otomatis (demi hukum). Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip perlindungan terhadap buruh dengan mengoreksi kesalahan penerapan hukum oleh judex facti dan memberikan hak pesangon serta penghargaan masa kerja kepada pekerja.
Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Supremasi Hukum dan Kedaulatan Negara di Indonesia Rachel Christie; Michaela Michaela; Naisyirah Ramadhani Tuasikal
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4485

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga supremasi hukum melalui pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh Pasal 24C UUD 1945, MK dapat melakukan uji materi terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Melalui judicial review, MK memastikan bahwa produk legislasi yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945. Uji materi ini dapat diajukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau lembaga negara yang merasa hak konstitusionalnya terancam. Ketika suatu undang-undang dinyatakan inkonstitusional, MK dapat membatalkannya. Proses ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang dibuat tetap sejalan dengan hak asasi manusia, prinsip demokrasi, dan kedaulatan rakyat. Selain itu, MK juga berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara dengan menjalankan fungsi kontrol terhadap legislatif dan eksekutif. Beberapa keputusan MK yang penting, seperti pembatalan pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, menunjukkan dampak signifikan terhadap tatanan hukum Indonesia. Oleh karena itu, MK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas konstitusional tetapi juga sebagai penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Juridical Analysis of IPR Decision No. 438K/Pdt.Sus-Hki/2018 Concerning the "Lexus" Brand Dispute Between Marzuki Tan and Toyota Jidosha Kabushiki Michaela Michaela
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i2.4240

Abstract

The "LEXUS" brand dispute between Marzuki Tan and Toyota Jidosha Kabushiki is one of the important cases in intellectual property law in Indonesia. The Commercial Court at the Central Jakarta District Court and the Supreme Court assessed that the registration of the trademark "LEXUS" by the Defendant was carried out in bad faith. In deciding this case, both courts considered various legal elements, including the substantial similarities between the mark registered by the Defendant and the well-known mark owned by the Plaintiff. This similarity, including visual, phonetic and conceptual aspects, is considered to have the potential to mislead consumers and harm legitimate brand owners. The plaintiff successfully demonstrated that its "LEXUS" mark is a well-known brand with a global reputation, which is widely promoted through various media. The Court concluded that the Defendant acted with the intention to take advantage of the Plaintiff's brand reputation, which constitutes a violation of the good faith principle in trademark registration. Supreme Court decision in cassation no. 438 K/Pdt.Sus-HKI/2018 strengthens the Commercial Court's decision, emphasizing the protection of well-known marks from dishonest registration. This case not only provides legal protection for brand owners, but also establishes an important legal precedent regarding good faith in brand registration in Indonesia. Thus, this decision strengthens the well-known brand protection system, prevents attempts at imitation, and increases legal certainty in the protection of intellectual property in Indonesia.