Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.99
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Jurnal Kajian Ilmiah Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Research Horizon Journal of Law and Security Studies
Kuba, H. Syahrir
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia Syahrir Kuba
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 22 No. 1 (2022): Januari 2022
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.383 KB) | DOI: 10.31599/jki.v22i1.1020

Abstract

Crime is the shadow of civilization. Therefore, the crime will tend to increase in line with the increasingly rapid dynamics of community life. For this reason, it is necessary to take preventive measures or law enforcement intensively and consistently. One of the pieces of evidence that is required to be fulfilled in the law enforcement process is the testimony of a witness who testifies based on what he has heard, seen, and / or experienced himself. This law enforcement effort will not be successful if the community does not optimally participate in giving testimony. The role of witness and victims in supporting law enforcement has not been optimal due to various factors, including: Legislation regulating protection and victims in Indonesia which is still partial and well-known in various regulations and institutional structures are still limited at the central level, not yet at the regional level, including the legal awareness of the community to be witnesses, are still felt to be lacking.Efforts to increase protection and victims that need to be continuously evaluated and refined by relevant legislation, Development of protection and victim institutions (LPSK) up to the district level. For this reason, a strong commitment from the Government is needed to provide protection to witnesses and victims through strengthening the functions and roles of the Witness and Victim Protection Agency by fulfilling aspects of the legal structure and aspects of its legal substance in an effort to encourage changes in the legal culture of the community. Keywords: Optimization, Protection, Victims, Witnesses Abstrak Kejahatan memang pada hakekatnya merupakan bayang-bayang peradaban manusia. Oleh karenanya kejahatan itu akan cenderung mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin pesat. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya pencegahan maupun penegakan hukum secara intensif dan konsisten. Salah satu alat bukti yang dipersyaratkan harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum adalah keterangan saksi yakni orang yang memberikan kesaksian berdasarkan apa yang ia dengar, ia lihat, dan/atau ia alami sendiri. Upaya penegakan hukum ini tidak akan berhasil dengan optimal manakala tidak melibatkan partisipasi masyarakat untuk secara aktif memberikan kesaksian. Belum optimalnya peran saksi dan korban dalam mendukung penegakan hukum selama ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya: Perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban di Indonesia yang masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan serta secara struktural lembaganya masih terbatas di tingkat pusat, belum sepenuhnya sampai kedaerah, termasuk kesadaran hukum masyarakat untuk menjadi saksi masih dirasakan kurang. Upaya mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban perlu terus dilakukan melalui evaluasi dan penyempurnakan Perundang-undangan terkait, Pengembangan LPSK sampai ketingkat kabupaten. Di perlukan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban melalui pemantapan fungsi dan peran LPSK dengan pemenuhan aspek struktur hukum dan aspek substansi hukumnya dalam upaya mendorong perubahan kultur hukum masyarakat. Kata kunci: Optimalisasi, Perlindungan, Korban, Saksi
Implementation of Restorative Justice in Settlement of Hate Speech Cases through Social Media in the ITE Law Mujianto Mujianto; Hotma P. Sibuea; Syahrir Kuba
Research Horizon Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.3.2.2023.98-107

Abstract

The purpose of this research is to provide a comprehensive description of the research object, to clearly outline the state and condition of the object in order to gain a profound understanding of the situation/events and to discover patterns of relationships among situations/events, thus revealing the interconnection of data variables resulting from this study. The objective of this research is to gain an overview and understanding of how restorative justice is implemented in resolving cases of hate speech occurring in digital spaces or social media, where such criminal offenses are regulated by Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The results highlight the implementation of restorative justice in resolving hate speech on social media, based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, and analyze the challenges faced by the Police Institution in handling hate speech criminal cases on social media. The theoretical findings of this research are expected to serve as a source of information, enhance knowledge, and contribute to the field of criminal law, especially regarding the implementation of restorative justice in resolving hate speech cases conducted on social media.
PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA OLEH UKM GRANAT UBHARA JAYA DALAM MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN KUALITAS GENERASI MUDA ANTI NARKOTIKA Syahrir Kuba; Octo Iskandar; Mohamad Dimyati Hadi Saputra
Abdi Bhara Vol. 2 No. 2 (2023): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/7e6s6436

