Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perkawinan Beda  Agama Dan Implikasi Perspektif Mazhab Syafi’i Riki Prayuda; Ahmad Fauzi
Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2025): Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam
Publisher : 4

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71242/mrtvdj73

Abstract

Interfaith marriage is a social phenomenon that continues to spark debate, particularly in the context of Indonesia's pluralistic society that also upholds strong religious values. From the perspective of the Shafi’i school of thought, marriage between individuals of different faiths presents profound legal and theological challenges, especially concerning the future well-being of the family. The purpose of this study is to encourage Muslims to adhere to the teachings prescribed by Allah through the Qur’an and the Sunnah. This research employs a qualitative method using a library research approach. The findings of the study include: a) according to Islamic law, interfaith marriage is strictly prohibited, as established by Islamic sharia based on the Qur'an and hadith, due to its potential to cause disharmony in the household and even lead to divorce; b) within the Shafi’i school, marriage between a Muslim man and a non-Muslim woman from among the People of the Book is conditionally permitted, provided the woman strictly adheres to the unaltered teachings of her holy scripture (divine scripture that has not been distorted); c) such marriages may be deemed invalid (considered zina), potentially leading to family disharmony, denial of inheritance rights, harm to the children, and disruption of lineage. It fails to preserve lineage in accordance with the objectives of Islamic law (Maqāṣid Al-Sharī‘Ah). Abstrak Perkawinan berbeda agama merupakan fenomena sosial yang terus menimbulkan perdebatan, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik namun menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Dalam perspektif imam sayfi”i pernikahan antara dua individu yang berbeda keyakinan menimbulkan problematika hukum dan teologis yang mendalam, demi kesejahteraan nasib keluarga dimasa depan. Tujuan penelitian ini untuk mendorong umat islam agar mengikuti ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah menurut Al-Qur’an dan Sunnahnya. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kepustakaan library research. Hasil dari temuan penelitian diantaranya adalah: a) menurut hukum islam sangat tidak diperbolehkan menikahi antar beda agama. sesuai apa yang telah ditetapkan oleh syriat islam, berdasarkan nash al-qur’an dan hadist. Karena bisa menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan bisa sampai perceraian. b) dikalangan mazhab imam syafi’i bahwa pernikahan antar pria Muslim dengan wanita non-Muslim dari kalangan Ahli Kitab pada dasarnya diperbolehkan, asalkan wanita tersebut benar-benar berpegang teguh pada ajaran kitab suci yang murni (kitab samawi yang belum mengalami perubahan. c) bisa menyebabkan tidak sah nya nikah tersebut(zina). dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, menghambat hak ahli waris, bahaya pada anak anaknya, hingga terputusnya nasab tersebut. Tidak menjaga keturunan sebagai seorang muslim sejati sesuai maqosyid syari,ah.
Perlindungan Hukum Anak Di Media Sosial Perspektif Konstitusionalisme Jimly Asshiddiqie Mohamad Rohim; Ahmad Fauzi
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1890

Abstract

Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, namun penggunaannya juga meningkatkan risiko pelanggaran hak anak di ruang digital, seperti perundungan siber, eksploitasi, penyalahgunaan data pribadi, dan paparan konten yang tidak sesuai usia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hadir sebagai dasar hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak di ruang digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pengaturan perlindungan anak dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme Jimly Asshiddiqie serta mengidentifikasi kelemahan normatifnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) dan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan anak telah selaras dengan prinsip supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, demokrasi konstitusional, dan tujuan negara. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya partisipasi publik, mekanisme verifikasi usia, koordinasi antarlembaga, serta pengaturan tanggung jawab pengguna media sosial. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi dan penguatan implementasi hukum agar perlindungan hak anak di media sosial lebih efektif sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme.
EFEKTIVITAS TERHADAP DISPENSASI KAWIN: Studi Kasus UU NO. 16 TAHUN 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Husni Mubarok; Ahmad Fauzi
Maqashid: Jurnal Hukum Islam. Vol. 8 No. 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Malang Prodi. Ahwal Al-Syakhsiyyah, IAI Al-Qolam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35897/maqashid.v8i1.1840

Abstract

Law No. 16 of 2019 stipulates that the minimum marriage age for both males and females is 19 years. If this requirement is not met, a marriage dispensation must be obtained from the Religious Court. This study aims to evaluate the effectiveness of Law No. 16 of 2019 regarding marriage dispensation. Using a qualitative method with a normative-empirical approach, the findings reveal a significant decrease of approximately 79.9% in marriage dispensation applications at the Malang Religious Court from 2020 to 2024. This decline reflects effective law enforcement supported by government outreach programs and stricter judicial discretion in approving dispensation requests. From an Islamic perspective, marriage dispensation is permissible, aligning with the jurisprudential principle that preventing harm (darar) takes precedence over pursuing benefit (maslahah).Law No. 16 of 2019 stipulates that the minimum marriage age for both males and females is 19 years. If this requirement is not met, a marriage dispensation must be obtained from the Religious Court. This study aims to evaluate the effectiveness of Law No. 16 of 2019 regarding marriage dispensation. Using a qualitative method with a normative-empirical approach, the findings reveal a significant decrease of approximately 79.9% in marriage dispensation applications at the Malang Religious Court from 2020 to 2024. This decline reflects effective law enforcement supported by government outreach programs and stricter judicial discretion in approving dispensation requests. From an Islamic perspective, marriage dispensation is permissible, aligning with the jurisprudential principle that preventing harm (darar) takes precedence over pursuing benefit (maslahah).