Articles
<![CDATA[Urgensi Informed Consent Antara Dokter Dengan Pasien Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik ]]>
<![CDATA[Tajuddin, Mulyadi Alrianto]]>;
<![CDATA[Pieter, Salvadoris]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.431
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk meneliti permasalahan terkait  perbuatan melawan hukum dalam informed consent yang berujung malpraktik dan pembuktian tindak pidana malpraktik yang diakibatkan informed consent. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengaki beberapa pendekatan untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa perbuatan melawan hukum informed consent yang berujung malpraktik dapat dilihat dalam dua hal yakni secara hukum perdata dilihat dari segi kerugian material pribadi yang ditimbulkan maupun hukum pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan undang-undang yang dilanggar, rasa keadilan, dan norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang dilanggar dan menimbulkan pertenggungjawaban pidana. Pembuktian tindak pidana malpraktik yang diakibatkan informed consent dilihat dari apakah perbuatan tersebut 1)Terbukti terjadi standar pelayanan; 2) Terbukti pasien mengalami kerugian atau kerusakan setelah perataan dan 3) Terbukti ada hubungan sebab-akibat antara pelaksanaan praktik yang tidak sesuai dengan standar dengan kerugian yang dialami pasien.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Penyalahgunaan Media Sosial Pada Generasi Muda ]]>
<![CDATA[Julianto Jover Jotam Kalalo]]>;
<![CDATA[Zegovia Parera]]>;
<![CDATA[Salvadoris Pieter]]>
<![CDATA[ AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 2, No 1 (2022): Volume 2 Nomor 1, Maret 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47268/aiwadthu.v2i1.733
<![CDATA[Introduction: The modern era is full of information transparency and current technology, there are problems faced by everyone, including adults and also the younger generation among high school students (High School).Purposes of Devotion: The existence of writing this article is to instill knowledge related to the use of social media that is good and right and the legal implications that arise if social media is used incorrectly for teachers and students at SMA Negeri 1 Kurik, Merauke Regency. Method of Devotion: The legal counseling activity at SMA Negeri 1 Kurik, Merauke Regency was carried out using the panel discussion method in which the presenters took turns presenting the material then followed by a question and answer session between the presenters and students and teachers.Results of the Devotion: The lack of knowledge and understanding of the community and among high school students (Students) at this time that there is a legal provision (the ITE Law). So it is hoped that students will get more benefits from this activity, namely preventing students from participating in spreading hoax news, hate speech, accessing pornographic content, or other sites that have a negative impact on the growth and development of the younger generation.]]>
<![CDATA[Urgensi Informed Consent Antara Dokter Dengan Pasien Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik ]]>
<![CDATA[Mulyadi Alrianto Tajuddin]]>;
<![CDATA[Salvadoris Pieter]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.431
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk meneliti permasalahan terkait  perbuatan melawan hukum dalam informed consent yang berujung malpraktik dan pembuktian tindak pidana malpraktik yang diakibatkan informed consent. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengaki beberapa pendekatan untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa perbuatan melawan hukum informed consent yang berujung malpraktik dapat dilihat dalam dua hal yakni secara hukum perdata dilihat dari segi kerugian material pribadi yang ditimbulkan maupun hukum pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan undang-undang yang dilanggar, rasa keadilan, dan norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang dilanggar dan menimbulkan pertenggungjawaban pidana. Pembuktian tindak pidana malpraktik yang diakibatkan informed consent dilihat dari apakah perbuatan tersebut 1)Terbukti terjadi standar pelayanan; 2) Terbukti pasien mengalami kerugian atau kerusakan setelah perataan dan 3) Terbukti ada hubungan sebab-akibat antara pelaksanaan praktik yang tidak sesuai dengan standar dengan kerugian yang dialami pasien.]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI KITAB UDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Salvadoris Pieter]]>;
<![CDATA[Erni Dwita Silambi]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v3i1.1940
<![CDATA[Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal ini unsur dengan direncanakan terlebih dahulu menjadi perdebatan, apakah unsur tesebut perlu menggunakan motif untuk membuktikannya atau hanya dengan jarak waktu dimana pelaku dapat berpikir tenang untuk melakukan atau tidak melakukan rencananya atau dengan kata lain terjadi kekaburan norma dalam pasal ini. Tujuan dalam penilitian ini untuk mencari dan menggali apa yang dimaksud dengan unsur perencanaan dan bagaimana cara membuktikannya serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap palaku pembunuhan berencana. Sehingga untuk menjawab kekaburan norma tersebut diatas jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan case approach (pendekatan kasus). Hasil penelitian bahwa terjadi kekaburan norma didalam Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana terutama pada unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu” dalam Pasal 340 KUHP. Selain itu hasil penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana harus berdasarkan Pasal 183 KUHAP yaitu harus 2 (dua) alat bukti (Pasal 184 KUHAP) yang sah serta ditambah dengan kayakinan hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana atau sesuai dengan teori undang-undang negatif. Alat bukti yang paling menujang untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan berencana adalah alat bukti keterangan saksi, surat dan petunjuk. Dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana oleh hakim, pertimbangan hakim berdasarkan pertimbangan secara yuridis dan sosiologis.]]>
