Garuda - Garba Rujukan Digital

Urgensi Informed Consent Antara Dokter Dengan Pasien Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik Tajuddin, Mulyadi Alrianto; Pieter, Salvadoris
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.431

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk meneliti permasalahan terkait Â perbuatan melawan hukum dalam informed consent yang berujung malpraktik dan pembuktian tindak pidana malpraktik yang diakibatkan informed consent. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengaki beberapa pendekatan untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa perbuatan melawan hukum informed consent yang berujung malpraktik dapat dilihat dalam dua hal yakni secara hukum perdata dilihat dari segi kerugian material pribadi yang ditimbulkan maupun hukum pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan undang-undang yang dilanggar, rasa keadilan, dan norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang dilanggar dan menimbulkan pertenggungjawaban pidana. Pembuktian tindak pidana malpraktik yang diakibatkan informed consent dilihat dari apakah perbuatan tersebut 1)Terbukti terjadi standar pelayanan; 2) Terbukti pasien mengalami kerugian atau kerusakan setelah perataan dan 3) Terbukti ada hubungan sebab-akibat antara pelaksanaan praktik yang tidak sesuai dengan standar dengan kerugian yang dialami pasien.

PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN BERORIENTASI REHABILITASI SOSIAL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MERAUKE Mulyadi Alrianto Tajuddin; leonardus Abung
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v4i2.414

The effectiveness in the existence of social rehabilitation for correctional students in Merauke Class IIB Correctional Institutions has not yet fully provided guidance in accordance with Law Number 12 of 1995 concerning Corrections because the Class IIB Correctional Institution of Merauke is a General Correctional Institution and Not a Special Penitentiary for Children. This study examines the formation of correctional students in Merauke Class IIB Correctional Institutions which are socially oriented and inhibiting factors in conducting social rehabilitation for correctional students in the Class IIB Correctional Institution of Merauke. This study uses an empirical juridical approach method with a qualitative analysis which then results are obtained that the social rehabilitation of the implementation of coaching in the Class IIB Correctional Institution of Merauke is carried out namely the fostering of religious awareness, fostering intellectual abilities (intelligence) and fostering legal awareness, However, social rehabilitation such as fostering national and state awareness, and guidance to interact with the community has not been carried out at the Merauke Class IIB Penitentiary so that social rehabilitation at the Merauke Class IIB Penitentiary has not been effective and there is also a lack of facilities and staff resources at the Class IIB Penitentiary Office in Merauke. There needs to be an increase in solutions to solutions or alternatives in the completion of social rehabilitation in the future will be achieved and carried out properly referring to Law No. 12 of 1995 concerning Corrections

KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASLI PAPUA DI KABUPTEN MERAUKE DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Mulyadi Alrianto Tajuddin; Agus Sunaryo
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v6i2.678

Terkait kasus tindak kriminalitas yang dilakukan oleh orang asli papua atau yang disebut dengan AOP merupakan suatu kenyataan sosial dalam kehidupan masyarakat yang tidak berdiri sendiri, dikarenakan tindak kriminal yang dilakukan oleh AOP ada kaitannya dengan masalah sosial, ekonomi, politik serta budaya. Dengan demikian, fenomena terjadinya tindak kriminal akan mempengaruhi satu sama lainnya. Kriminologi adalah mempelajari tentang gejala – gejala terhadap manusia dalam melakukan kejahatan yang dilihat dari penyebabnya serta mempelajari cara memperbaiki dan mencegah terjadinya kejahatan dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan berbagai jenis ilmu yang ada. Permasalahan yang relevan untuk dikaji dalam skripsi ini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh orang asli papua di Kabupaten Merauke dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian terkait kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang asli Papua di Kabupaten Merauke. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang – undangan, dilengkapi juga dengan data – data yang terkumpul disingkronisasi secara sistematif dan dikaji berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder sehingga ditemukan letak kebenaran ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) faktor – faktor yang sering terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh orang asli papua (AOP) di kabupaten merauke timbulnya faktor internal dan faktor eksternal penyebab terjadinya perilaku kejahatan criminal seperti faktor kondisi psikologis, faktor kondisi ekonomi, faktor kondisi lingkungan dan faktor minuman keras, maka kejadinya yang dilakukan oleh orang asli papua sebagian besar dikarenakan adanya faktor - faktor ada. (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian terkait adanya kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang asli papua (AOP) dengan cara upaya pre – emtif yaitu dengan cara menanamkan nilai norma – norma agar terinternalisasi dalam diri seseorang, upaya preventif juga dilakukan oleh kepolisian yakni memberikan himbauan dan arahan kepada masyarakat tentang pentingnya saling menjaga dan saling melindungi sesama umat manusia dalam lingkungan masyarakat, serta upaya yang terakhir yaitu upaya represif yakni melakukan upaya pembinaan maupun suatu rehabilitas terhadap pelaku agar kedepan enggan melakukan tindak pidana yang juga memberikan hukuman yang berat kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana.

