Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.944
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian IPTEKS Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara International Journal of Demos AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Wiwin Ariesta
Universitas Merdeka Pasuruan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Nursing Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Upaya Mengangkat Camilan Jadul Sebagai Potensi Lokal Desa Cukurgondang Pasuruan Eni Erwantiningsih; Hari Wahyuni; Wiwin Ariesta
Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara Vol 6 No 2 (2022): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Nusantara PGRI Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29407/ja.v6i2.16579

Abstract

Processing of the results of farming in Cukurgondang Village into various old school snacks so far is still done manually with thin plastic packaging and does not yet have a business license, so that the production has not been able to penetrate consumers widely. The purpose of this service is to provide assistance in the form of a sealing press machine that can help workers package products neatly and make labels on products to make them attractive and informative in the market. In addition, this service also helps obtain business permits so that MSMEs have the means to participate in programs launched by the government in the future, both training and the possibility of providing business assistance. The method is by surveying locations and markets, procuring press machines and making product labels, managing business licenses, handing over equipment and product labels as well as business license certificates, then machine operation training and providing insight regarding the benefits of obtaining a business license. The object of service is the craftsman of various old school snacks "Bu Cuplik", Cukurgondang Village, Pasuruan Regency. The contribution results show that after improving the quality and appearance of the packaging, it is able to attract consumer interest and have the opportunity to be marketed to outlets and stores.
Utilizing Educational Technology as a Learning Solution in the New Normal Era of Community Life Fitrani Amin; Pandu Adi Cakranegara; Wiwin Ariesta; Joko Joko
ijd-demos Volume 4 Issue 1 (2022)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v4i1.231

Abstract

AbstractThis virus disaster has proven to be able to overwhelm almost all the people of the world, especially the people of Indonesia. In addition to having claimed many lives it has also damaged all systems of community life, one of which is the education system. To prevent this pathway from spreading the pandemic, the central government established policies specifically in the field of education which required students to carry out teaching and learning activities carried out at their respective homes online, both at the elementary, junior high, high school, and college level. The High School X educational institution is one of the educational institutions, which was the object of this study, which also experienced the impact of this pandemic and was forced to change its teaching and learning system, namely from offline learning activities and converted into online teaching and learning activities. Also related to the impact of the pandemic on the education system also affects the absence of the National Examination and changes the registration system for new students from High School X who will continue to the next level of education.Keyword: Modernization, Technology, Covid-19 Pandemic, Online AbstrakBencana virus ini terbukti mampu melanda hampir seluruh masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia. Selain telah memakan banyak korban jiwa juga telah merusak seluruh sistem kehidupan masyarakat, salah satunya adalah sistem pendidikan. Untuk mencegah jalur penyebaran pandemi ini, pemerintah pusat menetapkan kebijakan khusus di bidang pendidikan yang mewajibkan peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di rumah masing-masing secara online, baik di tingkat SD, SMP, SMA, maupun SMK. tingkat perguruan tinggi. Institusi pendidikan SMA X merupakan salah satu institusi pendidikan yang menjadi objek penelitian ini, yang juga mengalami dampak dari pandemi ini dan terpaksa merubah sistem belajar mengajarnya yaitu dari kegiatan pembelajaran offline menjadi pembelajaran online. dan kegiatan belajar. Selain itu terkait dampak pandemi terhadap sistem pendidikan juga berdampak pada tidak adanya Ujian Nasional dan perubahan sistem pendaftaran siswa baru dari SMA X yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.Kata kunci: Modernisasi, Teknologi, Pandemi Covid-19, Daring
Penerapan Doktrin Vicarious Liability Untuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dunia Maya Wiwin Ariesta; Tuti Tuti
Jurnal Penelitian IPTEKS Vol 8, No 1 (2023): JURNAL PENELITIAN IPTEKS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/ipteks.v8i1.8907

