Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Legal strategy to prosper Al Falah Grand Mosque in Sragen Regency from the perspective of Islam and Muhammadiyah Peggy Dian Septi Nur Angraini; Nur Halimah Widowati; Arya Diandra Diranova Ryanshah
Journal of Law Science Vol. 8 No. 1 (2026): January: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v8i1.6956

Abstract

The central mosque is a spiritual and social center that shapes the character of the community. However, the prosperity of a mosque does not only depend on physical aspects and implementation, but also on the legal system, Islamic values, and sustainable management strategies. This study analyzes the legal strategies for prospering the Al Falah Grand Mosque in Sragen Regency from the perspectives of Islam and Muhammadiyah. The approach used is descriptive qualitative. The results of the legal strategy to prosper the Al Falah Grand Mosque in Sragen Regency are implemented through mosque management based on Islamic law and positive law regarding waqf and the management of places of worship. The spiritual and social aspects strengthen the congregation's worship activities, Islamic and Muhammadiyah studies, and social services. The modern management aspects include financial transparency, a professional administrative system, and economic empowerment of the community through zakat and productive waqf. The values of Kemuhammadiyahan strengthen the mosque's goal of being a center for progressive da'wah, balancing worship and social roles in the community. The success in prospering the Al Falah Grand Mosque in Sragen Regency is not only in the beauty of the building but also in its ability to integrate legal, spiritual, and humanitarian values. The mosque management model strategy based on Islam and Kemuhammadiyahan can be replicated in other regions.
Progressive islam's efforts to build ecological justice in Indonesia: A constitutional jihad approach and legal advocacy with muhammadiyah Peggy Dian Septi Nur Angraini; Nur Halimah Widowati; Arya Diandra Diranova Ryanshah
Journal of Law Science Vol. 8 No. 3 (2026): July: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v8i3.7304

Abstract

Ecological degradation and inewuitable natural resource governance in Indonesia reveal a significant gap between constitutional guarantees of the right to a healthy environment and the implementation of public policies. Prevous studies have generally examined Muhammadiyah’s constitutional jihad and legal advocacy separately, leaving the relationship between these two approaches as a strategy of Progressive Islam for achieving ecological justice insufficiently explored. This study aims to analyse the concept and practice of Muhammadiyah’s constitutional jihad and the role of legal advocacy jihad in addressing legal injustice and public policy issues. The novelty of this research lies in proposing an integrated framework that combines constitutional jihad as a structural legal reform strategy with legal advocacy jihad as a community based mechanism for protecting public rights. This qualitative study employs research approach by analysing academic literature, legal documents, judicial review decisions, and official Muhammadiyah publications. The findings demonstrate that constitutional jihad and legal advocacy jihad complement one another through constitutional litigation, policy advocacy, community empowerment, and public participation to promote ecological justice. This study contributes to the development of Islamic legal studies and constitutionalism law by offering an integratve model of transformative da’wah that strengthens constitutionalism, environmental protection, and social justice in Indonesia.
Karang taruna sadar hukum: menuju desa bebas kriminalitas dan penyimpangan remaja Peggy Dian Septi Nur Angraini; Arya Diandra Diranova Ryanshah; Sekar Revianti Prawita
Lebah Vol. 19 No. 6 (2026): July: Pengabdian
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/lebah.v19i6.595

Abstract

Permasalahan penyimpangan remaja seperti konsumsi minuman keras, balap liar, perkelahian, pencurian, dan kehamilan di luar nikah masih menjadi tantangan dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib di Dusun Pucangan RT 01 RW 01, Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan anggota karang taruna sebagai upaya pencegahan dini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum melalui karang taruna sadar hukum menuju desa bebas kriminalitas dan penyimpangan remaja. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris sosiologis dengan desain kualitatif deskriptif yang melibatkan 18 anggota karang taruna. Pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta evaluasi menggunakan instrumen pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan rata-rata nilai peserta dari 61,67 pada pre-test menjadi 86,67 pada post-test atau meningkat sebesar 40,54%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hukum, dampak sosial, serta konsekuensi hukumnya. Selain meningkatkan kapasitas individu, program ini juga memperkuat peran karang taruna sebagai agen perubahan dalam membangun budaya sadar hukum di lingkungan masyarakat. Kontribusi kegiatan ini adalah menghasilkan edukasi hukum berbasis pemberdayaan pemuda yang dapat direplikasi pada desa lain sebagai strategi preventif dalam menekan potensi kriminalitas dan penyimpangan remaja serta mendukung terwujudnya masyarakat yang aman, tertib, dan taat hukum
Peningkatan Kesadaran Hukum Kesehatan: Upaya Pencegahan Malpraktik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bagi Perawat Peggy Dian Septi Nur Angraini; Aniesah Amieratunnisa; Rafiq Adi Wardana
Lebah Vol. 19 No. 3 (2026): January: Pengabdian
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/lebah.v19i3.511

Abstract

Rendahnya kesadaran hukum kesehatan tenaga kesehatan khususnya perawat masih menjadi faktor risiko terjadinya sengketa medis dan dugaan malpraktik di fasilitas kesehatan. Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menuntut peningkatan literasi hukum komprehensif terutama terkait standar profesi, dokumentasi medis, dan prinsip informed consent. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum kesehatan perawat sebagai upaya pencegahan malpraktik melalui pendekatan edukasi interprofesional. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana tingkat kesadaran hukum kesehatan perawat sebelum dan setelah edukasi hukum serta bagaimana peran pendekatan interprofesional dalam menurunkan risiko malpraktik. Metode yang digunakan penelitian hukum kualitatif deskriptif empiris dengan edukasi partisipatif pelatihan dilaksanakan di Klnik dr, Netti. Meliputi sosialisasi kebijakan, diskusi kasus, simulasi dokumentasi medis dan informed consent serta evaluasi pre test maupun post test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman hukum kesehatan dalam aspek kewenangan praktik, dokumentasi medis, dan komunikasi hukum dengan pasien. Pendekatan interprofesional terbukti efektif membangun kesadaran hukum kolektif dan memperkuat budaya keselamatan pasien. Kegiatan ini disimpulkan efektif dan replikatif dalam meningkatkan kesadaran hukum kesehatan bagi perawat untuk mencegah malpraktik.