Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.77
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bina Praja HUKUM BISNIS RIO LAW JURNAL Innovative: Journal Of Social Science Research Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Journal of Economics and Management Scienties Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Setjoatmadja, Sylvia
Universitas Gresik
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
KEDUDUKAN, EKSISTENSI DAN INDEPENDENSI PENGADILAN PAJAK DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA Afdol Afdol; Sylvia Setjoatmadja
Jurnal HUKUM BISNIS Vol 1 No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Narotama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.737 KB) | DOI: 10.33121/hukumbisnis.v1i1.55

Abstract

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25. Pada sisi lain kedudukan pengadilan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pasal 2 dinyatakan bahwa “pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Terkait dengan kedudukan pengadilan pajak dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah, bahwa Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan khusus di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, namun demikian tidak murni sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena terdapat tugas-tugas eksekutif yang dilaksanakan oleh Pengadilan Pajak. Terkait dengan eksistensi dan independensi pengadilan pajak, bahwa Pengadilan Pajak yang merupakan pengadilan tingkat banding sesuai dengan Ilmu Hukum yang berlaku secara universal, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman ditegaskan dimana Pengadilan Pajak merupakan bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan sebagai pengadilan yang bersifat khusus sudah selayaknya memiliki hukum acara tersendiri, dimana setiap badan pengadilan mempunyai hukum acara sendiri yang merupakan panduan bagi para penegak hukum dan hakim untuk menjalankan kekuasaan kehakiman, sedangkan indenpendensi jika dicermati beberapa pasal yang termuat di dalam UU 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka nampaknya Pengadilan Pajak memiliki sifat kemandirian yang berdiri sendiri terpisah dari Mahkamah Agung, hal ini dapat terlihat dari sifat dan jenis putusan serta rekrutmen para Hakim Pengadilan Pajak.Kata Kunci : Eksistensi, Pengadilan Pajak
Evaluating the Effectiveness of Consumer Protection Laws in Indonesia: A Case Study of E-Commerce Puspitasari, Dara; Setjoatmadja, Sylvia
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i1.155

Abstract

This study evaluates the effectiveness of consumer protection laws in Indonesia's burgeoning e-commerce sector, focusing on the Consumer Protection Law No. 8 of 1999 and the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). Utilizing a normative legal research design with secondary data, the study examines the implementation of these laws and analyzes specific cases of consumer rights violations. Findings reveal significant challenges, including limited consumer awareness, inconsistent law enforcement across regions, and difficulties in regulating cross-border transactions. High-profile cases of fraud, counterfeit goods, and data breaches un-derscore the need for stronger enforcement mechanisms, enhanced consumer education, and updated legal frameworks to address the evolving digital landscape. The research concludes that while Indonesia has established a foundational legal structure for consumer protection, further improvements are necessary to ensure robust and effective safeguards in the e-commerce mar-ketplace. Recommendations include increased resources for regulatory bodies, comprehensive public awareness campaigns, and international cooperation to enhance the legal protection of consumers in the digital age. [Studi ini mengevaluasi efektivitas undang-undang perlindungan konsumen di sektor e-commerce yang sedang berkembang di Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Memanfaatkan desain penelitian hukum normatif dengan data sekunder, penelitian ini mengkaji implementasi undang-undang tersebut dan menganalisis kasus-kasus spesifik pelanggaran hak konsumen. Temuan-temuan tersebut menunjukkan tantangan-tantangan yang signifikan, termasuk terbatasnya kesadaran konsumen, penegakan hukum yang tidak konsisten di seluruh wilayah, dan kesulitan dalam mengatur transaksi lintas batas. Kasus-kasus penipuan, barang palsu, dan pelanggaran data yang terkenal menggarisbawahi perlunya mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat, peningkatan pendidikan konsumen, dan kerangka hukum yang diperbarui untuk mengatasi lanskap digital yang terus berkembang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki struktur hukum dasar untuk perlindungan konsumen, perbaikan lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan perlindungan yang kuat dan efektif di pasar e-commerce. Rekomendasinya mencakup peningkatan sumber daya bagi badan pengatur, kampanye kesadaran masyarakat yang komprehensif, dan kerja sama internasional untuk meningkatkan perlindungan hukum konsumen di era digital].
Risk Management in SMEs: A Resilience-Based Approach for Business Sustainability Setjoatmadja, Sylvia; Mujanah , Siti; Fianto , Achmad Yanu Alif
Journal of Economics and Management Scienties Volume 8 No. 1, December 2025
Publisher : SAFE-Network