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah memunculkan kemajuan dalam peradaban manusia dengan hadirnya dunia digital atau dunia maya (cyberspace). Hal ini dapat memberikan banyak kemudahan bagi manusia, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan yang kita kenal sebagai cybercrime. Semakin banyak jenis tindak pidana yang baru dalam cyberspace maka dibutuhkan penegakan hukum oleh cyberpolice dengan menggunakan  cyberlaw yang sudah ada saat ini. Hadirnya dunia metaverse dengan interaksi antar avatarnya telah menimbulkan suatu jenis interaksi baru yang hadir dalam dunia virtual. Hubungan antar avatar ini tidak saja terjadi secara positif namun ternyata bisa juga memunculkan tindak kejahatan yang dilakukan dalam dunia metaverse. Untuk itu dibutuhkan pembaharuan hukum yang lebih baik agar dapat melakukan penegakan hukum digital (digital law enforcement) dan meminta pertanggungjawaban pidana pada pelaku yang melakukan kejahatan cybercrime. Penggunaan blended law antara hukum konvensional dan cyberlaw yang diterapkan melalui doktrin vicarious liability  dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat menjerat pelaku tindak pidana dalam dunia maya ini.Kata kunci: cybercrime; cyberlaw; metaverse; avatar; vicarious liability.
Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Kriminal Di Kalangan Remaja Wiwin Ariesta; Yudhia Ismail
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 6 : Juli (2023): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As the only tertiary institution in Pasuruan that has a Faculty of Law within it, Universitas Merdeka Pasuruan is also responsible for making the public aware of the applicable legal rules and increasing public legal compliance. Therefore, in order to assist the government's efforts to increase public awareness and compliance with the law, especially among youth so that they can support the development and progress of the nation that has been aspired to through the progress and development of superior and noble human resources. The importance of legal awareness to every community is a must. Legal counseling which is held as a form of collaboration with the Faculty of Law, Merdeka University of Pasuruan in collaboration with the Sekarputih Village Government, Gondang Wetan District, Pasuruan Regency is expected to play an important role as one of the activities that has a positive impact in the community and is beneficial for the ongoing learning of Merdeka University Pasuruan students and the village community Sekarputih, Gondang Wetan District, Pasuruan Regency.
KEDUDUKAN HUKUM ASET DESA YANG BERADA DI ATAS TANAH YANG BERSTATUS PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL (Studi di Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan) Muhammad Rosyid Arridho; Wiwin Ariesta; Muhhamad Mashuri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i1.66

Abstract

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan dijelaskan bahwa sebagian wilayah di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan sebagai kawasan pertahanan dan keamanan nasional yang di atasnya terdapat beberapa desa beserta aset desa yang melekat pada desa yang keberadaannya sudah ada sejak lama diatas tanah tersebut. Dengan konflik saling klaim kepemilikan  hak atas tanah yang terjadi antara pihak desa dan  pihak instansi TNI-AL yang belum selesai sampai sekarang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan hukum dan kepastian hukum aset desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia  yang berada di atas tanah yang berstatus kawasan pertahanan dan keamanan nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dengan melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat.Berdasarkan analisa hukum yang digunakan, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa aset Desa Semedusari belum memiliki kepastian hukum yang jelas dan dalam kondisinya di lapangan penataan ruang di kawasan tersebut terdapat banyak penyimpangan dari ketentuan pengadaan penataan ruang. Salah satunya terdapat desa beserta aset desa yang melekat didalamnya yang berada diatas kawasan tesebut, yang keberadaannya diakui oleh negara dan juga permasalahan saling klaim atas hak kepemilikan tanah yang belum selesai antara pihak desa yang ada di Kecamatan Lekok termasuk Desa Semedusari dengan pihak Instansi TNI-AL sampai sekarang.
PRINSIP HUKUM DALAM PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i3.90

Abstract

Pemanfaatan Cagar Budaya yang berlandaskan pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pada hakekatnya adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Hal ini selaras dengan pengimplementasian pemanfaatan pada Cagar Budaya Kraton Yogyakarta. Yang mana lokasi tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Pada hakekatnya pemanfaatan dan pelestarian berjalan secara beriringan dan selaras. Hal ini dikarenakan, meskipun adanya pemanfaatan Cagar Budaya Kraton Yogyakarta di bidang agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata namun harus tetap dijaga kelestariannya karena mengingat bahwa Cagar Budaya Kraton Yogyakarta adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa bangunan Cagar Budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya.
EFEKTIVITAS PASAL 184 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERKAIT DENGAN PERKELAHIAN REMAJA (Studi di Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan) Pratiwi Virdayanti; Wiwin Ariesta; Yudhia Ismail
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i2.81

Abstract

Jurnal ini membahas mengenai efektifitas pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan perkelahian remaja studi kasus di Desa Semare. Dengan identifikasi masalah bagaimana penerapan pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan perkelahian remaja di Desa Semare, Bagaimana upaya Pemerintah Desa Semare dalam menanggulangi kasus perkelahian tersebut dan bagaimana upaya Pemerintah Desa Semare agar tidak terjadi perkelahian Remaja. Lokasi Penelitian ini terletak di Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Konflik perkelahian antar remaja Desa terjadi berulang-ulang dan terus berlanjut. Didalam hal ini poin terpenting adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Seluruh masyarakat harus ikut berperan dalam menanggulangi kasus perkelahian antar remaja ini, termasuk orang tua, guru, pemerintah desa, juga aparat kepolisian. Selain itu, konflik perkelahian antar remaja desa diatur dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyelesaian tindak pidana perkelahian antar remaja paling banyak dilakukan secara damai apabila masing-masing pihak tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan kerusakan yang ditimbulkan tidak begitu parah maka pihak desalah yang menyelesaikannya dengan mengendalikan masa serta bertemu dengan beberapa pihak yang berkonflik untuk mencari solusi perdamaian.Solusi perdamaian itupun dilakukan dengan berunding dan musyawarah serta melakukan perjanjian antar pihak yang berkonflik. Maka dari hasil jurnal ini diharapkan masyarakat faham tentang bagaimana proses penanggulangan perkelahian remaja agar masyarakat paham ketika terjadi kasus terutama kasus perkelahian agar tidak langsung main hakim sendiri dan memilih jalur damai.
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Perbedaan Hasil Pengukuran Tanah Metode Fotogrametrik dengan Pengukuran Tradisional pada Sertifikat Muhammad Choirul Anam; Muhammad Mashuri; Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2023): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i2.101