Abstract

Narcotics is an abbreviation of Narcotics,Psychotropics and other Addictive Substances which are enemiesof the nation and state. In Indonesia, in particular, narcoticsabuse is still massive, especially among the younger generation.This can of course happen due to a lack of understanding aboutthe dangers and impacts of drugs themselves. UKM GranatBhayangkara Jakarta Raya University, as an Anti-NarcoticsAbuse Movement, often holds community service activities,especially in educating people about the dangers of drugs. Thistime the education activity on the dangers of drugs was carriedout at SMAN 8 Kota Bekasi. The service methods used are survey,counseling and question and answer methods. Based on thedescription and results of the discussion of this service activity, itcan be concluded that drugs are the nation's enemy and oftentarget the younger generation. An understanding of narcoticsand other addictive substances has a positive impact on studentsat SMAN 8 Kota Bekasi in protecting themselves and theenvironment. The response from students at SMAN 8 Kota Bekasiwas very good as seen from the high enthusiasm for askingquestions during the question and answer session. As well as theneed for follow-up in providing a more detailed understandingregarding the role of the younger generation in fighting narcoticsfor themselves and the environment.
Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Kejahatan Konvensional di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Substansi Hukum Syahrir Kuba
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Sasana: December 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/dgpbvf52

Abstract

Menurut Friedman, bekerjanya Sistem hukum (legal system) sebagai suatu proses, dibagi dalam tiga komponen diantaranya Komponen substantif mencakup antara lain norma-norma hukum, baik yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, dan doktrin sejauh digunakan dalam proses yang bersangkutan; Trend perkembangan kejahatan konvensional khususnya crime indeks/kejahatan menonjol berupa Pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian Kendaraan bermotor cukup tinggi angka kejadiannya. Masyarakat pada umumnya berharap kepada Polri supaya pelaksanaan tugas Polri lebih profesional dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Konvensional sehingga dapat diberantas atau dikendalikan laju perkembangannya dan pelakunya dapat ditangkap untuk diproses secara hukum serta kerugian Masyarakat yang ditimbulkan dapat dikembalikan. Untuk itu perlu dilakukan penelusuran terhadap berbagai faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas Penegakan Hukum kejahatan konvensional khususnya dalam kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan ditinjau dari Aspek Substansi Hukum.
Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Kejahatan Konvensional Di Indonesia Kuba, Syahrir
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Sasana: June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i1.2129

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berarti hukum adalah instrument yang mengatur segala permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa pemerintah negara Indonesia bertugas antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.  Trend Perkembangan angka kriminalitas cenderung mengalami peningkatan termasuk diwilayah Polda Metro Jaya dan Jajarannya terutama kejahatan konvensional seperti Pencurian Pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan Pencurian Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu perlu dilakukan penelusuran terhadap berbagai faktor yang berpengaruh terhadap meningkatnya kejahatan konvensional dan bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Polri terkait dengan komponen system hukum menurut pandangan friedmen khususnya ditinjau dari Aspek Strutur Hukum dalam mendukung efektivitas pelaksanaan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana oleh Polri/anggota Reserse.
Penahanan Tersangka/Terdakwa Pengguna Narkotika Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Perspektif Tujuan Penegakan Hukum Syahrir Kuba
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 1 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i1.826

Abstract

The phenomenon that occurs in Indonesia today is the increasingly widespread distribution of narcotics which causes the emergence of victims of narcotics abuse from a fairly large number of people, including students and undergratuade students as, then sentenced to imprisonment. Based on field observations, Investigators and Public Prosecutors still prioritize the provision as stated in Article 111 Section (1) and Article 112 Section (1), even though the facts show that to use Narcotics, a suspect / defendant is almost certain that they carry, buy or store and possess narcotics, then sentenced to imprisonment on the basis of Article 127 Section (1)a, Law Number 35 Year 2009, without considering Article 127 Section (3) which reads that the abuser must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation, not prioritizing legal certainty. In 6 (six) judgement of the South Jakarta District Court, the Suspects or Defendants were all detained starting from the Investigation, Prosecution and judicial processes with a duration of detention between 104 days and 184 days, even though the actual proof was not too complicated because it started with a case of being caught red-handed until a sentence of imprisonment was sentenced by the South Jakarta District Court Judge.
Peranan Kompolnas Dalam Mendukung Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol di Indonesia Syahrir Kuba
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 16 No. 1 (2022): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v16i1.1189

