Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Jurnal Perempuan
Reh Bungana Beru Perangin angin
Universitas Negeri Medan
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Nursing Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Ketersediaan Permukiman Layak di Kelurahan Bagan Deli Kota Medan Ditinjau dari Undang-Undang Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sarah Lestari Tampubolon; Reh Bungana Beru Perangin angin; Majda El Muhtaj; Dewi Pika Lumban Batu; Arief Wahyudi
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 4 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v4i1.8322

Abstract

Kawasan permukiman adalah kawasan yang mencakup daerah perkotaan maupun perdesaan. Kawasan permukiman juga dapat diartikan sebagai lingkungan tempat tinggal dan melakukan segala kehidupan masyarakat. Kawasan permukiman tidak hanya berbicara mengenai suatu bangunan yang ditempati, akan tetapi juga berbicara mengenai infrastruktur, sarana, prasarana dan aspek sosial lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang melihat secara langsung suatu fenomena sedang terjadi, biasanya dalam metode penelitian tersebut dilakukan terjun langsung ke lapangan dan mengambil beberapa sumber informan untuk diwawancarai, mengandalkan beberapa artikel, jurnal, dan buku untuk semakin memperkuat argumentasi yang akan dituang kedalam laporan, serta membuat sesi dokumentasi menjadi bukti bahwa penelitian dilakukan dengan sebaik-baiknya tanpa ada manipulasi data yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang terjalinnya kerjasama dan komunikasi yang baik antara Pemerintah dan Masyarakat. Hal ini didasarkan pada hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa esksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak selaras atau tidak sejalan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Pemerintah menawarkan beberapa program seperti pembangunan tanggul dan relokasi wilayah ke tempat yang lebih layak untuk dihuni. Namun, masyarakat menolak program atau kebijakan tersebut dianggap menghambat proses kehidupan mereka yang sebagian besar masyarakat Kelurahan Bagan Deli memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.
Efektivitas Tilang Elektronik Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Berlalu Lintas Masyarakat Di Kota Medan Suci Izdihar Hulwa; Reh Bungana Beru Perangin Angin
JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Volume 9 Nomor 1 Edisi Juni 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/jpkn.v9i1.8150

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem tilang elektronik dalam meningkatkan kepatuhan berlalu lintas masyarakat di Kota Medan. Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa sistem tilang elektronik dinilai cukup efektif secara awal, terbukti dari penurunan jumlah pelanggaran dari 13.963 kasus pada 2022 menjadi 6.183 kasus hingga pertengahan 2024. Penurunan ini diduga sebagai dampak efek jera awal dari penerapan sistem yang masih relatif baru, yakni dua setengah tahun. Namun, pelanggaran lalu lintas tetap terjadi, terutama di wilayah yang tidak diawasi secara ketat. Masyarakat lebih sadar terhadap keberadaan kamera tilang elektronik di titik pusat kota seperti Jalan Raden Saleh dan Jalan Balai Kota, namun cenderung mengabaikan delapan titik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih rendah dan belum merata di seluruh wilayah Kota Medan.
Kepemimpinan Perempuan Adat dan Implementasi CEDAW GR 39 dalam Advokasi RUU Masyarakat Adat Ratih Baiduri; Reh Bungana Beru Perangin Angin
Jurnal Perempuan Vol. 31 No. 1 (2026): Merebut Otoritas: Keadilan Epistemik, Keberlanjutan Hidup, dan Politik Perempu
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34309/jp.v31i1.1328

Abstract

The experiences and contributions of indigenous women have not been accommodated in legislative policies, despite their strategic role in maintaining living space and community sustainability. This study uses a qualitative method with a descriptive approach through literature review and analysis of various documents, utilizing intersectional feminism and feminist political ecology perspectives. The research findings indicate that the Indigenous Peoples Bill does not adequately regulate and protect indigenous women. The Indigenous Peoples Bill does not implement CEDAW GR 39. The absence of explicit regulations regarding indigenous women in the Indigenous Peoples Bill could lead to harm for indigenous women, indigenous communities, the nation, and the state. Indigenous women are at the forefront of preserving traditional knowledge, especially regarding medicine, natural resources, economic sources, food sources, water sources, culture, and traditions. Therefore, it is crucial to recognize and protect indigenous women in the Indigenous Communities Bill.
Co-Authors Dewi Pika Lbn Batu Majda El Muhtaj Ratih Baiduri Sarah Lestari Tampubolon Suci Izdihar Hulwa Wahyudi , Arief