Articles
<![CDATA[PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN PENDAFTARAN HAK CIPTA CONTENT CREATOR YOUTUBE DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Yosman Leonard Silubun]]>;
<![CDATA[Marlyn Jane Alputila]]>;
<![CDATA[Jaya Setiawan Sinaga]]>
<![CDATA[ Musamus Devotion Journal Vol 4 No 1 (2022): Musamus Devotion Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mdj.v4i1.4103
<![CDATA[The purpose of carrying out Community Service activities is to increase students' knowledge as YouTube content creators in registering their creations (content). The implementation method used in an effort to achieve the targets and outcomes to be achieved in this Community Partnership Program activity consists of: Field Observation, the first step that must be taken as input in the process of preparing this activity proposal and collecting technical data for the need for the preparation of learning media , Library Studies, which is a step that aims to collect references to the results of academic studies in the form of journals and scientific articles on the procedure for registering copyright. And Planned Activities: Seminar Programs, Workshops and Guidance on the introduction and process of copyright registration with outreach and training activities. The results achieved are an increase in students' awareness and understanding of the awareness to register every creative result of creator content so that their work can be registered so that they get Copyright protection. It will automatically provide legal certainty and legal protection for each registered work. Outcomes of this activity: (1) Journals, (2) Pocket Books on Knowing Copyrights and how to register them.]]>
<![CDATA[Pengangkatan ‘Anak Adat’ Pada Suku Malind di Kabupaten Merauke ]]>
<![CDATA[Jaya Setiawan Sinaga]]>;
<![CDATA[Raymond P. Fenetiruma]]>;
<![CDATA[Handika D. A Pelu]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v5i1.3621
<![CDATA[Adoption is a common legal event in Indonesia, including in the Malind tribe in Merauke Regency. However, there is something unique in the costumary of Malind tribe where there is a ritual of adopting an adult, even married person who come from outside the Malind tribe, known as anak adat. This study aims to determine the ritual procession of adoption of ‘anak adat’ according to the customary law of the Malind Tribe and to determine the implications that occur in connection with the adoption. The results of this research show that (1) The adoption of customary children in the Malind Tribe is carried out with a traditional ritual that lasts all night and ends with the inauguration of the customary chief who is given the name and clan of Malind and a plot of land from the clan land to own. (2) The implication of the ritual of adopting customary children creates rights and obligations for indigenous children in their status as members of the Malind indigenous community and results in a break in the kinship between the customary child and the previous tribe. Keywords: Adoption; Customary law; Malind Tribe.]]>
<![CDATA[JCK PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG DIANUT OLEH NEGARA KESATUAN REPUBILK INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN (Studi Perbandingan Negara Jepang) ]]>
<![CDATA[Handika Pelu]]>;
<![CDATA[Jaya S. Sinaga Jaya S. Sinaga]]>;
<![CDATA[Yosman L. Silubun Yosman L. Silubun]]>;
<![CDATA[Raymond P. Fenetiruma Raymond P. Fenetiruma]]>;
<![CDATA[Marlyn J. Alputila]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 1 April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v10i1.5516
<![CDATA[Terdapat beberapa sistem pemerintah di dunia, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi presidensial, liberal, demokrasi liberal, dan komunis. Perbedaan penerapan sistem pemeritahan antarnegara disebabkan oleh banyak hal, seperti kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang di negara yang bersangkutan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menambah literasi terhadap ilmu perbandingan hukuam tata negara dan juga mengetahui bagaimana dan dimana letak perbedaan, persamaan perbandingan antara Indonesia dengan Jepang. Metode menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang tinjauannya memfokuskan diri pada ketentuan hukum positif untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembahasan dalam artikel ini menunujukkan sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presindensil sedangkan sistem pemerintahan Jepang yang menganut sistem parlementer. Konstitusi keduanya sama-sama rigid dan flexibel. Hanya saja kalau Indonesia secara perubahan Indonesia sudah mengalami empat kali amandemen sedangkan Jepang belum pernah sejak. Dalam hal ini harus diakui Jepang sangat rigid dari pada Indonesia. Tetapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan amandemen; Jepang punya kemiripan dengan Indonesia dalam hal bentuk negara yaitu negara Kesatuan; Lembaga Perwakilan. Sistem perwakilan Jepang menganut strong bicameral. Sedangkan Indonesia menganut soft bicameral; Bentuk Pemerintahan negara Jepang adalah Monarkhi Konstitusional. Sedangkan Indonesia adalah Republik; Masyarakat negara Jepang sangat berbeda dengan masyarakat negara Indonesia dari kepercayaan terhadap agama dan juga terkait dengan kebiasaan. Penulis menyarankan agar menjadikan tolok ukur untuk masyarakat di Indonesia bisa mencontoh kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat di Jepang yaitu, tingkat kesadaran cukup tinggi terhadap peraturan-peraturan.]]>
