Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram
Hujriman
Institut Agama Islam negeri Sorong
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Role of Customary Leaders in Supporting the Duties of Bhabinkamtibmas in Resolving Legal Conflicts in Southwest Papua Saed Bil Aswar Husaeni; Surahman Amin; Syahrul; Udin Latif; Hujriman
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 11 No. 2 (2026)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v11i2.11546

Abstract

This study examines the role of customary leaders in supporting Bhabinkamtibmas in resolving village-level conflicts in Southwest Papua, Indonesia. Employing a qualitative socio-legal approach, the study draws on in-depth interviews with customary leaders, local government officials, and migrant community members in Sorong Regency and Sorong City. Guided by legal pluralism, hybrid governance, and community policing perspectives, the findings reveal that conflict resolution operates through a hybrid legal order in which customary and state institutions interact through cooperation, mutual recognition, and negotiated authority rather than hierarchical substitution. Customary leaders function as primary actors in restorative dispute resolution, deriving legitimacy from community trust, kinship networks, and communal consensus, while Bhabinkamtibmas strengthen procedural legitimacy and facilitate coordination between customary and formal institutions. The study advances the concept of negotiated legitimacy to explain how customary and state actors continuously construct authority, accountability, and social acceptance within legally plural governance systems. The findings demonstrate that effective community policing in indigenous societies depends on collaboration with locally legitimate institutions and that sustainable conflict resolution emerges through culturally responsive governance arrangements that reconcile customary authority with procedural accountability.
PERAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA SORONG DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KDRT: ANALISIS PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI’AH Syaiful Adi Putra Bungsu; Udin Latif; Muhammad Syahrul Sambu; Hujriman
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 18 No. 2 (2026): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v18i1.15670

Abstract

Riset ini mengkaji kontribusi Pengadilan Agama Sorong dalam mengupayakan proteksi hukum bagi kaum perempuan yang mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ditinjau dari perspektif maqasid syariah. Sebagai bentuk penistaan terhadap hak asasi manusia, KDRT membawa dampak negatif yang destruktif bagi kondisi fisik, mental, seksual hingga finansial bagi korban maupun orang di sekitarnya, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang responsif dan berkeadilan. Pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif diaplilkasikan dalam kajian ini. Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik pengamatan secara langsung, wawancara, penelaahan dokumen di pengadilan agama sorong, yang diperkuat oleh data-data sekunder dari literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan sumber ilmiah terkait lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa pegadilan agama sorong memegang andil krusial dalam mengawal hak hukum, terutama bagi perempuan korban KDRT melalui proses perceraian, penetapan hak pasca perceraian, serta implementasi keadilan substantif yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Ditinjau dari aspek maqasid syariah, perlindungan ini selaras dengan misi utama hukum Islam dalam memelihara jiwa, akal, keturunan,dan kehormatan manusia. Kendati demikian, penegakan hukum masih sering menghadapi sejumlah hambatan seperti problem pembuktian, resistensi budaya patriarki, serta rendahnya kepatuhan untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan pasca perceraian, oleh karena itu, penguatan kolaborasi antar penegak hukum maupun institusi yudisial, pemerintah daearah, dan elemen masyarakat menjadi urgensi demi mengoptimalkan perlindungan terhadap korban KDRT.
Co-Authors Muhammad Syahrul Sambu Saed Bil Aswar Husaeni Surahman Amin Syahrul Syahrul Syaiful Adi Putra Bungsu Udin Latif