Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.033

P-Index

This Author published in this journals

All Journal YUSTISI JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi) PALAR (Pakuan Law review) Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Reformasi Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity

Nandang Kusnadi

Universitas Pakuan

Author-ID : 3951647

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

DAMPAK KEPESERTAAN BPJS BAGI PEKERJA INFORMAL DI BOGOR Andria, Fredi; Kusnadi, Nandang
JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi) Vol 3, No 1 (2017): Volume 3 No. 1 Tahun 2017
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (766.853 KB)

ABSTRACTHealth insurance available in Indonesia is still very limited in scope, given to a small proportion of the Population of Beneficiaries (PBI) and formal workers. This is also the case in the Bogor region, whereas the informal sector population in Bogor dominates more than 70%. The participation of the informal sector population in Bogor City is still low, reaching only 30% of the total population. Informal sector workers working in small firms, entrepreneurs in the informal and underemployed or elderly economic sectors, will rely on personal insurance or assistance from close and distant relatives and local communities, resulting in a very limited sustainability of group health insurance. In order to increase membership and coverage of health insurance can be expanded, the groups of informal sector workers in the area of Bogor must be recognizable and at the same time can be distinguished by their characteristics. It is necessary to define various segments of informal sector workers. More specifically, it is necessary to establish the mechanisms of the population engaged in the informal sector to be optimized for their participation in the health insurance program coordinated by the BPJS. Therefore it is necessary to analyze the needs of social health insurance system based on identification of informal workers (case study in Bogor city), so that the impact of health insurance (BPJS) partnership can be constructed for informal sector people.Â Keywords: BPJS, Health Insurance, Informal Sector, Partnership

PERSPEKTIF PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA Nandang Kusnadi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakHak asasi Manusia (HAM) menjadi hal mendasar untuk dipastikan pemenuhan perlindungannya karena tanpa HAM maka kemuliaan manusia terdistorsi. Selain itu, negara melakukan pelanggaran atas kontrak dibentuknya negara itu sendiri yang dipastikan untuk melindungi HAM. Belum lagi, HAM sendiri akan tercermin di konstitusi, yang bila HAM dilanggar, praktis konstitusi telah dilanggar dengan sendirinya. UU tentang Pengadilan HAM mengatur mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam kasus pelanggaran HAM berat. Namun sayangnya sebagian besar aturannya masih menginduk pada KUHAP. Hasil kajian menunjukkan terdapat berbagai kelemahan di dalam UU Pengadilan HAM seperti dari ketidakjelasan unsur rumusan di dalam pengertian kejahatan kemanusiaan, tidak ada mekanisme menyelesaikan perbedaan pendapat antara penyelidik dan penyidik serta tidak diatur mengenai pembentukan pengadilan HAM ad hoc secara komperhensif.Kata Kunci: Hak asasi Manusia (HAM), Penegakan, Pengadilan, Undang-Undang.AbstractHuman Rights (HAM) is fundamental to ensure the fulfillment of its protection because without human rights, human glory is distorted. In addition, the state violates the contract for the formation of the state itself which is ensured to protect human rights. Not to mention, human rights themselves will be reflected in the constitution, which if human rights are violated, the constitution has practically been violated by itself. The Law on Human Rights Courts regulates from investigation, investigation, prosecution and trial in cases of gross human rights violations. But unfortunately most of the rules are still subject to the Criminal Procedure Code. The results of the study show that there are various weaknesses in the Human Rights Court Law, such as the unclear elements of the formulation in the definition of crimes against humanity, there is no mechanism to resolve differences of opinion between investigators and investigators and are not regulated regarding the formation of an ad hoc human rights court in a comprehensive manner.Keywords: Human Rights (HAM), Enforcement, Courts, Law.

ASPEK HUKUM ISLAM PROSES PERCERAIAN ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL Nandang Kusnadi; Eka Ardianto Iskandar
PALAR (Pakuan Law review) Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKMenurut syariat Islam : Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri,Â dengan adanya perceraian ini, maka gugurlah hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri. artinya, mereka tidak lagi boleh berhubungan sebagai suami istri, menyentuh atau berduaan, sama seperti ketika mereka belum menikah dulu.Â Perceraian terdiri dari dua : 1. Cerai Talak dan 2. Gugat Cerai. Cerai Talak adalah suatu Permohonan yang di ajukan oleh Pihak suami ke Pengadilan Agama untuk dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya sedangkan Cerai Gugat adalah gugatan cerai yang di ajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 suatu perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.Kata Kunci : Perkawinan, Pengadilan Agama, Perceraian, Kehamilan.Â ABSTRACTIslamic doctrine: Divorce refers to a sense of rights and obligations as a married couple, either severing the relationship between a couple or a married couple, or becoming a married couple with a deep divorce. That means they are no longer married, or should no longer be touched, as they were when they were first married.Â Divorce consists of two : 1. Diovrce and Divorce Suit. The plaintiff loses control. Calling up a debate was a divorce suit filed by his wives in religious trials, while her husband declared a divorce from his wife. And according to Article 39, under Article 39 of the Constitution of 1974, a divorce was possible only in front of the Judicial Committee because the two parties could not reconcile.Key Word. Marriage, religious courts, divorce, pregnancy.

