Muhamad Fahri Mawardi
Universitas Suryakancana

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Outsourcing dan Omnibus Law Salsabila Hadi Aulia; Dedi Mulyadi; Camiliya Fakhriyah Garnita; Fina Asriani; Muhamad Fahri Mawardi; Muhammad Abhiansyah Damar Nagara
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 3 No. 3 (2026): Mei
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v3i3.5752

Abstract

This study aims to analyze the protection of workers’ constitutional rights in the Constitutional Court decisions regarding outsourcing and the Omnibus Law in Indonesia. The research focuses on outsourcing regulations, the legal considerations of the Constitutional Court, and the implications of its decisions for workers’ rights protection. This study employs normative legal research using statutory and case approaches through the analysis of legislation, constitutional provisions, and Constitutional Court decisions, particularly Decision Number 27/PUU-IX/2011 and Decision Number 168/PUU-XXI/2023. The findings show that the Constitutional Court recognizes outsourcing as constitutionally valid as long as it does not violate workers’ constitutional rights, including fair treatment, job security, and decent working conditions as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Court also emphasizes the application of the Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE) principle to ensure the continuity of workers’ rights in outsourcing practices. Furthermore, the Omnibus Law increases labor flexibility, which potentially weakens workers’ protection and creates legal uncertainty. In conclusion, the Constitutional Court plays an important role in balancing economic interests with the protection of workers’ constitutional rights in Indonesia’s labor system.
Kesadaran Masyarakat dalam Memahami Hukum Lingkungan guna Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Menuju Desa Hijau Berkelanjutan Hesti Dwi Astuti; Aji Mulyana; Salsabila Hadi Aulia; Muhamad Fahri Mawardi; Muhammad Abiansyah Damar Nagara; Ikbal Safari
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): Desember (On Progress)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/96dzsv33

Abstract

Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur menghadapi persoalan pengelolaan sampah rumah tangga yang belum optimal, ditandai dengan masih adanya praktik pembakaran sampah serta terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memahami hukum lingkungan guna pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya mewujudkan desa hijau berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum lingkungan dengan pendekatan partisipatif, kontekstual, dan dialogis, meliputi sosialisasi, diskusi, dan tanya jawab bersama narasumber ahli hukum lingkungan, yang dilaksanakan pada 23 Juli 2026 di Desa Cirumput. Hasil kegiatan menunjukkan adanya keterlibatan aktif peserta dalam memahami dasar hukum pengelolaan sampah, hak dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan, serta pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Kegiatan ini menegaskan bahwa persoalan sampah desa tidak semata soal kebersihan, melainkan juga soal kesadaran dan tanggung jawab hukum warga. Tindak lanjut yang direkomendasikan adalah pendampingan berkelanjutan serta penguatan kelembagaan di tingkat desa, seperti peraturan desa dan bank sampah, agar kesadaran yang terbentuk dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.