Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyuluhan Tentang Dampak Likuifaksi terhadap Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan Bangunan di Kelurahan Balaroa, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Muja'hidah Muja'hidah; Rustam Rustam; Asriyani Asriyani; Adiesty Septhiany Prihatiningsih Syamsuddin; Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 8 No. 1 (2026): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v8i2.18303

Abstract

Tanah dan bangunan yang merupakan suatu kebutuhan bagi setiap orang sebagai tempat hunian atau tempat berusaha. Dalam pengaturan tentang tanah dan bangunan, melekat Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar penetapan pajak dan angka penentuan nilai tanah dan bangunan yang menjadi patokan bagi masyarakat. NJOP dibutuhan Ketika masyarakat ingin melakukan transaksi jual beli tanah atau bangunan. Sebagai salah satu wilayah terdampak gempa dan likuifaksi pada tanggal 28 September 2018 yang lalu, banyak bangunan di Kelurahan Balaroa yang sudah tidak dapat dihuni, bahkan tanahnya pun tidak layak untuk dibangun kembali. Wilayah ini dikategorikan ke dalam zona merah (dilarang untuk mendirikan bangunan). Sehingga masyarakat Kelurahan Balaroa memerlukan penyuluhan mengenai NJOP sebagai dasar penilaian tanah dan bangunan setelah terjadi bencana.
Enhancing The Role Of Political Parties In Advancing Political Education As A Foundation For Democracy Gunawan Arifin; Virgayani Virgayani; Asriyani Asriyani; Muja'hidah Muja'hidah; Jubair Jubair
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v19no1.4026

Abstract

Political parties play a strategic role in democratic governance, serving as key instruments in fostering democracy. However, a decline in public trust has emerged due to the perception that political parties prioritize power politics over their educational function, reducing them to mere tools of political control. This study employs legislative, conceptual, and comparative approaches to develop a framework for strengthening the role of political parties, particularly in enhancing political education as a prerequisite for democracy. It examines two key issues: whether the current regulation of political party functions aligns with Indonesia’s democratic development model and how these functions can be reinforced to promote public political education. The findings indicate that the existing political party law has not effectively facilitated political education, failing to enhance civic awareness and responsibility in accordance with Indonesia’s democratic principles. To address this, the legal framework governing political parties must institutionalize political education and ensure that ethical and moral values serve as guiding principles in decision-making processes.