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37034/jems.v8i1.245

Abstract

This study aims to examine the influence of risk management practices, financial literacy, and digital capability on business sustainability, with business resilience as a mediating variable in the context of small and medium enterprises (SMEs) in East Java, Indonesia. Using a quantitative approach, data were collected from 150 SME owners through structured questionnaires and analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results reveal that all three independent variables have a significant positive effect on business sustainability, both directly and indirectly through business resilience. Among them, digital capability shows the strongest total effect. Furthermore, business resilience is confirmed to partially mediate the relationship between internal capabilities and sustainability outcomes. These findings highlight the critical role of resilience as a dynamic capability in sustaining SMEs under uncertain conditions. The study contributes to the development of a resilience-based sustainability framework and offers practical insights for policymakers and development agencies to design more integrated SME empowerment programs focusing on risk preparedness, financial competence, and digital transformation.
Dinamika Undang-Undang Cipta Kerja Di Era New Normal (Ditinjau Berdasarkan Prinsip Keadilan) Ayudyanti, Ika; Setjoatmadja, Sylvia
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10841

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai isu prinsip keadilan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di era new normal. UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif, dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Konstitusi, kemudian pula dimaksudkan mengembangkan sistem hukum yang kondusif dengan menyinkronkan undang-undang melalui satu undang- undang saja melalui omnibus law. Namun pada kenyataanya tidaklah memenuhi unsur keadilan yang juga melindungi segenap bangsa Indonesia, khususnya kaum buruh karena terdapat pasal- pasal yang kenyataan dilapangan dirasa merugikan kaum buruh, terlebih di era new normal saat ini. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan yang harus diutamakan, yaitu keadilan berdasarkan Pancasila, berupa keadilan yang berketuhanan, keadilan yang berperikemanusiaan, keadilan yang berorientasi kepada kesatuan secara nasional, keadilan yang berpihak kepada rakyat, dan keadilan sosial yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, dalam hal ini adalah kaum buruh di era new normal. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini memiliki rumusan masalah bagaimanakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di era new normal apabila ditinjau berdasarkan prinsip keadilan ? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif.
Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Sepihak Melalui Marketplace oleh Pembeli dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Ditinjau dari KUHPerdata Setjoatmadja, Sylvia; Puspitasari, Dara
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10855

Abstract

Jual beli saat ini dapat dilakukan bermacam-macam cara, salah satunya yaitu melalui E-Commerce atau Marketplace dengan metode bayar di tempat atau COD yang paling banyak diminati oleh masyarakat karena kemudahannya. Namun dengan kemudahan tersebut, masyarakat pun juga ada yang menyalahgunakannya dengan melakukan wanprestasi seperti melakukan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli. Tujuan dari penelitian ini, mengetahui kesesuaian perjanjian jual beli dengan transaksi Online E-Commerce melalui Cash on Delivery (COD) antara penjual dan pembeli dengan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata tentang kata sepakat. Kemudian mengetahui akibat hukum pembatalan jual beli sepihak oleh pembeli kepada penjual dengan sistem pembayaran ditempat Cash on Delivery (COD) melalui E-Commerce dengan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Hasil analisis menunjukkan bahwa Perjanjian jual beli dengan transaksi Online melalui Cash On Delivery (COD) antara penjual dan pembeli sudah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata tentang kata sepakat yang dapat dilihat dari adanya penawaran di awal kesepakatan transaksi. Akibat hukum pembatalan jual beli sepihak oleh pembeli kepada penjual dengan sistem pembayaran ditempat antara lain yaitu pemblokiran akun pembeli, batal demi hukum, harus mengganti kerugian yang diderita penjual, dan pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran kerugian. Dalam hal terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya suatu perjanjian, maka pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri.
KEKABURAN PENGATURAN UPAYA HUKUM GUGATAN ATAS SENGKETA KEPABEANAN DI PENGADILAN PAJAK Sihotang, Pandapotan; Setjoatmadja, Sylvia; Efendi, Prihatin
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1974

