Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kewarganegaraan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Law, Education and Business Journal of Accounting Law Communication and Technology
Naisyirah Ramadhani Tuasikal
Universitas Tarumanagara
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Kajian Yuridis Karya Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Michaela; Diva Ananta Syofian; Naisyirah Ramadhani Tuasikal
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6417

Abstract

Abstrak Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia, bukan pada benda fisik atau ciptaan itu sendiri, melainkan pada nilai ekonomi yang terkait dengan hak cipta tersebut. Hal ini memberikan solusi bagi para kreator dalam industri kreatif untuk mendapatkan akses pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan dan pemasaran. Namun, kendala muncul terkait Peraturan Bank Indonesia tentang Agunan, khususnya mengenai perlindungan hak moral pencipta saat hak cipta dijadikan objek jaminan fidusia. Eksistensi hak cipta yang memiliki nilai ekonomi beralih kepada pemegang hak cipta, sementara hak moral tetap berada pada pencipta. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana perlindungan hak moral dalam konteks jaminan fidusia. Selain itu, masa berlaku hak cipta menjadi pertimbangan penting karena pemilik hak cipta yang menjaminkan haknya kehilangan hak ekonomi atas ciptaan tersebut selama periode jaminan, sementara hak moral tetap dimiliki oleh pencipta. Dalam kasus sengketa atau wanprestasi terkait jaminan fidusia atas hak cipta, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui arbitrase, mediasi, atau pengadilan, yang menunjukkan kompleksitas penanganan sengketa dengan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Praktik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Agunan. Kata Kunci: Karya Cipta, Jaminan
Penggunaan Bilyet Giro Kosong Sebagai Penyalahgunaan Alat Pembayaran Michaela; Diva Ananta Syofian; Naisyirah Ramadhani Tuasikal
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6437

Abstract

Abstrak Dalam perkembangan perekonomian Indonesia saat ini, alat pembayaran tidak lagi menggunakan uang tunai, melainkan bilyet giro sebagai alternatif pembayaran. Namun, muncul permasalahan terkait dengan penerbitan bilyet giro kosong yang tidak memiliki dana yang cukup. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan risiko keuangan yang dapat menghambat kepercayaan pelaku ekonomi serta mengganggu stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat terhadap penerbitan bilyet giro dan regulasi yang jelas untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam sistem pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap penerbitan bilyet giro kosong dalam akitivitas pembayaran. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum penerima bilyet giro kosong dengan diberikan sarana untuk melakukan penuntutan ganti rugi dimuka persidangan atas tuntutan hak yang tidak terpuni dari si penerbit dan juga peneribat dimasukkan ke daftar hitan oleh BI sebagai bentuk akibat hukum dari penerbitan bilyet giro kosong Kata Kunci: Bilyet Giro, Pembayaran, Perlindungan Abstract In the current development of the Indonesian economy, cash is no longer used as a means of payment, but bank transfer cards are used as an alternative payment. However, problems arose related to the issuance of blank giro bills, which did not have sufficient funds. This creates uncertainty and financial risks that can hamper the confidence of economic actors and disrupt the stability of the financial system. Therefore, strict supervision is needed over the issuance of bilyet giro and clear regulations to protect the interests of all parties in the payment system. This research aims to find legal protection and legal consequences for the issuance of blank giro bills in payment activities. The results of the research show that legal protection for recipients of blank giro bills is provided with the means to prosecute compensation before court for claims of unforgivable rights from the issuer, and the recipient is also included in the hit list by BI as a form of legal consequence of the issuance of blank giro bills. Keywords: Bilyet Giro, Payment, Protection
Peran Hukum Ketenagakerjaan Dalam Menjamin Hak-Hak Dasar Pekerja di Indonesia Naisyirah Ramadhani Tuasikal; Gunardi Lie
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8340

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia serta efektivitas pelaksanaannya dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar pekerja. Secara normatif, perlindungan terhadap pekerja telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengaturan tersebut mencakup hak atas upah yang layak, waktu kerja yang manusiawi, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, hak berserikat, serta jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek penegakan hukum dan pengawasan. Studi kasus 8.300 buruh PT Freeport Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, di mana hak pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah tidak sepenuhnya terpenuhi. Hal ini mencerminkan lemahnya implementasi hukum serta kurang optimalnya peran pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja.
Kajian Yuridis Karya Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Michaela; Diva Ananta Syofian; Naisyirah Ramadhani Tuasikal
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6417