PERILAKU NGELEM AIBON PADA ANAK JALANAN DI KOTA MERAUKE DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Mulyadi Alrianto Tajuddin
Law Review Volume XVII, No. 3 - March 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v17i3.823

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja. Baik orang dewasa, orang muda hingga anak-anak sekalipun. Salah satu faktor pemicu terjadinya kejahatan oleh anak adalah penyalahgunaan terhadap lem aibon. Lem aibon dijadikan alternatif karna sangat mudah didapatkan oleh anak-anak. Lem aibon dibeli kemudian dihirup sehingga menimbulkan efek mabuk dan hal tersebut yang memicu terjadinya kekerasan oleh anak terutama anak jalanan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku ngelem Aibon dilihat dari sudut pandang kriminologi. Selain itu untuk dapat menentukan factor-faktor apa saja yang menjadi pemicu anak jalanan terlebih khususnya di Merauke melakukan ngelem aibon. Serta untuk mencari bagaimana solusi untuk mengurangi yang tiap tahunnya kian meningkat. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap anak jalanan selaku penyalahguna lem aibon, yakni dengan upaya pre-emtif melalui edukasi serta penanaman nilai-nilai agama atau norma yang baik. Dapat pula dilakukan upaya preventif yakni oleh pihak Polres Merauke dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan pengawasan disertai razia dan patroli rutin di depan-depan emperan toko terkait dengan masalah tersebut sehingga mampu meminimalisir atau bahkan dihentikan terkait dengan masalah penyalahgunaan lem aibon.Kata Kunci: Kriminologi, Anak Jalanan, Lem Aibon

PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PREMIUM REMEDIUM DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA Mulyadi Alrianto Tajuddin
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v2i2.6848

AbstrackHow that can be used to recover the loss of the state is to require the defendant is proven and convincingly guilty of corruption to return to the country of the corruption results in a form of compensation as a premium remedium (main drug). If an act is considered absolutely detrimental to the interests of the country and the people well according to the legislation in force, nor by the feeling of the sociological community, then it sanctions pidanalah which became the main option (premium remedium) in this case the imposition of additional criminal restitution contained in Article 18 paragraph (1) letter b of Law Number 31 Year 1999 on Corruption Eradication. When efforts to recover losses through the state penal law (criminal additional compensation) is not effective, then it can be reached through the civil (tort) as ultimum remedium (last drug).Keywords: Money Substitutes, Premium Remedium, Return State LossAbstrakCara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti sebagai premium remedium (obat utama). Apabila suatu perbuatan sudah dianggap benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut undang-undang yang berlaku maupun menurut perasaan sosiologis masyarakat, maka justru sanksi pidanalah yang menjadi pilihan utama (premium remedium) dalam hal ini penjatuhan pidana tambahan uang pengganti yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila upaya pengembalian kerugian negara melalui jalur kepidanaan (pidana tambahan uang pengganti) tidak efektif, maka dapat ditempuh dengan melalui jalur keperdataan (gugatan ganti rugi) sebagai ultimum remedium (obat terakhir).Kata Kunci: Uang Pengganti, Premium Remedium, Pengembalian Kerugian Negara

Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia Mulyadi Alrianto Tajuddin; Imran Rusli Tarsan
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i2.11072

Eksistensi keberadaan keluarga korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan, kondisi ini terlihat belum adanya undang – undang mengatur secara tersurat bagi korban maupun keluarga korban. Tindak pidana pembunuhan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus diberikan pidana yang adil, sehingga dapat memberikan pemenuhan hak terhadap keluarga korban. Penelitian ini mengkaji bentuk pemenuhan hak keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan dalam perspektif pembaruan hukum pidana di Indonesia serta menelaah konsep yang ideal tentang pemberian hak keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan, serta menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan analisis kualitatif yang kemudian diperoleh hasil bahwa bentuk pemenuhan hak keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan yang terdapat didalam KUHP dan KUHAP kurang membahas mengenai hak – hak korban atau keluarga korban. Beberapa hak yang diatur undang – undang bagi korban atau keluarga korban, meliputi hak untuk memperoleh bantuan hukum dan informasi tentang penyidikan yang berkaitan dengan tindak pidana yang menimpah korban. Penemuhan hak ideal bagi keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan yaitu pemberian restitusi, kompensasi dan rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban sebagai pengembalian haknya harus patut dengan rasa keadilan. Perlu adanya rancangan undang-undang hukum pidana yang mengandung pemenuhan hak korban maupun keluarga korban terkait tindak pidana pembunuhan.