MODEL ALTERNATIF PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA INFORMAL DI BOGOR Fredi Andria; Nandang Kusnadi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKJaminan sosial diprioritaskan kepada hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang mewakili kurang dari 20% penduduk. Penduduk yang dimaksud meliputi pegawai negeri sipil, sebagian karyawan BUMN, universitas, anggota TNI/POLRI dan sebagian pegawai sipil pertahanan, dan kelompok masyarakat penerima bantuan. Adapun penduduk yang lain, terutama mereka yang bekerja di perusahaan- perusahaan kecil, wiraswasta di sektor ekonomi informal dan yang menganggur atau telah lanjut usia, akan bergantung pada asuransi pribadi atau bantuan dari keluarga dekat/jauh serta masyarakat setempat. Pekerja informal di wilayah Bogor mencapai lebih dari 70% namun tingkat kepesertaannya masih rendah hanya mencapai 30%. Hal ini dapat mengakibatkan keberlanjutan jaminan kesehatan warga Bogor sangat terbatas. Agar cakupan jaminan kesehatan dapat diperluas dan menjamin tercakupnya seluruh penduduk, maka perlu diidentifikasi alternatif pembiayaan jaminan kesehatan bagi pekerja informal. Pencapaian tujuan penelitian dilakukan dengan survey,Â indepth interviewÂ dan FGD denganÂ stakeholders. Hasil riset menunjukkan bahwa pekerja informal di Bogor memiliki kemampuan yang signifikan untuk membiayai jaminan kesehatan secara mandiri melalui program BPJS dengan rata-rata pembiayaan setara dengan kategori kelas III. Hal ini dapat dijadikan acuan untuk upaya perluasan kepesertaan, namun butuh proses sosialisasi yang intensif. Salah satu strategi sosialisasi intensif adalah melalui pendekatan sosial kepada komunitas para pekerja informal.Kata Kunci : Pekerja Informal, Model Alternatif Pembiayaan, Program BPJSÂ ABSTRACTSocial security is prioritized for only a small portion of Indonesia's population, representing less than 20% of the population. The intended population includes civil servants, some BUMN employees, universities, members of the TNI / POLRI and some civil defense employees, and beneficiary community groups. Other residents, especially those who work in small businesses, are entrepreneurs in the informal economy and who are unemployed or elderly, will depend on personal insurance or assistance from close / distant relatives and the local community. Informal workers in the Bogor region reached more than 70% but the level of participation was still low reaching only 30%. This can result in the continuity of the Bogor citizens' health insurance being very limited. In order to expand the coverage of health insurance and guarantee the coverage of the entire population, alternative health insurance financing for informal workers needs to be identified. Achievement of research objectives is carried out by survey, in-depth interview and FGD with stakeholders. Research results show that informal workers in Bogor have a significant ability to finance health insurance independently through the BPJS program with an average funding equivalent to class III categories. This can be used as a reference for efforts to expand membership, but requires an intensive socialization process. One intensive socialization strategy is through a social approach to the community of informal workers.Keywords: Informal Workers, Alternative Funding Models, BPJS Program