Abstract

Abstrak Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia, bukan pada benda fisik atau ciptaan itu sendiri, melainkan pada nilai ekonomi yang terkait dengan hak cipta tersebut. Hal ini memberikan solusi bagi para kreator dalam industri kreatif untuk mendapatkan akses pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan dan pemasaran. Namun, kendala muncul terkait Peraturan Bank Indonesia tentang Agunan, khususnya mengenai perlindungan hak moral pencipta saat hak cipta dijadikan objek jaminan fidusia. Eksistensi hak cipta yang memiliki nilai ekonomi beralih kepada pemegang hak cipta, sementara hak moral tetap berada pada pencipta. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana perlindungan hak moral dalam konteks jaminan fidusia. Selain itu, masa berlaku hak cipta menjadi pertimbangan penting karena pemilik hak cipta yang menjaminkan haknya kehilangan hak ekonomi atas ciptaan tersebut selama periode jaminan, sementara hak moral tetap dimiliki oleh pencipta. Dalam kasus sengketa atau wanprestasi terkait jaminan fidusia atas hak cipta, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui arbitrase, mediasi, atau pengadilan, yang menunjukkan kompleksitas penanganan sengketa dengan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Praktik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Agunan. Kata Kunci: Karya Cipta, Jaminan
Penggunaan Bilyet Giro Kosong Sebagai Penyalahgunaan Alat Pembayaran Michaela; Diva Ananta Syofian; Naisyirah Ramadhani Tuasikal
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6437

Abstract

Abstrak Dalam perkembangan perekonomian Indonesia saat ini, alat pembayaran tidak lagi menggunakan uang tunai, melainkan bilyet giro sebagai alternatif pembayaran. Namun, muncul permasalahan terkait dengan penerbitan bilyet giro kosong yang tidak memiliki dana yang cukup. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan risiko keuangan yang dapat menghambat kepercayaan pelaku ekonomi serta mengganggu stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat terhadap penerbitan bilyet giro dan regulasi yang jelas untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam sistem pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap penerbitan bilyet giro kosong dalam akitivitas pembayaran. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum penerima bilyet giro kosong dengan diberikan sarana untuk melakukan penuntutan ganti rugi dimuka persidangan atas tuntutan hak yang tidak terpuni dari si penerbit dan juga peneribat dimasukkan ke daftar hitan oleh BI sebagai bentuk akibat hukum dari penerbitan bilyet giro kosong Kata Kunci: Bilyet Giro, Pembayaran, Perlindungan Abstract In the current development of the Indonesian economy, cash is no longer used as a means of payment, but bank transfer cards are used as an alternative payment. However, problems arose related to the issuance of blank giro bills, which did not have sufficient funds. This creates uncertainty and financial risks that can hamper the confidence of economic actors and disrupt the stability of the financial system. Therefore, strict supervision is needed over the issuance of bilyet giro and clear regulations to protect the interests of all parties in the payment system. This research aims to find legal protection and legal consequences for the issuance of blank giro bills in payment activities. The results of the research show that legal protection for recipients of blank giro bills is provided with the means to prosecute compensation before court for claims of unforgivable rights from the issuer, and the recipient is also included in the hit list by BI as a form of legal consequence of the issuance of blank giro bills. Keywords: Bilyet Giro, Payment, Protection
Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Supremasi Hukum dan Kedaulatan Negara di Indonesia Rachel Christie; Michaela Michaela; Naisyirah Ramadhani Tuasikal
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4485

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga supremasi hukum melalui pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh Pasal 24C UUD 1945, MK dapat melakukan uji materi terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Melalui judicial review, MK memastikan bahwa produk legislasi yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945. Uji materi ini dapat diajukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau lembaga negara yang merasa hak konstitusionalnya terancam. Ketika suatu undang-undang dinyatakan inkonstitusional, MK dapat membatalkannya. Proses ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang dibuat tetap sejalan dengan hak asasi manusia, prinsip demokrasi, dan kedaulatan rakyat. Selain itu, MK juga berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara dengan menjalankan fungsi kontrol terhadap legislatif dan eksekutif. Beberapa keputusan MK yang penting, seperti pembatalan pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, menunjukkan dampak signifikan terhadap tatanan hukum Indonesia. Oleh karena itu, MK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas konstitusional tetapi juga sebagai penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Analysis of Decision Number 172 K/Pdt.Sus-Hki/2024 in the IPR Dispute Between Jollibee Foods Corporation and PT Tatalogam Lestari Naisyirah Ramadhani Tuasikal
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i2.4239

Abstract

The Supreme Court of the Republic of Indonesia in cassation case Number 172 K/Pdt.Sus-HKI/2024 provided in-depth legal considerations regarding the trademark dispute between JOLLIBEE FOODS CORPORATION and PT Tatalogam Lestari. This decision confirms that the "JOLIBI" mark belonging to PT Tatalogam Lestari was registered in bad faith and is substantially similar to the "JOLLIBEE" mark belonging to JOLLIBEE FOODS CORPORATION. The Supreme Court assessed that the similarities in the form, placement, writing and sound of the two marks could cause confusion among consumers. In addition, the Supreme Court considered that PT Tatalogam Lestari should have known about the existence of the "JOLLIBEE" mark which was registered and widely used, so that the registration of the "JOLIBI" mark was deemed to have been carried out in bad faith. The evidence presented by JOLLIBEE FOODS CORPORATION, including promotion through social media and search engines as well as evidence of consistent use, succeeded in convincing the Supreme Court that the "JOLLIBEE" mark is a well-known mark that deserves stronger legal protection. This decision emphasizes the importance of protecting well-known brands and preventing trademark registration actions in bad faith that can harm the original brand owner and mislead consumers.
Co-Authors Diva Ananta Syofian Gunardi Lie Michaela Michaela Michaela Rachel Christie