Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Gunadi Gunadi; Andri Setiya Graha; Sumiadi Sumiadi; Ridho Hernowo; Sylvia Setjoatmadja
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 2 (2026): Maret - Juni
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i2.9593

Abstract

Dalam ekosistem bisnis kontemporer, instrumen utang-piutang memegang peranan krusial sebagai katalis pembiayaan, namun eskalasi kompleksitas ekonomi berbanding lurus dengan meningkatnya risiko gagal bayar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi strategis dan komplementer dari rezim hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam memitigasi risiko insolvensi dan menjaga stabilitas makroekonomi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (legal research) dengan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan metode deduksi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kepailitan dan PKPU merupakan dua instrumen komplementer yang saling melengkapi dalam mengeliminasi tindakan eksekusi piutang secara sepihak. Hukum kepailitan memberikan perlindungan melalui peletakan sita umum untuk menjamin distribusi boedel pailit yang proporsional berdasarkan asas paritas creditorum dan stratifikasi kreditor. Sebaliknya, PKPU bertindak sebagai instrumen penyelamatan korporasi yang memberikan stimulus waktu bagi debitor solven untuk melakukan restrukturisasi keuangan melalui proposal perdamaian tanpa kehilangan kendali manajerial secara absolut. Namun, pada tataran empiris di Pengadilan Niaga, penegakan norma ini masih dihadapkan pada tantangan malapraktik yuridis berupa penyalahgunaan PKPU oleh pihak yang beriktikad buruk. Kesimpulannya, efikasi hukum kepailitan tidak hanya bertumpu pada teks undang-undang, melainkan sangat determinan pada transparansi finansial debitor, kualitas pembuktian, dan konsistensi yurisprudensi hakim dalam menegakkan asas keseimbangan guna mewujudkan kepastian hukum yang dapat diprediksi demi stabilitas ekonomi nasional.
Implementasi Kuliah Kerja Nyata Multibidang Berbasis Identifikasi Kebutuhan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandu, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Miftahul Habibil Fajri; Hilal Zakaria; Rinanda Aprilia Zahro; Muhammad Syahrul; Rismawati Rismawati; Taufik Nurbeni; Nurulita Ramadhani; Ahmad Nazariel Maulana Muzaky; Muhammad Nur Nafik; Gunadi Gunadi; Siti Aisyah Azzahra Widayat; Ayu Lumunturuningtyas; Arif Budiharjo
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT AKADEMISI Vol. 4 No. 3 (2026): JULI : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT AKADEMISI
Publisher : CV. ALIM'SPUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/jpma.v4i3.2389

Abstract

Community service is an implementation of the Tri Dharma of Higher Education, serving as a bridge between academic knowledge and the actual needs of society through relevant, participatory, and sustainable empowerment programs. However, the implementation of Kuliah Kerja Nyata (KKN) frequently encounters challenges because program planning is not always based on a systematic assessment of community needs, resulting in interventions that are less effective in addressing local issues. This article aims to describe the implementation of a multidisciplinary Kuliah Kerja Nyata (KKN) program based on community needs assessment as a strategy for community empowerment in Pandu Village, Cerme District, Gresik Regency. The community service program adopted a community needs assessment approach consisting of five stages: needs identification through field observations, interviews, focus group discussions with community members, and coordination with the village government; needs analysis using the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) framework; development of a Planning of Action (PoA); program implementation; and monitoring and evaluation. The program covered four major areas: economic development through business branding assistance and business banner design for micro, small, and medium enterprises (MSMEs); education through English learning activities and the development of educational learning media for early childhood students; social development through awareness campaigns and the preparation of educational modules on drug abuse prevention; and governance through coordination with the village government and partner institutions. The results demonstrated that a needs assessment–based approach produced programs that were better aligned with community conditions and priorities. Collaboration among the village government, educational institutions, MSMEs, university students, and community members enhanced program effectiveness, as reflected in the development of MSME promotional media, educational learning materials, educational modules, and increased community participation throughout the activities. Therefore, a community needs assessment–based approach proved effective in improving the relevance, effectiveness, and sustainability of community service programs.