Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perbandingan Hukum Perzinaan dalam KUHP Baru dan Qatar Penal Code Adelia Deswita Isnu Putri; Jubair Jubair; Fidyah Faramita Utami
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perzinaan merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki dampak sosial dan moral yang besar, baik di Indonesia maupun di Qatar. Dalam konteks hukum, baik KUHP Baru di Indonesia maupun Qatar Penal Code mengatur tindak pidana perzinaan sebagai pelanggaran serius yang melibatkan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah. Meskipun keduanya mengakui perzinaan sebagai tindak pidana, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengaturan, definisi, sanksi, serta prosedur pembuktiannya. KUHP Baru lebih mengutamakan perlindungan hak individu dan memberikan ruang untuk rehabilitasi, dengan sanksi yang relatif lebih ringan, yaitu penjara maksimal satu tahun atau denda. Sementara itu, Qatar Penal Code mengedepankan penegakan hukum yang ketat dengan sanksi yang jauh lebih berat, seperti hukuman penjara hingga hukuman mati, serta penerapan hukum syariah yang mengharuskan pembuktian melalui pengakuan pelaku atau kesaksian empat saksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kedua sistem hukum tersebut dan menggali persamaan serta perbedaan dalam konsep perzinaan, serta implikasi dari perbedaan tersebut terhadap penegakan hukum di kedua negara.
Enhancing The Role Of Political Parties In Advancing Political Education As A Foundation For Democracy Gunawan Arifin; Virgayani Virgayani; Asriyani Asriyani; Muja'hidah Muja'hidah; Jubair Jubair
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v19no1.4026

Abstract

Political parties play a strategic role in democratic governance, serving as key instruments in fostering democracy. However, a decline in public trust has emerged due to the perception that political parties prioritize power politics over their educational function, reducing them to mere tools of political control. This study employs legislative, conceptual, and comparative approaches to develop a framework for strengthening the role of political parties, particularly in enhancing political education as a prerequisite for democracy. It examines two key issues: whether the current regulation of political party functions aligns with Indonesia’s democratic development model and how these functions can be reinforced to promote public political education. The findings indicate that the existing political party law has not effectively facilitated political education, failing to enhance civic awareness and responsibility in accordance with Indonesia’s democratic principles. To address this, the legal framework governing political parties must institutionalize political education and ensure that ethical and moral values serve as guiding principles in decision-making processes.