<![CDATA[Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Tradisional di Kabupaten Merauke ]]>
<![CDATA[Zegovia Parera]]>;
<![CDATA[Salvadoris Pieter]]>;
<![CDATA[Heri Hendri Fernando Mote]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v5i2.3959
<![CDATA[The existence of traditional medicine has often been consumed and used by the people of Indonesia. Likewise, Ants Nest (Myrmecodia) is an endemic plant found in Papua, Indonesia. This plant is usually attached to the branches or stems of other larger plants, the stems are swollen and there are many small spaces or cavities inhabited by ants. The benefits of ant nests in Papua have long been used as traditional medicine in the interior of Papua, one of which is in Merauke Regency. Likewise with the Manis Mud, which is called the mud from Merauke, which is known to the public as a natural medicine inherited from the Marind Tribe. This mud in the local language is called ndave. The role of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in carrying out its duties, functions and authorities is solely to protect the rights of every consumer. The supervision carried out by BPOM is Pre Market (preliminary supervision carried out before a product is circulated in the community) and Post Market supervision (supervision carried out after the product is circulated in the community). The purpose of this study is to determine the role of the Food and Drug Supervisory Agency in dealing with the circulation of traditional medicines that do not yet have distribution and production permits. The type of research used is Empirical Law research, in addition to studying the law theoretically or normatively, it will also examine the law in its implementation. The results of the study show various laws and regulations, government regulations and regional regulations. It is appropriate that the drug and food supervisory agency in providing supervision over the circulation of traditional medicines that do not yet have distribution permits and production permits must be tightened and carry out routine checks in every district or city.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA DI KEPOLISIAN RESORT MERAUKE ]]>
<![CDATA[Nurul Widhanita Y. Badilla]]>;
<![CDATA[Rudini Hasyim Rado]]>;
<![CDATA[Salvadoris Pieter]]>;
<![CDATA[Muhamad Aljebra Aliksan Rauf]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i1.6760
<![CDATA[Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaiakan perkara pidana oleh Polres Merauke sebagai bagian sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis digunakannya mediasi penal serta menganalisis pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam upaya mengurangi penumpukan kasus. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian diantaranya: Mediasi penal bukan sekadar wacana teoritikal namun sudah merupakan kebutuhan praktis termasuk yang dilakukan oleh sub sistem peradilan pidana (Polres Merauke) dengan mengutamakan mediasi yang ditujukan hampir seluruh jenis tindak pidana untuk upaya perdamaian bukan pembalasan demi terwujudnya rasa keadilan semua pihak sekaligus mengurangi penumpukan kasus. Selain itu, mekanisme yang dilakukan dalam pelaksanaan mediasi adalah mempertemukan korban dan pelaku, adanya kesepakatan damai, adanya ganti kerugian bila diperlukan oleh pelaku kepada korban, menerima pencabutan laporan kepolisian serta melakukan gelar perkara.]]>
<![CDATA[KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP MENUJU INKLUSI SOSIAL MASYARAKAT SADAR HUKUM ]]>
<![CDATA[Zegovia Parera]]>;
<![CDATA[Salvadoris Pieter]]>;
<![CDATA[Mulyadi Alrianto Tajuddin]]>
<![CDATA[ Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Vol 6, No 2 (2022): WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter ]]>
Publisher : <![CDATA[PUSAT MPK UNIVERSITAS BRAWIJAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.waskita.2022.006.02.9
<![CDATA[Merauke Regent’s Regulation Number 23 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags, is hoped that it can support environmental sustainability in Merauke Regency. However, the regulation on handling transparency has not been fully endorsed by good cooperation from the community and business actors. The purpose of this study is to analyze how the effectiveness of plastic waste control is to support environmental sustainability in Merauke Regency. The research method used is Empirical Law research, in addition to studying the law theoretically or normatively, it also examines the law in its implementation. The results of the research can be stated that the regulations for controlling plastic waste as outlined in the Merauke Regent Regulation Number 23 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags have been complied with and implemented properly by modern shop and supermarket business actors, however this regulation has not been complied with and implemented properly by restaurants/restaurants/cafes/food vendors and traditional markets. The need for socialization and law enforcement against Merauke Regent Regulation Number 23 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags, especially for restaurant/restaurant/cafe/food sellers and traditional market business actors.]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI KITAB UDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Salvadoris Pieter]]>;