Abstract

Pengukuran tanah merupakan pengamatan di atas permukaan tanah sehingga sering disebut pengukuran terestrial. Untuk itu setiap pemilik tanah harus mengetahui batas-batas tanah yang dimilikinya, sehingga ia mengetahui batas-batas tanah yang dimilikinya, yang ditandai dengan benda-benda yang menempel pada batas sungai, batang pohon, dan tembok. Namun pemasangannya harus disaksikan oleh pejabat atau pejabat yang mengetahui atau memiliki data tentang siapa pemilik tanah yang berbatasan. Data ini dimiliki oleh kepala desa atau kelurahan, oleh karena itu pelaksanaannya harus disaksikan oleh perangkat desa atau kelurahan termasuk tanah yang berdekatan. Sedangkan untuk pengukuran dan pemetaan fotogrametri dengan menggunakan fasilitas foto udara, metode fotogrametri sebagai dasar pemetaan letak batas-batas bidang tanah dan pencatatan data luas bidang tanah, pengukuran lapangan untuk daerah tempat peta dasar pendaftaran di bentuk foto yang tersedia dilakukan dengan mengidentifikasi bidang-bidang tanah yang telah diidentifikasi. Jika titik batas tidak dapat diidentifikasi pada peta foto karena tanaman menghalangi pandangan lain, maka pengukuran dilakukan dari titik batas yang berdekatan atau titik lain yang dapat diidentifikasi pada peta foto, sehingga titik batas yang tidak terlihat dapat ditandai pada peta foto. melalui persimpangan depan. Dalam hal ini penyelesaian bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak apabila terdapat perbedaan hasil pengukuran tanah dan tujuan hukum terkait perlunya pengaturan perbedaan hasil pengukuran tanah. Sehingga penyelesaian perbedaan hasil pengukuran tanah mengacu pada pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa negara tidak sepenuhnya menjamin kebenaran data yang terdapat dalam sertipikat sehingga terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian. yang dapat diperbaiki, bila perlu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan secara fotogrametri apabila terdapat perbedaan hasil pengukuran tanah Permen Nomor 3 Tahun 1997, maka jelas dalam Pasal 41 ayat (4) dilakukan pengukuran ulang agar dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.
Urgensi Pengaturan Hukum Terkait Kenyamanan Wisatawan Vila Savira; Wiwin Ariesta; Yudhia Ismail
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i1.98

Abstract

Wisatawan sebagai penentu kesuksesan dunia kepariwisataan telah menjadi dasar bagi pengusaha pariwisata mempunyai kewajiban untuk memberikan kenyamanan terhadap wisatawan. Kenyamanan menjadi salah satu hal yang menentukan tingkat kepercayaan wisatawan bahwa hak-haknya selama berwisata terpenuhi sehingga akan berdampak pada kesuksesan suatu usaha pariwisata. Oleh sebab itu, pengaturan hukum tentang kenyamanan wisatawan sangat dibutuhkan sebagai suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum pada wisatawan bahwa hukum menjamin kenyamanannya. Hal ini akan menjadi dasar bagi setiap penyelenggara dan pengelola usaha pariwisata untuk tunduk dan mematuhi pada peraturan hukum yang berlaku.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Terkait Penerapan Aplikasi Pedulilindungi dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Indonesia Syavira Dwi Puspasari; Yudhia Ismail; Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i1.94

Abstract

Di tengah terjadinya pandemi Covid-19 saat ini, seluruh negara termasuk Indonesia mencari banyak upaya untuk menekan penyebaran virus Covid-19, salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan menciptakan aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi PeduliLindungi dapat digunakan jika masyarakat sudah memberikan data pribadi pengguna. Namun, aplikasi PeduliLindungi ini perlu diperhatikan apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip hukum perlindungan data pribadi. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlindungan data pribadi dalam aplikasi PeduliLindungi ini telah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi di Indonesia, serta tanggung jawab yang didapatkan apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi.
Co-Authors Cakranegara, Pandu Adi Dwi Budiarti Erwantiningsih, Eni Fitrani Amin Joko Joko Kiki Hadi Wirantno Muhammad Choirul Anam Muhammad Mashuri Muhammad Rosyid Arridho Muhhamad Mashuri Pratiwi Virdayanti Robby Patty Nurrani Pambudi Syavira Dwi Puspasari Tuti Tuti Vila Savira Wahyuni, Hari Winarno, Ronny Yudhia Ismail Zahrotul Ula