Abstract

ABSTRAKPengaturan penyelesaian sengketa kepabeanan di Indonesia menunjukkan ketidakserasian normatif antara Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), serta yurisprudensi Pengadilan Pajak. UU Pengadilan Pajak mengakui dua jalur penyelesaian sengketa—banding dan gugatan—sementara UU Kepabeanan hanya mengatur keberatan dan banding tanpa menyebut gugatan. Dalam praktik, Pengadilan Pajak menjatuhkan putusan Tidak Dapat Diterima (TDD/NO) terhadap gugatan kepabeanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Analisis menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan gugatan dalam UU Kepabeanan merupakan kekaburan hukum sistemik yang menempatkan importir/eksportir dalam posisi rentan—berada dalam kewenangan absolut Pengadilan Pajak (SEMA 1/2022), tetapi tanpa akses efektif terhadap mekanisme gugatan. Penelitian ini berargumen bahwa asas generalia sunt praeponenda singularibus dan Pasal 49 UU KUP membuka ruang penemuan hukum (rechtsvinding) untuk mengakomodasi gugatan kepabeanan di Pengadilan Pajak. Diperlukan perubahan eksplisit pada UU Kepabeanan untuk membuka jalur gugatan. Kata Kunci: Ambiguitas Hukum; Sengketa Bea Cukai; Pengadilan Pajak; Gugatan; Proses Hukum Yang Adil
Kekaburan Norma Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Pertanggungjawaban Direksi atas Kerugian Perseroan Mudlofar, Ahmad; Puspitasari, Dara; Setjoatmadja, Sylvia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5020

Abstract

Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk badan usaha dominan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UU PT), yang bertujuan menyeimbangkan fleksibilitas bisnis dengan tata kelola yang baik. Namun, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pribadi direksi atas kerugian perseroan dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT sering kali menimbulkan ambiguitas norma. Frasa seperti "kesalahan", "kelalaian", dan "itikad baik" menciptakan ketidakpastian hukum dan berisiko melumpuhkan doktrin Business Judgment Rule (BJR), yang seharusnya melindungi direksi dari keputusan bisnis berisiko namun wajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekaburan norma pada Pasal 97 ayat (3) UU PT dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban direksi, serta merumuskan upaya harmonisasi dengan doktrin BJR. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis deskriptif-analitis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT mengakibatkan yurisprudensi yang tidak konsisten, di mana pengadilan cenderung berfokus pada dampak kerugian daripada pembuktian unsur itikad baik. Hal ini menimbulkan risiko litigasi tinggi bagi direksi profesional dan berpotensi menghambat iklim investasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya reformasi regulasi melalui amandemen UU PT untuk mengklasifikasikan derajat kesalahan direksi secara eksplisit dan mengadopsi doktrin Business Judgment Rule secara tertulis. Langkah ini krusial untuk memberikan kepastian hukum, membedakan antara risiko bisnis yang wajar dan kelalaian berat, serta menyeimbangkan perlindungan aset perseroan dengan hak-hak hukum direksi dalam menjalankan fungsinya.
Menguak Status dan Legalitas Rupiah Digital sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat) Setjoatmadja, Sylvia; Kameo, Jeferson
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments. However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful means of payment or legal tender. Using a normative legal research method, this study finds that Article 23B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) does not explicitly regulate the types of digital currency. There exists a *rechtsvacuum* (legal void) concerning the legal tender status of Digital Rupiah at the constitutional level. Additionally, from a technical-juridical perspective, concrete legal regulations regarding the status and legal tender legality of Digital Rupiah, in parity with paper and coin Rupiah, remain insufficiently comprehensive. Such legal conditions have the potential to create ambiguity and uncertainty. Nevertheless, this study identifies the emergence of a new law in the form of an omnibus law, which serves as a supporting framework for the solidity of the legal structure as well as a source of clarity on the meaning, status, and legality of Digital Rupiah. The clarity of such a legal framework is essential to solidify the innovation in the issuance and use of Digital Rupiah in the digital era. The legal framework for Digital Rupiah will support payment system efficiency, promote financial inclusion, and contribute to sustainable national economic growth. The legal theory guiding the research findings, which emphasizes the comprehensive regulation of CBDC, is the Dignified Justice Theory. According to this theory, while the need for legal comparison is unavoidable, Pancasila must remain the ultimate source of all legal principles governing the existence of Digital Rupiah.
PKPU sebagai Celah Hukum: Analisis Penyalahgunaan dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Denisa Diva Ayu Firnanda; Bagas Setyo Romadhoni; Siti Aisyah Azzahrah Widayat; Sylvia Setjoatmadja
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5280