<![CDATA[Erni Dwita Silambi]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (658.475 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v3i1.1940
<![CDATA[Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal ini unsur dengan direncanakan terlebih dahulu menjadi perdebatan, apakah unsur tesebut perlu menggunakan motif untuk membuktikannya atau hanya dengan jarak waktu dimana pelaku dapat berpikir tenang untuk melakukan atau tidak melakukan rencananya atau dengan kata lain terjadi kekaburan norma dalam pasal ini. Tujuan dalam penilitian ini untuk mencari dan menggali apa yang dimaksud dengan unsur perencanaan dan bagaimana cara membuktikannya serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap palaku pembunuhan berencana. Sehingga untuk menjawab kekaburan norma tersebut diatas jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan case approach (pendekatan kasus). Hasil penelitian bahwa terjadi kekaburan norma didalam Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana terutama pada unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu†dalam Pasal 340 KUHP. Selain itu hasil penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana harus berdasarkan Pasal 183 KUHAP yaitu harus 2 (dua) alat bukti (Pasal 184 KUHAP) yang sah serta ditambah dengan kayakinan hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana atau sesuai dengan teori undang-undang negatif. Alat bukti yang paling menujang untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan berencana adalah alat bukti keterangan saksi, surat dan petunjuk. Dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana oleh hakim, pertimbangan hakim berdasarkan pertimbangan secara yuridis dan sosiologis.]]>
<![CDATA[Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Tradisional di Kabupaten Merauke ]]>
<![CDATA[Zegovia Parera]]>;
<![CDATA[Salvadoris Pieter]]>;
<![CDATA[Heri Hendri Fernando Mote]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (281.507 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v5i2.3959
<![CDATA[The existence of traditional medicine has often been consumed and used by the people of Indonesia. Likewise, Ants Nest (Myrmecodia) is an endemic plant found in Papua, Indonesia. This plant is usually attached to the branches or stems of other larger plants, the stems are swollen and there are many small spaces or cavities inhabited by ants. The benefits of ant nests in Papua have long been used as traditional medicine in the interior of Papua, one of which is in Merauke Regency. Likewise with the Manis Mud, which is called the mud from Merauke, which is known to the public as a natural medicine inherited from the Marind Tribe. This mud in the local language is called ndave. The role of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in carrying out its duties, functions and authorities is solely to protect the rights of every consumer. The supervision carried out by BPOM is Pre Market (preliminary supervision carried out before a product is circulated in the community) and Post Market supervision (supervision carried out after the product is circulated in the community). The purpose of this study is to determine the role of the Food and Drug Supervisory Agency in dealing with the circulation of traditional medicines that do not yet have distribution and production permits. The type of research used is Empirical Law research, in addition to studying the law theoretically or normatively, it will also examine the law in its implementation. The results of the study show various laws and regulations, government regulations and regional regulations. It is appropriate that the drug and food supervisory agency in providing supervision over the circulation of traditional medicines that do not yet have distribution permits and production permits must be tightened and carry out routine checks in every district or city.]]>
<![CDATA[SANKSI HUKUM MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA IZIN DIATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN ]]>
<![CDATA[Herry Hendri Fernando Mote]]>;
<![CDATA[Salvadoris Pieter]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (667.919 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v6i2.5029
<![CDATA[Abstract Fulfilling the need for land is a basic right for every human being, which is passed down from generation to generation. Besides land having economic value it also has a social function, therefore it is certain that every person or community group will defend the land they own in various ways if someone threatens or disturbs their land ownership. The importance of land is so that the Government makes regulations that can be used in resolving land conflicts experienced by the community, to give a deterrent effect to violators. This research is a normative research using a statutory approach, historical approach, and conceptual approach. From these problems it can be concluded that there are various rules that can be used in imposing sanctions on violators who use land without permission from the rightful party. As for the causes of violations of land use without permission, those who are entitled to land are motivated by the necessity of life, so that they are compelled to commit acts that violate the law. Keywords: Legal Sanctions, Property Rights, Land.]]>
