Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Zahra Nurul Nissa
Universitas Pakuan
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Perbudakan Digital WNI dalam Jaringan Penipuan Siber Transnasional: Analisis Sosio-Legal Berdasarkan KUHP Nasional Faris Febrian; Zahra Nurul Nissa; Asmak Ul Hosnah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4157

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan modus kejahatan baru yang dikenal sebagai perbudakan digital (digital slavery), di mana warga negara Indonesia (WNI) direkrut melalui tipu muslihat, dipaksa bekerja dalam jaringan penipuan siber transnasional di negara-negara seperti Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina. Fenomena ini telah menjerat ribuan WNI sebagai korban dalam beberapa tahun terakhir, dengan dampak sosial-psikologis yang berat dan kerugian ekonomi yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum pidana terhadap korban perbudakan digital WNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang berlaku sejak Januari 2026, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan sosio-legal, menggunakan bahan hukum primer berupa KUHP Nasional, UU Penyesuaian Pidana, UU TPPO, dan UU ITE, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan laporan lembaga internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 455 KUHP Nasional (perdagangan orang), Pasal 492 (penipuan), dan Pasal 599 (tindak pidana terhadap kemanusiaan) merupakan instrumen utama perlindungan hukum yang secara normatif mampu menjangkau seluruh dimensi kejahatan ini. Namun implementasinya menghadapi lima hambatan struktural, yakni defisit kerja sama hukum internasional, kesulitan pembuktian digital lintas yurisdiksi, lemahnya mekanisme restitusi korban, ambiguitas status hukum korban yang dipaksa menjadi pelaku, serta rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerja sama hukum internasional, pembentukan satuan tugas khusus perbudakan digital, penerbitan prosecution guidelines, penguatan kapasitas forensik digital, dan kampanye edukasi publik yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan korban.
PROBLEMATIKA PENERAPAN KLAUSULA CHOICE OF LAW DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Faris Febrian; Zahra Nurul Nissa; Muhamad Reno Rifail Badu; Nandang Kusnadi
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2058

Abstract

Peningkatan volume transaksi bisnis internasional menjadikan klausula choice of law sebagai elemen kritis dalam kontrak lintas batas. Klausula ini, yang memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan hukum yang mengatur hubungan kontraktual mereka, merupakan inti dari hukum perdata internasional. Namun penerapannya menimbulkan problematika yuridis yang kompleks: pembatasan oleh lex loci contractus dan lex loci solutionis, keberadaan mandatory rules dan overriding mandatory provisions dari hukum forum atau negara ketiga, pengecualian ketertiban umum (public policy/ordre public), serta tantangan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, menganalisis sumber hukum primer meliputi KUH Perdata Indonesia, Konvensi Roma 1980, Regulasi Roma I (EC No. 593/2008), dan Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts 2015. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata internasional Indonesia, yang masih bertumpu pada Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) Pasal 16-18 warisan kolonial, belum memadai menghadapi tantangan kontrak ekonomi digital, klausula arbitrase, dan konflik mandatory rules kontemporer. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional yang komprehensif untuk memodernisasi kerangka hukum Indonesia sesuai standar internasional.
Co-Authors Asmak UI Hosnah Faris Febrian Muhamad Reno Rifail Badu Nandang Kusnadi