Abstract

Crime is the shadow of human civilization. So far, the trend of the development of prominent conventional crimes (crime index) in Indonesia tends to increase while the implementation of law enforcement is still not optimal. Against this condition, it is necessary to investigate various factors related to the effectiveness of conducting investigations and investigations into prominent conventional crimes committed by members of the National Police Investigation Unit, including legal substance, legal structure, and legal culture. The National Police Commission (Kompolnas) can request data and information from members and officials within the National Police, government agencies, the public, or other parties deemed necessary to support the implementation of the main tasks of the National Police in the field of law enforcement in Indonesia. However, even though Kompolnas have carried out this role, it is not yet fully optimal due to the wide scope that must be handled, so it has not been able to touch/monitor to regional units such as Polres and Polsek in supporting law enforcement by the Police through investigation and investigation activities against Conventional crimes stand out. With the existing limitations, Kompolnas needs to increase its role in monitoring law enforcement by the Police through means of communication in the form of an online computer and have regional maps related to the characteristics of regional vulnerabilities in the field of security and social security and maps of budgetary requirements and other resources. In addition, Kompolnas also plays an important role in encouraging the leaders of the National Police to properly organize and dynamic the data collection system for prominent conventional criminals that already exists in the Investigation Unit, starting from the Directorate of Criminal Investigation of the Regional Police to the Criminal Investigation Unit of the Polsek/ta by using computers/information technology.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Konvensional Oleh Polri Ditinjau Dari Aspek Kultur Hukum Kuba, Syahrir
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.3472

Abstract

Penelitian ini berjudul efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional oleh Polri ditinjau dari aspek Kultur Hukum. Latar belakang penelitian didasarkan adanya fenomena kecenderungan peningkatan kejahatan konvensional seperti Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Pencurian dengan Kekerasan (Curas) dan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Indonesia. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Penegakan Hukum ditinjau dari aspek Kultur Hukum. Metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif dipadukan dengan Yuridis Empiris/sosiologi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach) serta Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)dengan penalaran Deduktif maupun Induktif serta landasan teori Sistem khususnya terkait dengan Kultur Hukum. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang terkait dengan aspek Kultur Hukum baik Kultur Hukum anggota Polri maupun Masyarakat yang berpengaruh, sehingga pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Polri terhadap kejahatan Konvensional belum sepenuhnya efektif.
Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia Kuba , Syahrir
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 22 No. 1 (2022): January 2022
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/v0pgmx50

Abstract

Crime is the shadow of civilization. Therefore, the crime will tend to increase in line with the increasingly rapid dynamics of community life. For this reason, it is necessary to take preventive measures or law enforcement intensively and consistently. One of the pieces of evidence that is required to be fulfilled in the law enforcement process is the testimony of a witness who testifies based on what he has heard, seen, and / or experienced himself. This law enforcement effort will not be successful if the community does not optimally participate in giving testimony. The role of witness and victims in supporting law enforcement has not been optimal due to various factors, including: Legislation regulating protection and victims in Indonesia which is still partial and well-known in various regulations and institutional structures are still limited at the central level, not yet at the regional level, including the legal awareness of the community to be witnesses, are still felt to be lacking.Efforts to increase protection and victims that need to be continuously evaluated and refined by relevant legislation, Development of protection and victim institutions (LPSK) up to the district level. For this reason, a strong commitment from the Government is needed to provide protection to witnesses and victims through strengthening the functions and roles of the Witness and Victim Protection Agency by fulfilling aspects of the legal structure and aspects of its legal substance in an effort to encourage changes in the legal culture of the community.
Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Munculnya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Besar Di Indonesia Kuba, Syahrir
Bhara Justisia Vol 2 No 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/y5nrfd29

Abstract

Latar belakang penelitian didasarkan adanya fenomena kecenderungan peningkatan kejahatan Pencurian kendaraan Bermotor (Curanmor) di Kota-kota besar Indonesia. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap munculnya Kejahatan Curanmor tersebut terutama di wilayah Polda Metro Jaya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif dipadukan dengan Yuridis Empiris/sosiologi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach) serta Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)dengan penalaran Deduktif maupun Induktif terkait dengan system pencegahan yang tersedia. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang berpengaruh terhadap munculnya kejahatan Curanmor di kota besar di Indonesia terkait dengan system dan sarana serta prasarana pendukung pengamanan kendaraan bermotor sebagai langkah pencegahan terhadap munculnya kejahatan pencurian kendaraan Bermotor .
Co-Authors Hotma P. Sibuea Mohamad Dimyati Hadi Saputra Mujianto Mujianto Octo Iskandar