<![CDATA[Pengenalan Dan Penyuluhan Hukum Piracy On Operating System Komputer Pada Siswa SMK Santo Antonius Merauke ]]>
<![CDATA[Jaya Setiawan Sinaga]]>;
<![CDATA[Yosman Leonard Silubun]]>;
<![CDATA[Raymond Paradeys Fenetiruma]]>;
<![CDATA[Muhammad Ardiansya S.]]>;
<![CDATA[Yohanes Firiani]]>;
<![CDATA[Moses Ramsis Boi]]>;
<![CDATA[Brampi Yopi Betaubun]]>
<![CDATA[ Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/parta.v3i2.4186
<![CDATA[Perkembangan teknologi yang kian hari semakin meroket berdampak pada perubahan gaya hidup manusia. Komputer sebagai alat bantu pekerjaan manusia menjadi sangat urgen bagi seluruh kalangan termasuk anak sekolah. Pengguna komputer yang berstatus anak sekolah masih sangat awam dalam aspek legalitas pengoperasiannya, sehingga potensi terjadi pembajakan oleh anak sekolah menjadi hal yang lumrah terjadi di lingkungan Kabupaten Merauke. Program Pengabdian ini dilaksanakan dengan metode memberi penyuluhan terkait bagaimana bekerjanya hukum dalam dunia komputer, khususnya perlindungan operating system. Kemudian dalam penyuluhan tersebut diberikan edukasi tentang kedudukan operating system sebagai suatu kekayaan intelektual yang dimiliki pencipta operating system tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini pada SMK Santo Antonius Merauke pada bulan desember 2022, yang menargetkan siswa-siswi jurusan Teknologi Komputer dan Jaringan (TKJ). Hasil dari pelaksanaan program ini ialah memberikan pengetahuan siswa-siswi tentang mekanisme bekerjanya hak cipta operating system sehingga meningkatkan kesadaran untuk menghindari perilaku pembajakan operating system.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tari Gatzi dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual ]]>
<![CDATA[Yosman Leonard Silubun]]>;
<![CDATA[Jaya Setiawan Sinaga]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik hak secara individu maupun kelompok. Namun kenyataan masih banyak produk kekayaan intelektual komunal diakui secara sepihak oleh negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bentuk kepemilikan hak atas perlindungan tarian gatzi berdasarkan hukum kekayaan intelektual serta untuk menemukan bentuk perlindungan yang tepat atas tarian gatzi dalam hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini dikaji berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, serta menghasilkan simpulan sebagai berikut, pertama, bentuk kepemilikan hak atas tari gatzi dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia adalah kepemilikan hak komunal. Hal ini dapat dilihat bahwa tari gatzi merupakan produk budaya masyarakat malind anim yang tidak dapat dibbuktikan secara empiris pencipta awal tarian tersebut. Tari gatzi merupakan anonymous works yang timbul dan berkembang dalam masyarakat adat malnd anim. Kedua, dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia, atas suatu produk budaya yang penciptanya anonim, maka produk tersebut diatur dalam perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional (EBT).]]>
<![CDATA[Pengangkatan "Anak Adat" Pada Suku Malind di Kabupaten Merauke ]]>
<![CDATA[Jaya Setiawan Sinaga]]>;
<![CDATA[Raymond P. Fenetiruma]]>;
<![CDATA[Handika D. A Pelu]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.741 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v5i1.3621
<![CDATA[Pengangkatan anak merupakan peristiwa hukum yang lazim terjadi di Indonesia, termasuk pada masyarakat Suku Malind di Kabupaten Merauke. Namun ada hal yang unik dalam Suku Malind dimana terdapat ritual pengangkatan anak yang berasal dari Suku Malind yang telah dewasa, bahkan telah menikah, yang biasa dikenal sebagai anak adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak adat menurut hukum adat Suku Malind dan untuk mengetahui implikasi yang terjadi sehubungan dengan pengangkatan anak tersebut. Hasil dari penelitian ini mendapat hasil (1) Pelaksanaan pengangkatan anak adat pada Suku Malind dilakukan dengan ritual adat yang berlangsung semalam suntuk dan diakhiri dengan pengukuhan dari ketua adat yang mana diberi nama dan marga Malind dan sebidang tanah dari tanah marga untuk dimilikinya. (2) Implikasi dari pengangkatan anak adat tersebut menciptakan hak dan kewajiban bagi anak adat dalam statusnya sebagai anggota masyarakat adat Malind dan mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan antara anak adat tersebut dengan suku sebelumnya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Investor Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ]]>
<![CDATA[Muh. Ardiansya S.]]>;
<![CDATA[Poetri Enindah Suradinata]]>;
<![CDATA[Jaya Setiawan Sinaga]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v7i1.5232