PENERAPAN TEORI KEADILAN PADA KEWARISAN ANAK ZINA H. Abid; Nandang Kusnadi; Yenny Febrianty; Chairijah .
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Dalam konteks anak luar kawin yang terlahir dari hasil perzinaan, menurut hukum islam antara anak dan ayah biologisnya tidak ada nasab yang sah, maka tidak ada hak mewaris antara mereka berdua. Kompilasi Hukum Islam pun tidak memberikan kedudukan yang jelas terhadap keberadaan anak zina mengenai kewarisan anak zina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Teori Keadilan terhadap kedudukan Anak Zina dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif empiris. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif analitis. pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan penerapan Kompilasi Hukum Islam tidak memberi solusi terhadap kewarisan anak zina. Anak zina yang jelas-jelas mempunyai hubungan darah secara biologis dengan ayahnya, haruslah juga diberikan wasiat wajibah dari ayah biologisnya sebagai perwujudan rasa keadilan sekalipun hal ini tidak diatur dalam perundang-undangan tetapi hakim mempunyai kewenangan membuat hukum (judge made law).Â Kata kunci :Teori Keadilan, Kewarisan, Anak ZinaÂ AbstractÂ In the context of an adulterous child born from adultery, according to Islamic law between the child and his biological father, there is no legitimate nasab, then there is no right to bequeath between the two of them. Compilation of Islamic Law also does not give a clear position to the existence of adultery children regarding the inheriting of adulterous children. This research aims to find out the Application of The Theory of Justice to the seat of the Children of Zina in Islamic Law and the Compilation of Islamic Law on its inherited. The method used in this study is empirical normative juridical. Data processing is done in an analytical descriptive manner. The data collected in this study uses literature studies. The results showed that the application of the Compilation of Islamic Law did not provide a solution to the inheritance of adultery children. Adulterous children who have a biological blood relationship with their father must also be given a will of obligation from their biological father as an embodiment of a sense of justice even though this is not regulated in the law but the judge has the authority to make law (judge-made law).Â Keywords: Theory of Justice, Inherition, Adultery Child.Â

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA BOGOR Edi Rohaedi; Hasan Basri; Nandang Kusnadi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Dalam rangka usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri sebagai Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa diperlukan adanya suatu perangkat peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila suatu kewajiban tersebut tidak ditaati atau adanya suatu pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan tugas. Pengaturan dan penerapanÂ sanksi disiplinÂ terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Â pada Pemerintah Daerah Kota Bogor diatur dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 TahunÂ 2016 tentang Kinerja Dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagai penjabaran dan pedoman lebih lanjut terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum yang didasarkan pada wewenang yang jelas, mekanisme yang benar dan atas pertimbangan objektif terhadap pelanggaran yang dilakukan, selain itu pula dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan Pegawai Negeri Sipil tersebut melakukan pelanggaran disiplin. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam penerapan sanksi disiplin, yaitu kurangnya profesionalisme dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil dalam menyelenggarakan tugasnya, kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang sertaÂ masih rendahnya kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Aparatur Sipil Negara.Â Kata Kunci : Sanksi, Â Pelanggaran Disiplin, Pegawai Negeri Â AbstractIn order to maintain the authority of civil servants, as well as to realize civil servants as clean and authoritative Government Apparatus, a set of disciplinary regulations containing the points of obligation, prohibition and sanctions if an obligation is not obeyed or there is a violation in carrying out the task. The regulation and application of disciplinary sanctions against Civil Servants (PNS) in the Bogor City Government is regulated by Bogor Mayor Regulation No. 16 of 2016 concerning Performance and Discipline of Employees in the Bogor City Government Environment as a further description and guideline to the provisions in Government Regulation No.53 of 2010 on Discipline of Civil Servants which is a guideline for officials authorized to punish and provide certainty in imposing disciplinary penalties. Similarly, the limitation of authority for authorized officials to punish is based on clear authority, correct mechanisms and on objective consideration of violations committed, in addition to considering the factors that encourage or cause the Civil Servant to commit disciplinary violations. Obstacles faced by the Bogor City Government in the application of disciplinary sanctions, namely the lack of professionalism and responsibility of civil servants in carrying out their duties, the lack of strict sanctions given by authorized officials and the low discipline of civil servants in carrying out their duties and obligations as civil servants.Â Keywords : Sanctions, Discipline Violations, Civil Servants