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum dalam sistem kepailitan Indonesia yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada debitur melakukan restrukturisasi utang secara adil. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini sering disalahgunakan oleh debitur untuk menunda kewajiban pembayaran tanpa itikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan PKPU dalam hukum kepailitan Indonesia, mengidentifikasi bentuk penyalahgunaan, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta didukung analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya celah normatif dalam pengaturan PKPU, khususnya terkait tidak adanya parameter yang jelas mengenai itikad baik debitur. Kondisi ini membuka peluang bagi debitur untuk memanfaatkan PKPU secara oportunistik. Selain itu, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut masih berfokus pada aspek formal administratif tanpa menguji kondisi substantif debitur secara mendalam. Hal ini berpotensi merugikan kreditur serta melemahkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan optimalisasi peran hakim dalam menilai itikad baik debitur guna mencegah penyalahgunaan PKPU.
Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Gunadi Gunadi; Andri Setiya Graha; Sumiadi Sumiadi; Ridho Hernowo; Sylvia Setjoatmadja
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 2 (2026): Maret - Juni
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i2.9593

Abstract

Dalam ekosistem bisnis kontemporer, instrumen utang-piutang memegang peranan krusial sebagai katalis pembiayaan, namun eskalasi kompleksitas ekonomi berbanding lurus dengan meningkatnya risiko gagal bayar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi strategis dan komplementer dari rezim hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam memitigasi risiko insolvensi dan menjaga stabilitas makroekonomi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (legal research) dengan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan metode deduksi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kepailitan dan PKPU merupakan dua instrumen komplementer yang saling melengkapi dalam mengeliminasi tindakan eksekusi piutang secara sepihak. Hukum kepailitan memberikan perlindungan melalui peletakan sita umum untuk menjamin distribusi boedel pailit yang proporsional berdasarkan asas paritas creditorum dan stratifikasi kreditor. Sebaliknya, PKPU bertindak sebagai instrumen penyelamatan korporasi yang memberikan stimulus waktu bagi debitor solven untuk melakukan restrukturisasi keuangan melalui proposal perdamaian tanpa kehilangan kendali manajerial secara absolut. Namun, pada tataran empiris di Pengadilan Niaga, penegakan norma ini masih dihadapkan pada tantangan malapraktik yuridis berupa penyalahgunaan PKPU oleh pihak yang beriktikad buruk. Kesimpulannya, efikasi hukum kepailitan tidak hanya bertumpu pada teks undang-undang, melainkan sangat determinan pada transparansi finansial debitor, kualitas pembuktian, dan konsistensi yurisprudensi hakim dalam menegakkan asas keseimbangan guna mewujudkan kepastian hukum yang dapat diprediksi demi stabilitas ekonomi nasional.
Co-Authors Afdol Afdol Andri Setiya Graha Ayudyanti, Ika Bagas Setyo Romadhoni Denisa Diva Ayu Firnanda Efendi, Prihatin Faqi Rawni Arndarnijariah Fianto , Achmad Yanu Alif Gunadi Gunadi Imam Wahyudi Jeferson Kameo Mudlofar, Ahmad Muhammad Abu Hamid Muhammad Fais Al-Qorni Mujanah , Siti Puspitasari, Dara Ridho Hernowo Sihotang, Pandapotan Siti Aisyah Azzahrah Widayat Sumiadi Sumiadi Teguh Wahyono Yefta Andi Kus Noegroho