Penerapan Restorative Justice Terhadap Pendampingan Anak Asli Papua Dalam Sistem peradilan Pidana Anak Marlyn Jane Alputila; Mulyadi Alrianto Tajuddin
Jatiswara Vol 35 No 1 (2020): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis peran Bapas Merauke dalam melakukan pendampingan anak asli Papua yang melakukan suatu kejahatan di Kabupaten Merauke dan menganalsis kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Merauke dalam melakukan pendampingan klien anak asli papua. Penelitian merupakan penelitian hukum empiris, yang mengambil lokasi penelitian di Balai Pemasyarakatan Merauke. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Merauke dalam menjalankan perannya untuk menegakan restorative justice dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak asli papua dari proses penyidikan hingga pemeriksaan dalam persidangan sudah berjalan optimal dengan diselesaikannya 33 kasus secara diversi dari 42 kasus yang ada. Dalam menjalankan tugasnya Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Merauke sering mengalami kendala baik secara internal dan eksternal seperti kurangnya sumber daya manusia, cakupan wilayah yang luas, sarana dan prasarana, serta kurangnya sinergitas dengan instansi terkait.

Kajian Kriminologi Terhadap Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis Panti Pijat Di Kota Merauke Mulyadi Alrianto Tajuddin
Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.552 KB)

The study, entitled "Study of Criminology Against the Practice of Prostitution Business guise Massage parlor in the town of Merauke" As for the issues to be examined is how the view of criminology against prostitution under the guise of business parlors, factors What factors encourage prostitution under the guise of business of massage parlors in the town of Merauke, what efforts are being made to overcome the practice of prostitution under the guise of business massage parlors in the city merauke. While the purpose of this study was to investigate and analyze issues. To achieve the study researchers used a qualitative research method using juridical and empirical approach. The results showed that in terms of criminology prostitution is regarded as a crime against morality / decency and against the law. But prostitution is a crime but did not constitute a crime in the sight of the Criminal Code, the factors that encourage the practice of prostitution under the guise of business, the form factor that comes from within the individual and also factors outside the individual, efforts were made to prevent work under the guise of massage parlors prostitution business is by way of preventive and repressive.

PENINGKATAN KUALITAS HUKUM KAMPUNG MELALUI PELATIHAN DAN PEDAMPINGAN DI KAMPUNG ONGGAYA, DISTRIK NAUKENJERAI, KABUPATEN MERAUKE Mulyadi Alrianto Tajuddin; Marlyn Jane Alputila; Nur Jalal
Musamus Devotion Journal Vol 1 No 02 (2019): Musamus Devotion Journal
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.924 KB)

Regulations in the onggaya village sometimes do not pay attention to the needs or conditions of the village according to the level of the draft legislation. Training and assistance improve the ability to formulate village regulations or other legal products as well as experience in the field of government also greatly affect the ability and technical skills with their area of work. The method used is socialization activities, training and technical guidance for the preparation of village regulation making techniques through socialization and training activities including the development of lecture training materials from speakers, case studies, group discussions, games and brainstorming carried out in three stages, namely socialization, training and technical guidance as well as assistance in drafting village regulations in onggaya, for 8 months in 2019. Targets of this activity: (1) Equipping the Onggaya Village Deliberation Board and the Onggaya Village Chief with basic legal knowledge regarding the techniques for drafting village regulations. (2) Providing skills in making arrangements related to village regulation making. (3) Form a networking between the team and partners in this case the Onggaya Village Deliberation Board and the Onggaya Village Chief to assist in the formulation of village regulations.

Urgensi Informed Consent Antara Dokter Dengan Pasien Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik Mulyadi Alrianto Tajuddin; Salvadoris Pieter
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.431

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk meneliti permasalahan terkait Â perbuatan melawan hukum dalam informed consent yang berujung malpraktik dan pembuktian tindak pidana malpraktik yang diakibatkan informed consent. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengaki beberapa pendekatan untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa perbuatan melawan hukum informed consent yang berujung malpraktik dapat dilihat dalam dua hal yakni secara hukum perdata dilihat dari segi kerugian material pribadi yang ditimbulkan maupun hukum pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan undang-undang yang dilanggar, rasa keadilan, dan norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang dilanggar dan menimbulkan pertenggungjawaban pidana. Pembuktian tindak pidana malpraktik yang diakibatkan informed consent dilihat dari apakah perbuatan tersebut 1)Terbukti terjadi standar pelayanan; 2) Terbukti pasien mengalami kerugian atau kerusakan setelah perataan dan 3) Terbukti ada hubungan sebab-akibat antara pelaksanaan praktik yang tidak sesuai dengan standar dengan kerugian yang dialami pasien.

Title

Found 49 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 49 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 49 Documents
Search