Anwar Bilnadzary
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran APBDes Tahun 2026 di Desa Petir, Kabupaten Serang Anwar Bilnadzary; Muhammad Fathan Dwiki Azmi; Robi Arga Prawira; Nadia Khumairatun Nisa; Muhammad Zaki Maulana; Risyan Zahid
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.747

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 di Desa Petir, Kabupaten Serang, menggunakan perspektif Public Financial Management (PFM). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive, yaitu Kepala Urusan Perencanaan Desa Petir, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran APBDes di Desa Petir telah dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Pada aspek transparansi, pemerintah desa telah menyediakan akses informasi melalui forum musyawarah, dokumen perencanaan, dan media informasi desa, meskipun penyebaran informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat. Pada aspek partisipasi, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan melalui forum musyawarah, namun tingkat keterlibatan warga masih belum merata. Sementara itu, aspek akuntabilitas tercermin dari adanya pengawasan oleh BPD, pendamping desa, serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas telah diterapkan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBDes Tahun 2026 di Desa Petir, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat guna mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih baik.
Peran Wali Kota dan Bappeda dalam Perumusan Kebijakan SPBE pada Kota Serang Hadad Mumtaaz Arifin; Anwar Bilnadzary; Muhammad Fathan Dwiki Azmi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.15845

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam peran Wali Kota dan Bappeda Kota Serang dalam perumusan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebuah agenda strategis yang menjadi fondasi transformasi digital pemerintah daerah. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan menelaah dokumen perencanaan daerah, regulasi nasional terkait SPBE, laporan evaluasi KemenPAN-RB, serta kajian akademik mengenai governance digital dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wali Kota berperan sebagai aktor politik kunci yang mengarahkan agenda SPBE melalui penyusunan visi digital, penetapan prioritas pembangunan, serta pemberian legitimasi regulatif melalui Peraturan Wali Kota dan dokumen strategi lain. Peran ini memengaruhi seberapa jauh OPD memaknai SPBE sebagai agenda struktural, bukan sekadar proyek administratif. Di sisi lain, Bappeda menjalankan fungsi teknokratis sebagai integrator kebijakan yang memastikan SPBE terintegrasi ke dalam RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD. Bappeda juga menjadi penghubung koordinasi lintas-perangkat daerah untuk menyinkronkan program digital, mengurangi tumpang tindih aplikasi, dan menegaskan kebutuhan integrasi data. Sinergi antara kepemimpinan strategis Wali Kota dan kapasitas perencanaan Bappeda terbukti menjadi faktor utama yang membentuk koherensi kebijakan SPBE di Kota Serang. Meski demikian, penelitian ini menemukan sejumlah hambatan struktural, seperti fragmentasi pengembangan aplikasi, rendahnya interoperabilitas data, kapasitas SDM aparatur yang belum merata, serta belum optimalnya standar tata kelola TIK daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan perumusan kebijakan SPBE tidak hanya ditentukan oleh visi politik, tetapi juga oleh kesiapan institusional dan tata kelola lintas-organisasi. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian governance digital di tingkat lokal serta menawarkan rekomendasi konseptual bagi pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi transformasi digital melalui kolaborasi aktor dan perencanaan yang terpadu.