ISBATH NIKAH SEBAGAI SOLUSI PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT PADA KANTOR URUSAN AGAMA DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5O TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA Nandang Kusnadi; Suhermanto ,; Hari Nur Arif
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAK Â Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 Undangundang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada dasarnya perkawinan itu merupakan suatu ikatan perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk selama-lamanya. Cara-cara pembuatan perjanjian perkawian ini telah diatur maka para pihak tidak lagi dapat menentukan sendiri secara bebas. Dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b Undang-undang perkawinan yaitu dalam undang-undangÂ dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah penting sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Dalam Pasal 5 huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan sendiri berfungsi agar seseorang mempunyai alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan karena bukti sah tersebut dikeluarkan oleh negara. Selai itu fungsi pencatatan perkawinan adalah sebagai penentu sahnya perkawinan bagi perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Bagi seseorang yang perkawinannya tidak dicatat yang bersangkutan tidak dapat mendapatkan perlindungan hukum atas perkawinannya tersebut sebelum mengajukan permohonan isbath di Pengadilan Agama. Sedangkan tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk dijadikan alat pengawas agar jangan sampai perkawinan tersebut melanggar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemenuhan hak-hak isteri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta dasar hukum yang kuat untuk isteri jika hendak menggugat cerai suami atau sebaliknya. Masalah lain yang akan timbul ketika suatu perkawinan dicatat adalah ketika suami sudah menalak isterinya hingga tiga kali namun tidak melaporkannya ke Pengadilan Agama maka surat nikah tersebut dapat dijadikan dalih untuk suami isteri itu tetap tinggal bersama.Â Â Kata kunci : Isbat nikah, perkawinan, perceraian, kantor urusan agama Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ABTRACT Â Marriage is an inner and outer bond between man with a woman to form households Â (families) are happy and eternal deity by the Almighty, it is described in Article 1 of Act No. 1 of 1974 about Marriage. Basically, marriage is a covenant between a man and a woman. The marriage covenant is a sacred covenant to establish a happy and lasting family forever. Ways of making the covenant has been set then the parties can no longer define themselves freely. In general explanation in item 4 letter b of The Law of Marriage is the law stated that a marriage is valid if conducted according to the laws of each religion and their belief, besides that every marriage should be recorded according to the legislation in force. Registration of marriage is important as well as the recording of other important events. In Article 5 letter a Compilation of Islamic Law explains that in order to ensure order for the marriage of Islam every marriage should be recorded. Registration of marriage itself functions that a person has the evidence to prove that he really has done as proof of valid marriage was issued by the State. Furthermore, it was recorded a function as a determinant of legitimate marriage is marriage for legal marriage under Islamic law. For someone whose marriage is not recorded in question cannot obtain the legal protections of marriage before applying isbath in the Religious Court. While the purpose of registration of marriages is to be used as an inspectoral tool lest marriage violates Islamic law and regulations in force, the fulfillment of the rights of the wife and the children born of the marriage, as well as the legal basis for the wife if the husband wanted a divorce or vice versa. Another problem that may arise when a marriage has noted is when the husband had to divorce his wife three times, but did not report it to the Religious Court, the marriage certificate can then be used as a pretext for marriage still live together.Â Â Â Key Word : Isbat Marriage, Marriage, Divorce, Office of Religious Affairs

DAMPAK KEPESERTAAN BPJS BAGI PEKERJA INFORMAL DI BOGOR Fredi Andria; Nandang Kusnadi
JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi) Vol 3, No 1 (2017): Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pakuan

ABSTRACTHealth insurance available in Indonesia is still very limited in scope, given to a small proportion of the Population of Beneficiaries (PBI) and formal workers. This is also the case in the Bogor region, whereas the informal sector population in Bogor dominates more than 70%. The participation of the informal sector population in Bogor City is still low, reaching only 30% of the total population. Informal sector workers working in small firms, entrepreneurs in the informal and underemployed or elderly economic sectors, will rely on personal insurance or assistance from close and distant relatives and local communities, resulting in a very limited sustainability of group health insurance. In order to increase membership and coverage of health insurance can be expanded, the groups of informal sector workers in the area of Bogor must be recognizable and at the same time can be distinguished by their characteristics. It is necessary to define various segments of informal sector workers. More specifically, it is necessary to establish the mechanisms of the population engaged in the informal sector to be optimized for their participation in the health insurance program coordinated by the BPJS. Therefore it is necessary to analyze the needs of social health insurance system based on identification of informal workers (case study in Bogor city), so that the impact of health insurance (BPJS) partnership can be constructed for informal sector people.Keywords: BPJS, Health Insurance, Informal Sector, Partnership

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 H. Abid; Edi Rohaedi; Nandang Kusnadi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa dalam konteks Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa kedudukan anak di luar kawin tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya walaupun tidak ada pengakuan terhadapnya menyatakan bahwa anak luar kawin berhak untuk mendapat jaminan penghidupan yang layak dan warisan dari ayah biologisnya yang telah mengakuinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010Â tanggal 17 Februari 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif empiris. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif analitis. pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan Pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010Â tanggal 17 Februari 2012, maka anak luar kawin berhak untuk mendapat jaminan penghidupan yang layak dan warisan dari ayah biologisnya yang telah mengakuinya.Â Kata kunci : Kedudukan , Anak Luar Kawin, Putusan, Mahkamah Konstitusi.Â AbstractThe purpose of this research is to explain that in the context of the Marriage Law it is emphasized that the position of a child out of wedlock still has a civil relationship with his mother and his mother's family even though there is no acknowledgment against him stating that a child out of wedlock has the right to receive a decent living guarantee and an inheritance from the father His biology has recognized it. This study aims to determine how the position of children out of wedlock after the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 dated 17 February 2012. The method used in this study is empirical normative juridical. Data processing was carried out in a descriptive analytical manner. data collection carried out in this study using library research. The results of the study show that after the Constitutional Court's decision No. 46/PUU-VIII/2010 dated 17 February 2012, children out of wedlock have the right to guarantee a decent living and inheritance from their biological father who has acknowledged them.Â Keywords: Position, Children out of wedlock, Decision, Constitutional Court.

KEDUDUKAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Edi Rohaedi; Nandang Kusnadi; Bambang Heriyanto; Nuradi .
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.8581

Abstrak Eksekusi merupakan cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat kekuasaan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi substansi putusan dalam waktu yang ditentukan. Problem pelaksanaan putusan peradilan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara telah ada sejak berdirinya peradilan ini. Untuk mengatasi permasalahn tersebut, diantaranya dilakukan penguatan lembaga eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada Perubahan pertama Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, telah dilengkapi lembaga paksa berupa hukuman uang paksa (dwangsom) bagi tergugat yang tidak mematuhi putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah mengenai kedudukan uang paksa (dwangsom) terhadap pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang sudah didokumentasikan. Dwangsom merupakan instrumen efektif dalam rangka menjaga nilai eksekutabilitas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga untuk menghindarkan kegamangan hakim pengadilan tata usaha negara, maka mendesak untuk segera diterbitkan peraturan pelaksanaan uang paksa sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undnag No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undnag Peradilan Tata Usaha Negara. Kata kunci : Uang Paksa, Eksekusi, Putusan Pengadilan Abstract Execution is a method and conditions used by the instruments of state power to assist interested parties to carry out the judge's decision if the losing party is not willing to comply with the substance of the decision within the specified time. The problem of implementing judicial decisions within the State Administrative Court has existed since the establishment of this court. To overcome these problems, including strengthening the institution of execution of State Administrative Court decisions, the first amendment to the State Administrative Court Law, through Law No. 9 of 2004, has been equipped with a forced institution in the form of forced money punishment (dwangsom) for defendants who do not comply with the decision of the State Administrative Court. This study aims to examine how the position of forced money (dwangsom) against state administrative officials who do not implement the decision of the State Administrative Court. The method used in this study is normative juridical which emphasizes secondary data, namely legal materials that have been documented. Dwangsom is an effective instrument to maintain the executability value of State Administrative Court decisions. To avoid the confusion of the judges of the state administrative court, it is urgent to immediately issue regulations on the implementation of forced money as mandated by Article 116 paragraph (7) of Law No. 5 of 1986 as last amended by Law No. 51 of 2009 concerning the Second Amendment to the Law on State Administrative Court. Keywords: Forced Money, Execution, Court Verdict

Co-Authors ., Abid Abid, Abid Adhitama, Andika Adil Arifin Aidil Falaq Adiyaksa Alam, Alamsyah Bahrul Amara Thalia Aqshal Nuryl , Rafly Rafdianto Arum, Dwi Sekar Assaidul Akrom Bachsin, Alzasyah Bambang Heriyanto Bima Janggo Bintoro Chairijah . Edi Rohaedi Eka Ardianto Iskandar Endah Trisvina Rahayu Putri Florentia Febyandani Titu Fredi Andria Gerrald Jovan Esfandiary H. Abid H. Abid Habibah Pramelia Herdiyanti Hafiz Fathi Huga Ekoputro Hairu Ramadhan Hari Nur Arif Hasan Basri Istibra, Khansa Layya Iksiru Ghilma Magnolia Nasywa Ali Muhammad Hilman Al Gipari Muhammad Husein Alhadiy Muhammad Rizal Aji Bahtiar Muhammad, Eki Nadia Abdullah, Farah Azzahra Nawu, El Sabarta Putra Ningrum, Latifah Silvia Nuradi . Pandya, Muhammad Rakazeti Pasha, Najwa Havari Pratama, Muhamad Rizky Putri Ayu, Vania Frederica Redondo, Muhammad Viero Reky Pratama Saputra Ris Ris Ali Akbar Roby Satya Nugraha Sabrina Adelia Febriyanti Sasiras, Arini Audria Silaban, Othsme Cloudia Martahan Suhermanto , Wildan Al Ghifari Azlin Yenny Febrianty Zaskia Madina Zelika Siti Rahma

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search