Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan
Samsul Huda
Surabaya Maritime Polytechnic
Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Kegunaan dan Perawatan Apar Jenis Foam Guna Mencegah Kebakaran: (Studi Kasus: KMP. Dharma Bahari Sumekar III) Annabeth Ivanka Ocvinanda; Samsul Huda; Trisnowati Rahayu; Fazri Hermanto; Sri Mulyanto Herlambang
Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan
Publisher : Yayasan Inovasi Kemajuan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55826/jtmit.v5i2.1772

Abstract

Keselamatan kebakaran di kapal merupakan aspek krusial dalam menjamin perlindungan jiwa, kapal, dan muatan berbasis K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan). Upaya ini mencakup perlindungan kru dan penumpang, pencegahan cedera akibat paparan asap dan panas, serta pengendalian pencemaran maritim akibat residu pemadaman atau tumpahan bahan bakar. Salah satu sarana pemadaman awal yang penting adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis foam, yang efektif untuk kebakaran kelas A dan B. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kegunaan serta prosedur perawatan APAR foam dalam upaya pencegahan kebakaran di KMP Dharma Bahari Sumekar III.Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung di kapal, wawancara dengan awak kapal terkait keselamatan kebakaran, serta studi dokumentasi terhadap prosedur operasional dan perawatan APAR. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengaitkan temuan lapangan terhadap standar keselamatan dan praktik operasional.Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas APAR foam dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu ketersediaan jumlah unit, penempatan dan aksesibilitas, kondisi fisik dan perawatan, tingkat pemahaman awak kapal, serta kondisi lingkungan operasional. Meskipun APAR telah tersedia dan sesuai fungsi, efektivitasnya belum optimal akibat ketidakkonsistenan perawatan, hambatan akses, serta variasi kesiapan kru.Disarankan penataan ulang posisi APAR, penerapan jadwal perawatan rutin, penggunaan checklist inspeksi terstruktur, peningkatan pengawasan perwira, pelatihan berkala bagi kru, serta implementasi sistem pencatatan elektronik berbasis hirarki pengendalian risiko K3L..
Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Dinas Jaga Dengan Ketentuan Rest Hours & Fitness For Duty Berdasarkan STCW Section A-VIII/2  : (Studi Kasus: KMP. Dharma Bahari Sumekar III) Damayana Andriella Dita P; Samsul Huda; Bugi Nugraha; Elise Dwi Lestari; Lusia Permata Sari Hartanti
Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan
Publisher : Yayasan Inovasi Kemajuan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55826/jtmit.v5i2.1774

Abstract

Pelaksanaan dinas jaga merupakan aspek penting dalam menjaga keselamatan pelayaran yang berkaitan erat dengan pengaturan waktu kerja, waktu istirahat (rest hours), serta kondisi kesiapan kerja awak kapal (fitness for duty). Hal ini juga terkait dengan penerapan prinsip K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan) serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam menciptakan lingkungan kerja maritim yang aman dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan dinas jaga dengan ketentuan rest hours dan fitness for duty berdasarkan STCW Section A-VIII/2 di KMP Dharma Bahari Sumekar III. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung selama praktik laut, wawancara dengan nahkoda, perwira, dan awak kapal, serta dokumentasi berupa work and rest hours record, logbook, dan jadwal dinas jaga. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif pelaksanaan dinas jaga telah sesuai dengan ketentuan STCW Section A-VIII/2, dengan sistem pembagian jaga 4 jam kerja dan 8 jam istirahat (4 on–8 off) serta pencatatan rest hours yang memenuhi standar. Namun, dalam praktik masih ditemukan ketidaksesuaian, seperti pertukaran jadwal tanpa persetujuan, keterlibatan dalam pekerjaan tambahan, serta perbedaan antara data administratif dan kondisi aktual. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kelelahan (fatigue) yang menurunkan kewaspadaan dan fitness for duty. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, kesadaran kru, serta penyesuaian beban kerja.
Reconstruction of Government Policy in Public Services in Maritime Education and Training Institutions Based on The Values of Justice Samsul Huda
Journal of Governance Volume 10 Issue 4: (2025)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jog.v10i4.36232

Abstract

Public institutions in modern state life have increasingly become essential mechanisms for fulfilling community needs. In the twenty-first century, as society advances alongside rapid technological development, the community as the primary stakeholder expects public services that are effective, just, and satisfying. To fulfill these expectations, Maritime Education and Training Institutions must provide services responsibly and in compliance with ethical and legal standards. This research seeks to assess current practices, uncover existing shortcomings, and propose a reconstructed framework for public service regulations within Maritime Education and Training Institutions, particularly those that remain inadequate in ensuring justice. The research employs a post-positivist paradigm, recognizing multiple perspectives, context-dependent realities, and the importance of rigorous and precise data collection. A sociological juridical approach is also used, supported by primary, secondary, and tertiary data sources. The results highlight three main findings. First, existing public service regulations do not adequately prioritize fairness and oversight, demonstrating the need to integrate these principles as required by Law No. 25 of 2009 on Public Services. Second, the shortcomings originate from weak philosophical foundations and an underdeveloped legal framework, which remain overly simplistic, lack equity, and provide limited space for public oversight. Third, incorporating justice values grounded in Pancasila and the 1945 Constitution is crucial for establishing good governance that reflects national wisdom while meeting global ethical standards.
Co-Authors Annabeth Ivanka Ocvinanda Bugi Nugraha Damayana Andriella Dita P Elise Dwi Lestari Fazri Hermanto Lusia Permata Sari Hartanti Sri Mulyanto Herlambang Trisnowati Rahayu