Garuda - Garba Rujukan Digital

Kepastian Hukum terhadap Praktik Gesek Tunai Kartu Kredit Dewi Rosmalasari; Nin Yasmine Lisasih
Journal of Law and Economics Vol. 5 No. 1 (2026): MAY
Publisher : Yayasan Kawanad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56347/jle.v5i1.395

In the practice of credit card cash advances, cardholders withdraw cash at merchants that facilitate such services by pretending to make purchase transactions. This study analyzes whether credit card cash advances constitute unlawful acts and examines legal certainty regarding these practices through applicable regulations. The research employs a normative legal method with a statutory approach, utilizing primary legal materials, including the Civil Code, Financial Services Authority Regulations, and Bank Indonesia Regulations. Findings reveal that credit card cash advances constitute unlawful acts under Article 1365 of the Civil Code, potentially causing losses to multiple parties: customers whose data are misused, banks facing heightened bad loan risks, and threats to the overall stability of the financial system. Legal uncertainty surrounding credit card cash advances creates opportunities for criminals to carry out card forgery, fraud, personal data misuse, and money laundering. Therefore, coordinated efforts are needed to strengthen legal certainty regarding credit card cash advances, both through regulatory refinement and effective law enforcement.

Analisis Posisi Hukum Saldo Top-Up pada Emoney Sebagai Simpanan Dana Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perbankan: Penelitian Lidia Simanjuntak; Nin Yasmine Lisasih
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5183

This research is motivated by the unclear legal status of e-money top-up balances and e-commerce stored balances, which function as consumer funds but lack legal certainty under banking regulations, leading to two research questions regarding consumer legal protection and the legal obligations of e-commerce, analyzed through a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches supported by legal protection theory and consumer protection theory. The first discussion shows that e-money balances are not categorized as bank deposits and are therefore not guaranteed by the Deposit Insurance Corporation, while Bank Indonesia’s float fund regulation provides limited protection that still leaves a normative gap for consumers. The second discussion demonstrates that e- commerce platforms offering stored balances are legally required to segregate consumer funds, apply prudential standards, ensure transparency, and provide compensation mechanisms in accordance with the Banking Act and the Consumer Protection Act. This study concludes that legal protection for e-money balances is not yet optimal and that e- commerce obligations are not fully implemented, recommending regulatory harmonization among the Banking Act, the Electronic Money Regulation, and the Consumer Protection Act, along with strengthened guarantee and dispute resolution mechanisms for consumers.

Analisis Hukum Pendaftaran Merek Judol Asing Dewabet di DJKI Ditinjau dari UU ITE & UU Merek: Penelitian Rifqi Ananta; Nin Yasmine Lisasih
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5431

Kemajuan teknologi informasi mendorong berkembangnya platform perjudian daring lintas negara yang mudah diakses di Indonesia. Permasalahan hukum muncul ketika merek penyelenggara judi online asing tercatat dalam sistem pendaftaran DJKI, salah satunya Dewabet. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum nasional terkait pendaftaran merek judi daring asing serta menilai potensi penerapan ketentuan ITE terhadap penggunaan merek tersebut. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan merek judi daring asing di DJKI merupakan konsekuensi dari penerapan Protokol Madrid dan keterbatasan pemeriksaan substantif pada tahap administratif. Namun, pendaftaran merek tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi praktik perjudian, karena penggunaan merek dalam aktivitas judi daring tetap berpotensi dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, negara tetap berwenang menegakkan hukum, menjaga ketertiban umum, dan melindungi nilai moral masyarakat.

Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pada Chat Whatsapp dalam Sengketa Perdata Jasa Pemasaran Digital (Studi Kasus Putusan Nomor 57/PDT.G/2024/PN JKT.SEL): Penelitian Dimas Arif Wiguna; Nin Yasmine Lisasih
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5432

Pemanfaatan WhatsApp dalam hubungan kerja/kontrak semakin sering menimbulkan persoalan pembuktian ketika terjadi sengketa perdata, terutama saat percakapan memuat pernyataan yang dianggap sebagai pengakuan. Penelitian ini mengkaji kedudukan dan kekuatan pembuktian chat WhatsApp yang memuat unsur pengakuan dalam sengketa perdata jasa pemasaran digital, dengan studi kasus Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. Penelitian dilakukan secara normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (KUHPerdata, HIR, dan UU ITE) serta pendekatan kasus dengan menelaah pertimbangan hakim. Hasil kajian menunjukkan bahwa chat WhatsApp lebih tepat dipandang sebagai informasi/dokumen elektronik yang berisi pernyataan bernilai pengakuan, bukan “pengakuan lisan di luar sidang” sebagaimana dimaknai Pasal 1927 KUHPerdata. Karena itu, kekuatan buktinya tidak otomatis mengikat, melainkan dinilai secara bebas dan harus dikaitkan dengan alat bukti lain untuk membentuk keyakinan hakim. Temuan ini menegaskan pentingnya standar yang jelas mengenai autentikasi dan integritas chat agar kepastian hukum dalam sengketa berbasis komunikasi digital semakin kuat.

Implementasi Excessive Use of Force dalam Pengendalian Demonstrasi: Analisis Kasus Rantis Brimob Lindas Ojol di Jakarta Pusat : Penelitian Aditya Catur Pamungkas; Nin Yasmine Lisasih
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 5 Nomor 1 (Juli 2026 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v5i1.7427

Penelitian ini mengkaji penggunaan tindakan represif aparat “Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam pengendalian aksi demonstrasi berdasarkan “Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009” dan teori negara hukum (Rechtsstaat). Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya praktik excessive use of force dalam pengendalian massa yang berpotensi melanggar hak asasi manusia dan prinsip due process of law, sebagaimana tercermin dalam kasus meninggalnya Affan Kurniawan akibat pengerahan kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta Pusat. Rumusan masalah penelitian meliputi pengaturan penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian menurut “Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009” serta praktik tindakan represif aparat ditinjau berdasarkan teori negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dan dokumentasi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian wajib berlandaskan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, preventif, dan reasonable sebagaimana diatur dalam “Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.” Namun, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya penggunaan kekuatan berlebihan yang mencerminkan penyimpangan dari prinsip negara hukum menuju praktik negara kekuasaan (Machtsstaat). Selain pertanggungjawaban etik dan disiplin internal, aparat yang melakukan excessive use of force juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui peradilan umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang transparan diperlukan guna menjamin penggunaan kekuatan oleh aparat tetap berada dalam koridor negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Personal Data Security Violations in East Jakarta Regional Elections: Legal Analysis Through Personal Data Protection Legislation Khairul Alwan Albaldan; Nin Yasmine Lisasih
Journal of Law and Economics Vol. 4 No. 2 (2025): NOVEMBER
Publisher : Yayasan Kawanad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56347/jle.v4i2.330

This research examines the personal data breach case during the East Jakarta regional elections and analyzes the legal responsibilities of the General Elections Commission (KPU) from the perspective of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). Employing a juridical-normative method, statutory-regulatory approach, and conceptual framework, this study investigates the hacking incident involving the Permanent Voters List (DPT) database by a hacker using the pseudonym "Jimbo," who allegedly accessed data of more than 200 million voters. The case violates the principle of legal protection for citizens' privacy rights, as stipulated in the 1945 Constitution and the PDP Law. Within the framework of Satjipto Rahardjo's legal protection theory, personal data protection transcends mere legal norms and must be implemented substantially to ensure justice and public security. This research concludes that KPU's negligence in ensuring cybersecurity constitutes a legal violation and demands accountability alongside strengthened digital data protection policies within Indonesia's democratic system.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search