Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi PTSP pada Layanan Pengambilan Akta Cerai Berbasis Edukasi Prosedural di Pengadilan Agama Palu Ahmad Jailani; Nur Azizah; Intan Nur Amalia; Alysa Anggie Sondang Banjarnahor; Navisha Aulia; Mohamad Safrin; Ira Rahmawati
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.695

Abstract

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan sistem pelayanan administrasi peradilan yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 guna mewujudkan penyelenggaraan layanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Salah satu layanan dengan volume permohonan tertinggi di PTSP Pengadilan Agama Palu adalah pengambilan akta cerai, mengingat tingginya angka perceraian di wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pengabdian ini bertujuan menganalisis implementasi PTSP pada layanan pengambilan akta cerai, mengidentifikasi kendala operasional yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang sistematis. Kegiatan dilaksanakan pada periode Februari hingga Mei 2026 menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode kualitatif deskriptif, melalui teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta divalidasi melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil pengabdian mengidentifikasi tiga kendala utama yang bersifat sistemik, yakni keterbatasan mekanisme pembayaran non-tunai, ketidaklengkapan dokumen persyaratan akibat minimnya informasi prosedural kepada masyarakat, serta keterlambatan penerbitan akta cerai yang bersumber dari lemahnya koordinasi internal antara panitera dan staf pembuat akta cerai. Edukasi prosedural yang dilakukan secara langsung kepada pemohon terbukti efektif, namun bersifat tidak sistemik. Pengadilan Agama Palu perlu menindaklanjuti temuan ini melalui perluasan mekanisme pembayaran, optimalisasi informasi prosedural, penguatan SOP internal, serta monitoring berkala guna mewujudkan layanan PTSP yang lebih responsif dan berpihak pada masyarakat pencari keadilan.
Implementasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Literasi Digital Para Pihak Berperkara Di Pengadilan Agama Palu Refka Wahyu Aiynal Fitnar; ⁠Ahmad Jailani; Ike Sulimi; Nadia Wulandari Irwan; Fauziah Apriliany; Aria Bintang Rakhmansyah; Nani Suciati; Ira Rahmawati
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.865

Abstract

Kemajuan teknologi informasi mendorong modernisasi sistem peradilan di Indonesia melalui penerapan layanan E-Court Mahkamah Agung berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019. Meskipun infrastruktur sistem telah berjalan sebagaimana mestinya, implementasi E-Court di Pengadilan Agama Palu Kelas IA masih menghadapi kendala nonteknis berupa rendahnya literasi digital para pihak berperkara. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital para pihak berperkara melalui edukasi dan pendampingan teknis penggunaan layanan E-Court. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan partisipatif, melalui observasi, wawancara, dan pendampingan langsung di area PTSP dan ruang tunggu sidang selama periode 10 Februari hingga 22 Mei 2026. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) serta diuji keabsahannya menggunakan kriteria Lincoln dan Guba (1985). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna mengalami kesulitan dalam proses login, pengunggahan dokumen, dan pemahaman alur administrasi elektronik. Setelah dilakukan pendampingan individual, para pihak menunjukkan peningkatan kemampuan mengakses layanan secara mandiri dan berkontribusi pada percepatan proses pelayanan di PTSP. Kegiatan pendampingan perlu dilanjutkan secara berkelanjutan disertai pengembangan media edukasi seperti booklet, poster alur layanan, dan video tutorial berbasis QR code guna mendukung pelayanan peradilan yang lebih efektif, efisien, dan inklusif.