Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian
Natalia Rahmadani Papuana Dewi
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari
Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Education Electrical & Electronics Engineering Energy Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Legal Empowerment Of Coastal Communities Through A Legal Clinic And Civil Rights Education In Aisandami Village, Teluk Wondama Regency Alice Ance Bonggoibo; Natalia Rahmadani Papuana Dewi; Jumira Jumira
Abdi Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2026): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/0a99ze02

Abstract

This article presents a comprehensive socio-legal analysis of a community legal empowerment program implemented in Kampung Aisandami, Teluk Duairi District, Teluk Wondama Regency, West Papua. Utilizing the Progressive Law paradigm and the Asset-Based Community Development (ABCD) approach, this intervention addresses multifaceted socio-legal crises in marginalized coastal regions: the disenfranchisement of civil rights due to unregistered births, the structural normalization of Domestic Violence (KDRT) within patriarchal customary frameworks, and the rise of juvenile delinquency involving inhalant abuse (Lem Fox). Through clinical legal education methodologies driven by a higher education institution (STIH Manokwari), the program successfully facilitated the issuance of birth certificates, restoring the state's recognition of minors' civil rights. Furthermore, legal socialization of Law No. 23 of 2004 was deployed to dismantle cultural barriers silencing KDRT victims. The intervention also tackled the legal vacuum surrounding inhalant abuse using restorative justice paradigms. Ultimately, this community service proves that decentralized legal clinics act as crucial catalysts in bridging the gap between positive law and public legal awareness, fostering legal certainty, utility, and justice in Indonesia's frontier regions.
Optimization Of Legal Awareness, Population Administration, And Basic Education Through Community Service In Dembek Village, Momi Hall Enny Martha Sasea; Natalia Rahmadani Papuana Dewi; Hengki Saiba
Abdi Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2026): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/883zr210

Abstract

The implementation of the Tri Dharma of Higher Education through community service programs is a strategic instrument to bridge the gap between academic theory and empirical reality. This article examines the implementation of the Community Service (PKM) program by a team of lecturers from the Manokwari College of Law (STIH) in Dembek Village. in Dembek Village, Momi Waren District, South Manokwari Regency. Using the Participatory Action Research method, the intervention focused on increasing legal awareness for the protection of vulnerable groups, structuring population administration, internalizing national insight, eradicating illiteracy through basic literacy guidance, and revitalizing higher education infrastructure. The results of the field research indicate that the cultural and participatory approach has proven effective in breaking down the sociological barriers of the community. There is a significant increase in public understanding of basic legal rights, administrative procedures for civil registration, improvement of academic facilities, and acceleration of the cognitive capabilities of elementary school-aged children. The synthesis of these findings confirms that the integration of local wisdom and public policy socialization is an absolute prerequisite in creating social resilience and inclusive village governance in rural areas.
Model Mediasi Terintegrasi Berbasis Klen dalam Validasi Hak Ulayat Suku Sumuri pada Kawasan Proyek Strategis Nasional Genting Oil Kasuri Fillep Wamafma; Natalia Rahmadani Papuana Dewi; Marwiah’tul Adawiyah Rumkel; Anthon H. Rumbruren; Enny Martha Sassea
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 7 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i7.6093

Abstract

Masuknya investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah adat Suku Sumuri memicu konflik horizontal antar-marga. Kajian sosio-legal ini menganalisis validitas hak ulayat komunal yang terdampak komersialisasi lahan dan asimetri distribusi kompensasi miliaran rupiah. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan lokus di Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 19 marga Suku Sumuri. Hasil penelitian menunjukkan maraknya sengketa batas ulayat "imajiner" serta marginalisasi wewenang Lembaga Masyarakat Adat (LMA) oleh rezim hukum positif administrasi daerah. Temuan spesifik mengungkap bahwa konflik tidak lagi bersifat vertikal antara masyarakat melawan korporasi, melainkan telah bermutasi menjadi perselisihan horizontal internal antar-marga penerima kompensasi. Sebagai resolusi, studi ini merekomendasikan "Model Mediasi Terintegrasi Berbasis Klen" yang mensinergikan instrumen hukum formal dengan kearifan peradilan lisan "Tikar Adat". Model ini mengintegrasikan putusan Tikar Adat ke dalam struktur administrasi negara melalui syarat administratif Berita Acara konsensus LMA sebelum penerbitan kontrak pinjam-pakai. Selain itu, diusulkan urgensi pembentukan Peraturan Kampung (Perkam) sebagai fondasi hukum tata kelola Dana Abadi (Sovereign Wealth Fund) untuk menjamin keadilan substantif lintas generasi dan mencegah ancaman pemiskinan struktural Suku Sumuri pasca-berakhirnya eksploitasi hidrokarbon.
Implementasi Peran Distrik dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 (Kajian Sosio-Legal di Kampung Inggramui) Marsel Mickael Fenanlabir; Filep Wamafma; Natalia Rahmadani Papuana Dewi; Neles Nahum
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 7 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i7.6095

Abstract

Pergeseran paradigma otonomi daerah telah mengubah kedudukan institusi kecamatan atau distrik dari perangkat wilayah yang menjalankan asas dekonsentrasi menjadi perangkat daerah dalam kerangka desentralisasi. Laporan penelitian sosio-legal ini secara komprehensif menganalisis implementasi peran pemerintahan Distrik Manokwari Barat dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kampung, dengan lokus spesifik di Kampung Inggramui. Berlandaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji efektivitas peran struktural pemerintahan tingkat distrik dan mengidentifikasi anomali serta hambatan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Distrik Manokwari Barat memiliki tingkat keterlibatan akumulatif yang tergolong sangat berperan, yakni sebesar 83,12% (terdiri atas fungsi fasilitasi 80,25% dan koordinasi 86%). Capaian tersebut diwujudkan melalui strategi pendelegasian kewenangan informal kepada entitas sosiokultural dan tokoh masyarakat setempat. Meskipun secara kuantitatif penyelenggaraan ini dinilai berhasil, realitas implementasinya ( law in action ) masih dihadapkan pada komplikasi patologi birokrasi dan kendala struktural yang mereduksi esensi perumusan kebijakan. Hambatan fundamental tersebut meliputi inefisiensi alokasi anggaran yang berorientasi pada kegiatan seremonial, keterbatasan serta miskalkulasi waktu deliberasi yang mengeliminasi tahapan prosedural, defisit kuantitas aparatur pelaksana dan krisis kualitas literasi sumber daya masyarakat, tingginya apatisme dan krisis disposisi publik, serta kurangnya sinkronisasi kebijakan antara komitmen eksekutif dan keterlibatan legislatif (DPRD). Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi strategi melalui perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan komitmen politik agar usulan pembangunan dari tingkat akar rumput dapat diakomodasi secara optimal dan berkeadilan.
Co-Authors Alice Ance Bonggoibo Anthon H. Rumbruren Enny Martha Sasea Enny Martha Sassea Fillep Wamafma Hengki Saiba Jumira Jumira Marsel Mickael Fenanlabir Marwiah’tul Adawiyah Rumkel Neles Nahum Wamafma, Filep