<![CDATA[The digital economy's development changes how people invest by using internet facilities. Investments made online are circulating in the community with the lure of large profits without knowing the consequences that will be caused to investors. So investors need protection in investing online to avoid the risk of loss. This study aims to understand online investors’ position in conducting investment activities in Indonesia and how the form of legal protection for online investor losses according to Law number 25 of 2007 concerning Investment. Research using normative juridical methods, namely literature research. Then data collection through legislation, books, journals, court decisions, and research results are analyzed qualitatively and presented descriptively. From the results of the research conducted, the position of online investors in conducting investment activities in Indonesia is the same as other investors mentioned in Article 1 number 4 of Law 25/2007. Then the form of legal protection for online investor losses is contained in Porigin 14 letter (a) of Law 25/2007 in the form of guarantees of provided repressively for disputes in the field of investment for investors as capital owners of legal rights and interests as a form of guarantee provided by the state.]]>
<![CDATA[Sistem Hukum Common Law: Perkembangan Dan Karakteristiknya ]]>
<![CDATA[Sinaga, Jaya Setiawan]]>;
<![CDATA[Silubun, Yosman Leonard]]>;
<![CDATA[Rado, Rudini Hasyim]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 8 No 1 (2024): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6040
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang ciri-ciri dan perkembangan common law sebagai suatu sistem hukum di dunia. Cara yang digunakan untuk menemukan jawaban artikel ini adalah dengan mencari literatur-literatur yang memuat fakta-fakta terkait bagaimana common law berkembang hingga menjadi seperti sekarang ini. Kemudian menganalisis ciri-ciri yang menjadikannya unik. Hasil yang diperoleh adalah perkembangan sistem hukum common law dimulai pada masa feodalisme di Kerajaan Inggris hingga meluas ke Amerika Serikat dan terus dipelajari hingga saat ini. Metode berpikir menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir dari hal yang khusus, dan menarik kesimpulan yang bersifat umum. Ciri-ciri hukum common law, yaitu yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum utama, dianutnya doktrin tatapan decisis, dan adanya sistem adversary dalam proses peradilan.]]>
<![CDATA[Kerjasama Pemerintah Dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Barang Atau Jasa Yang Diperdagangkan ]]>
<![CDATA[Azis, Yuldiana Zesa]]>;
<![CDATA[Sinaga, Jaya Setiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 7 No 2 (2023): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v7i2.6112
<![CDATA[Penelitian ini berangkat dari maraknya fenomena kerugian yang dialami konsumen di era digital saat ini. Untuk menekan jumlah kerugian yang dialami konsumen, pada UU Perlindungan konsumen telah mengamanatkan pemerintah untuk memberi perlindungan bagi konsumen, yang diwujudnyatakan dengan berdirinya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan LPKSM dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen; dan kerjasama pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan ialah dengan mengginakan metode normatif. Hasil yang diperoleh ialah bentuk pengawasan dengan cara penelitian, pengujian, dan /survei terhadap barang dan jasa yang beredar di pasaran untuk menghindari terjadinya pelaku usaha yang melakukan perbutan curang, dan kerjasama pemerintah dengan LPSKM dalam melakukan pengawasan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan yakni untuk mengetahui adanya perbuatan pelaku usaha yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen.]]>
<![CDATA[Jual Beli Barang Rekondisi Pada E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Sinaga, Jaya Setiawan]]>;
<![CDATA[Silubun, Yosman Leonard]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/jah.v7i2.5020
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Jual Beli Barang Rekondisi Pada E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Popularitas e-commerce yang semakin meroket menjadi bukti sahih transformasi gaya belanja manusia. Produk yang dipasarkan juga sangat bervariatif, dari yang berkualitas baik hingga yang berkualitas tidak baik. Permasalahan yang hendak diteliti pada penelitian ini ialah bagaimana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) melihat praktik jual beli barang rekondisi pada e-commerce dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen ketika berbelanja produk rekondisi. Metode yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan diatas ialah dengan metode Yuridis Normatif, dengan cara menelaah UUPK sebagai peraturan utama dalam rezim perlindungan konsumen di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaku usaha diperbolehkan menjual barang rusak, cacat, atau bekas, dengan catatan memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi barang tersebut; 2) Perlindungan hukum mengharuskan pelaku usaha memberikan informasi yang jujur tentang kondisi, jaminan, serta cara penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang; dan 3) Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur ADR di BPSK atau jalur litigasi di pengadilan negeri.]]>
