Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Mochammad Machfudz
DPRD Kota Pasuruan
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN DALAM MENETAPKAN KAWASAN AGLOMERASI PABRIK HASIL TEMBAKAU Wiwin Ariesta; Mochammad Machfudz
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.254

Abstract

Kebijakan pengurangan nilai dana transfer pusat menuntut kemandirian fiskal daerah. Pemerintah Kota Pasuruan berupaya mengoptimalkan Industri Hasil Tembakau (IHT) sebagai sektor strategis daerah, namun terbentur oleh standarisasi regulasi pusat mengenai batas luas minimal pabrik mandiri sebesar 200 m2 yang memberatkan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta memicu peredaran rokok ilegal. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 membuka jalan melalui konsep Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT), yang kemudian direspons oleh DPRD Kota Pasuruan melalui gagasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif. Penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) ini bertujuan mengkaji batasan kewenangan otonom Pemerintah Daerah dalam perspektif hukum penataan ruang serta merumuskan persyaratan yuridis-administratif pendirian APHT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pasuruan memiliki kewenangan atribusi murni dalam pembinaan industri kecil-menengah (UU No. 23/2014) dan pengaturan tata ruang (UU No. 26/2007), serta mengemban kewenangan delegasi dari regulasi pusat (PMK No. 22/2023) dalam hal penetapan lokasi hulu. Untuk mengoperasikan APHT, draf Raperda wajib mengintegrasikan aspek Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui Feasibility Study, kelembagaan badan pengelola, serta pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) guna menyusun sarana fisik terpadu (termasuk IPAL komunal kolektif).
STRATEGI TRANSFORMASI HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH TUNTAS DI KOTA PASURUAN Wiwin Ariesta; Mochammad Machfudz
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.278

Abstract

Kota Pasuruan memiliki karakteristik geografis sebagai compact city berbasis perlintasan strategis koridor Surabaya–Malang–Probolinggo, namun dihadapkan pada keterbatasan ruang daratan dan meningkatnya volume sampah harian. Pola pengelolaan sampah konvensional dengan metode kumpul-angkut-buang tidak lagi relevan dan memicu kedaruratan lingkungan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah tuntas yang diinisiasi oleh DPRD Kota Pasuruan Tahun 2026 melalui Propemperda. Selain itu juga untuk membedah fleksibilitas mekanisme perubahan propemperda dalam merespons dinamika regulasi nasional dan kebutuhan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang ditunjang dengan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Raperda Pengelolaan Sampah Tuntas memegang peran kunci dalam mentransformasi pengelolaan sampah dari pendekatan linear menjadi sirkular, mencakup pengaturan dari skala rumah tangga hingga industri, perumusan tarif retribusi berkeadilan untuk pendapatan asli daerah (PAD), serta digitalisasi operasional tempat pemrosesan akhir (TPA). Selain itu, penyelarasan Propemperda yang adaptif menjadi prasyarat mutlak agar kepastian hukum dan tata kelola pelayanan publik berkelanjutan dapat terwujud di Kota Pasuruan.
Co-Authors Wiwin Ariesta