Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LUTUR Law Journal Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Cavin George Ngilawane
Fakultas Hukum Universitas Musamus
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Strategi Inovatif Menulis Ilmiah Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum: Memanfaatkan AI Dan Google Scholar Jaya Setiawan Sinaga; Handika Dwi Ardiansyah Pelu; Cavin George Ngilawane
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 1 (2026): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v3i1.213

Abstract

Penulisan ilmiah merupakan kompetensi esensial bagi mahasiswa Fakultas Hukum, namun kerap terkendala keterbatasan referensi dan kesulitan penyusunan argumentasi. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan Google Scholar hadir sebagai solusi potensial. Permasalahan utama dalam kegiatan ini adalah bagaimana merumuskan strategi inovatif dan aplikatif agar mahasiswa dapat memanfaatkan AI dan Google Scholar secara optimal dalam menyusun karya ilmiah. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan andragogi dan Service Learning melalui format Bimbingan Teknis (Bimtek). Pelaksanaannya melibatkan 40 mahasiswa sebagai fasilitator yang mendampingi praktik secara langsung dalam kelompok-kelompok kecil. Hasil kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 ini menunjukkan tingkat ketercapaian yang memadai. Peserta berpartisipasi aktif dan terbukti mampu mempraktikkan instruksi dasar pemanfaatan teknologi untuk pencarian literatur serta penyusunan kerangka tulisan. Pendekatan kelompok kecil secara signifikan mempermudah penyerapan materi sekaligus memecah kekakuan komunikasi. Sebagai kesimpulan, integrasi pemanfaatan AI dan Google Scholar melalui metode Bimtek terbimbing terbukti efektif untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan menulis ilmiah. Kendala alokasi waktu di lapangan berhasil diatasi melalui adaptasi tim pelaksana secara cepat, sekaligus memberikan pengalaman pemecahan masalah nyata bagi para mahasiswa.
Plea Bargaining As A Reform of Criminal Procedural Law To Realize The Principle Of Swift, Simple, And Low-Cost Justice Cavin George Ngilawane; Salvadoris Pieter; Mulyadi Alrianto Tajuddin
LUTUR Law Journal Volume 6 Issue 2 November (2025): LUTUR Law Journal
Publisher : Program Studi Hukum Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/lutur.v6i2.24046

Abstract

The Indonesian judicial system faces persistent challenges, including chronic case backlogs and severe prison overcrowding, which undermine the constitutional principle of swift, simple, and low-cost justice. This study explores the necessity of integrating Plea Bargaining into Indonesian criminal procedural law through the "Special Track" (Jalur Khusus) mechanism proposed in the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP). Employing normative legal research and a comparative approach—examining legal frameworks in the United States, England, and the Netherlands—the research identifies that Indonesia’s proposed model adopts a "pleas without bargains" framework. This model is intentionally designed to bypass corruptive negotiations while maintaining judicial control. The findings demonstrate that the Special Track streamlines the trial process by shifting ordinary examinations into abbreviated procedures for offenses carrying a maximum seven-year penalty, offering a mandatory sentence reduction of up to one-third. Furthermore, this study critically analyzes potential implementation hurdles, such as the risk of coerced confessions, the need for standardized judicial discretion, and the prevailing retributive legal culture in Indonesia. The research concludes that while the Special Track is a vital administrative tool for judicial efficiency, its success depends on rigorous judicial oversight to ensure that procedural speed does not compromise material justice or the defendant's fundamental rights.
Co-Authors Handika Dwi Ardiansyah Pelu Jaya Setiawan Sinaga Mulyadi Alrianto Tajuddin Salvadoris Pieter